Senin, 24 November 2014
Pos Kupang

KPK Eliminir Korupsi di Daerah

Kamis, 25 Oktober 2012 11:21 WITA

KPK Eliminir Korupsi di Daerah
Net
Ilustrasi
POS KUPANG.COM, KUPANG -- Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, mengatakan, KPK mengeleminir korupsi di daerah dengan melakukan pengawalan sejak dini mulai dari proses perencanaan, penetapan hingga pengelolaan APBD sehingga berdampak pada pelayanan publik.
Untuk itu, Lanjut Giri, sejak awal sudah dilakukan pengamatan dan identifikasi masalah yang berpotensi menimbulkan praktek korupsi.

Giri mengatakan, pemberantasan korupsi dilakukan melalui koordinasi dan supervisi pencegahan. Salah satu potret korupsi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Di Indonesia tahun 2011 hanya 3,0 atau berada di peringkat 100 dari 182 negara yang disurvai.

Menurutnya, IPK ini dititikberatkan pada kinerja dan kualitas pelayanan publik. Untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat.

"Suatu saat jika walikota jadi 'pasiennya' KPK, polisi dan jaksa,  yang disalahkan  inspektoratnya. Di Kota Kupang karena fungsi pengawasan ini dilakukan oleh Wakil Walikota, sehingga harus lebih proaktif melakukan pengawasan," tegas Giri. Sebab, tandas Giri, jika fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat tidak dilakukan dengan baik, maka yang terjerumus adalah walikota.

Hal ini, kata Giri, merupakan pengalaman yang ditangani oleh KPK karena fungsi inspektoratnya lemah, sehingga orang sering jatuh pada hal-hal yang dianggap sepele atau yang kecil-kecil.

Giri mengatakan, kasus korupsi juga ditangani oleh polisi dan jaksa sehingga perlu kehati-hatian. Selain itu,  pencegahan korupsi juga tidak hanya pada sistem yang dibangun bagus, tapi sarana dan prasarana serta iklim yang terbangun.

Perbaikan sistem, demikian Giri, dilakukan dengan reformasi birokrasi, dan laporan LHKPN (laporan hasil kekayaan pejabat negara). "Kalau menerima uang di luar dari semestinya diterima, juga harus dilaporkan ke KPK," katanya.

Ia mengatakan, untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi di tingkat pemerintahan, PAD harus naik sehingga bisa mengeliminir perbuatan korupsi pada tingkat bawah.

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP  Wilayah III, Sri Penny Ratnasari, mengatakan, permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah diawali dengan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas keuangan, kata Sri, selalu menjadi persoalan adalah proses penetapan APBD yang terlambat, penyerapan APBD rendah, wajar dengan pengecualian, kapasitas SDM, permasalahan aset tetap, penyimpangan peraturan dan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan akuntabilitas kinerja, yakni RPJMD belum menjadi dasar penyusunan anggaran, indikator kinerja belum terukur dan pedoman evaluasi yang belum dibuat.
Penulis: apolonia_m_dhiu
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas