Tak Ada yang Sempurna

POS-KUPANG.COM --- Tidak jarang di ruas jalan-jalan di Kota Kupang, terutama di sejumlah ibukota kabupaten hingga kecamatan, masih melaju sejumlah sepeda motor berknalpot racing, tanpa plat nomor, tanpa spion, belum lagi pengendaranya tidak pakai helm.

Bahkan mungkin saja surat-surat kendaraan dan pengemudinya seperti STNK dan SIM tidak lengkap. Dan tragisnya sepeda motor `bermasalah' itu ternyata tidak saja dikendarai oleh masyarakat umum tapi juga oknum polisi.

Lain lagi cerita soal operasi tilang oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas). Saat menilang pengendara kendaraan, masih ada sejumlah oknum polisi (Polantas) yang tidak memberikan surat tilang kepada pelanggar  lalulintas (lalin).

Malah oknum polisi bernegosiasi `damai' dengan melakukan pungutan liar alias pungli kepada pelanggar lalin  mulai Rp 10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tak jarang jika pelanggar lalin adalah si nona manis, maka polisi bisa `menukar' surat tilang dengan nomor handphone (HP) si cantik.  

Belum lagi kisah masyarakat soal pengurusan SIM, STNK, BPKB di Polres dan Samsat, yang belum transparan. Seorang warga Kota Kupang pernah membayar biaya pengurusan SIM C di Polresta Kupang sebesar Rp 250.000. Ada lagi yang membayar Rp 150.000 - Rp 200.000/SIM C. Padahal biaya pengurusan SIM C hanya Rp 100.000 per orang.

Belum lagi biaya untuk SIM A dan B yang harganya tak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Begitupun biaya pengurusan STNK dan BPKP di Samsat yang masih saja penuh dengan indikasi pungli.

Hal itu tidak akan terjadi jika ada transparansi di tempat publik itu. Sebagaimana yang sudah dilakukan di Samsat Kupang, di mana setiap pengurusan adminstrasi mulai dari prosedurnya hingga biaya, disampaikan secara transparan melalui pengumuman/ bagan yang ditempel di tembok atau papan pada kantor itu.

Karena itu, kini nyaris tak ada pungli di Samsat Kupang. Hal ini harus menjadi contoh untuk samsat lain dan juga tempat pengurusan SIM di polres-polres.

Namun bicara soal pungli, sebenarnya masyarakat harus lebih cerdas dan taat hukum sehingga tak ada pungli. Bukan membela polisi tapi logika saja. Jika surat kendaraan/pengemudinya lengkap, apa pak polisi bakal minta `suap'?

Kalau tidak ada kesepakatan, apakah uang sogok itu sampai ke tangan polisi? Kalau syarat pembuatan SIM, STNK,  BPKP kendaraan itu lengkap, apakah oknum polisi masih minta uang pelicin?  Jawabannya tidak. Artinya, pungli terjadi jika ada peluang, kesempatan dan kesepakatan.

Jadi, lengkapilah surat kendaraan dan mengemudimu, lengkapilah syarat mengurus surat sehingga menghindarimu `bentrok' dengan Polisi.  Apalagi sejak tujuh bulan terakhir ini, hampir di seluruh ruas jalan di Kota Kupang dipenuhi oleh si baju cokelat alias Pak Polisi, terutama pada jam-jam sibuk, yakni pagi, siang dan sore.

Bahkan di setiap wilayah yang sepi, Polisi pun berpatroli. Kalau kendaraanmu `bermasalah' tentu akan merepotkanmu bukan?

Program `mencoklatkan' NTT alias menurunkan polisi di setiap ruas jalan dan wilayah di NTT ini merupakan program Kapolda NTT, Brigjen (Pol) Ricky HP Sitohang. Program ini disambut positif oleh masyarakat.

"Dengan hanya melihat banyak polisi berjaga di jalan saja, sudah membuat kami merasa aman dan nyaman. Sebaliknya, masyarakat yang mungkin berniat jahat akan mengurungkan niatnya itu. Kami berharap kondisi ini terus berlangsung," kata Elisabet, warga Kota Kupang.

Polisi yang memenuhi ruas jalan itu bukan saja anggota Satlantas, tapi juga dari fungsi lain dengan pangkat brigadir hingga perwira. Setiap masalah yang terjadi saat itu bisa langsung ditindaklanjuti. Belum lagi patroli mobil polisi di sejumlah wilayah untuk mengontrol tugas anak buah mengawasi situasi di wilayah kerjanya.

"Sejak awal memimpin Polda NTT. Saya memang sudah bertekad untuk `mencoklatkan' NTT. Polisi harus selalu berada di tengah masyarakat dan bekerja sesuai tupoksinya. Pimpinan, Perwira jangan hanya duduk di belakang meja, lalu perintah anak buah bekerja. Nanti kalau anak buahnya berbuat keliru, langsung dihukum padahal mungkin hal itu terjadi karena tidak ada petunjuk atau kontrol dari atasannya," kata Brigjen Sitohang.