Perawat RSUD Lewoleba Tuntut Transparansi Jamkesmas

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Dalam dialog dengan bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur,  para perawat RSUD Lewoleba menuntut manajemen transparan kepada seluruh karyawan. Terutama terkait dengan Jasa Jamkesmas yang sudah selama dua tahun tidak direalisasikan.

Beberapa perawat mempertanyakan Jasa Jamkesmas. Dengan beban kerja yang tinggi, tidak dibarengi penghargaan oleh pemerintah.

Karena itu, mereka menuntut pemerintah menyampaikan persoalan itu apa adanya kepada perawat. "Jika tidak ada, kami legowo. Tetapi kalau ada, mana uangnya?," tanya beberapa perawat.

Hadir dalam dialog itu, Anggota DPRD Lembata, Mahmud Abas, Bediona Philipus, Korpus, Hani Candra dan bidang teknis dispenda Lembata.

Dinamika dialog menemukan, pemerintah ternyata sudah merealisasikan pada tahun 2011 Jasa Jamkesmas yang terintegrasikan dalam nomenklatur tambahan penghasilan.
Penginteggrasian itu, jelas Kabid Keuangan Dispenda Lembata, Lukman Suksin.

Lukman menjelaskan panjang lebar tentang proses pencaran Jaskesmas itu. Bahwa uang yang masuk rekening Jamkesmas, dimasukan ke Kas Daerah.

Jika tidak ada surat tim verfikasi independen terhadap klaim Jamkesmas, Dispenda tidak akan mencairkan dana.  60 persen klaim jamkesmas itu sebagai pendapatan daerah sedangkan 40 persen lainnya untuk dibagikan kepada perawat.

"Jika memang uangnya ada, tolong mana uangnya. Jika tidak ada, katakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi selama ini kami tidak pernah tahu," kata beberapa perawat.

Direktur hanya menjelaskan bahwa klaim terakhir Jamkesmas hingga Juli 2011. Sedangkan  mulai Agustus 2011 hingga kini, belum masih diklaim, tetapi terkendala fasilitas. Juga menunggu verifikator independen dari kemenkes di Jakarta.

Suara anggota dewan, Bediona Philipus tegas, apa yang menjadi hak perawat, kembalikan kepada perawat. Bediona menjamin sesuai juknis Jamskesmas itu, maka semua uang itu menjadi milik perawat, tinggal bagaimana eksekutif merealisasikannya.

Bupati tidak berkomentar banyak tentang masalah Jamkesmas. Tetapi mempersilahkan ratusan perawat itu berbicara apa saja tentang masalah di rumah sakit. Mulai dari fasilitas sampai dengan tenaga medis.

Lebih banyak mereka mengeluhkan kekurangan fasilitas dan ruangan di rumah sakit. Lalu ditindaklanjuti bupati dengan meninjau ruangan-ruangan di rumah sakit.

Selanjutnya, perawat masih berdialog dengan manajemen RS dan Dispenda, bupati meninjau ruangan lalu kembali ke kantor kerjanya.