Kantor Bupati Alor Tanpa Jaringan Telepon

KALABAHI, POS KUPANG.Com--Kantor Bupati Alor yang baru di wilayah Batu Nirwala, Kota Kalabahi belum ada atau belum terpasang  jaringan telepon dari PT Telkom. Dampaknya, aktivitas  yang menggunakan faximile maupun internet di kantor yang megah ini tidak dapat dilakukan.

Pantauan Pos Kupang di kantor itu, Selasa (8/7/2010), pegawai yang ingin menggunakan fax ataupun internet terpaksa harus mencari di tempat pelayanan fax atau internet yang jauh dari kantor itu.

Pimpinan proyek pembangunan gedung kantor, Ir. Yoseph Malaikosa, dikonfirmasi Pos Kupang di Kalabahi, Selasa (7/6/2010), mengatakan, saat pembangunan gedung berlangsung, kontraktor pelaksana, PT Adhi Karya  telah memasukkan usulan sambungan telepon ke PT Telkom.

Menurut Malaikosa, hingga rampung pembangunan dan diresmikan gedung ini jaringan telepon dari PT Telkom belum tersambung, sehingga kontraktor mengantisipasi  atau menggantikan  telepon yang ada dengan sistem kartu atau pulsa.
Malaikosa mengakui, sistem kartu yang digunakan mengalami kesulitan untuk fax atau internet. "Telepon dengan sistem kartu  ada beberapa nomor yang disiapkan untuk kantor bupati. Pemakaiannya tiap bulan Bagian Umum yang membayarnya," ungkapnya.

Di tanya apakah dalam RAB pembangunan gedung kantor itu ada dana yang dialokasikan untuk sambungan telepon ke kantor itu, Malaikosa mengatakan, ada dana yang dialokasikan, namun berapa nilainya dia tidak ingat lagi.

Kepala Kantor PT Telkom Kalabahi, Okto Labupili, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (8/6/2010), menjelaskan, petugas dari PT Adhi Karya pernah datang bertemu pihaknya menanyakan sambungan telepon  ke gedung Kantor Bupati Alor yang telah rampung dibangun saat itu.

Ketika itu, kata Okto Labupili, PT Adhi Karya minta agar bisa dipasang 7 SST di kantor bupati, namun setelah itu orang dari PT Adhi Karya hingga saat ini tidak pernah datang lagi ke kantor Telkom untuk mengurus administrasi tersebut.

Menurut Labupili, pekerjaan yang diminta PT Adhi Karya adalah pekerjaan besar. Usulan yang ada harus dilaporkan dan diputuskan PT Telkom Pusat. "Untuk sambung ke sana butuh dana lumayan. Sebab kabelnya harus panjang karena jangkauan dari gardu yang ada hingga kantor bupati jaraknya sekitar 8 km. Apalagi kalau mau pasang dari sentral maka itu lebih jauh lagi," ungkap Labupili. (oma)