TAG
Alat Peraga Kampanye (APK)
Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten TTS tak kunjung selesai melakukan pengadaan alat peraga kampanye (APK) pemilu 2019
-
VIDEO: Aksi heboh petugas Satpol PP naik pagar rumah turunkan alat peraga kampanye di Kota Kupang.
Sabtu, 30 Maret 2019
-
pelanggaran oleh para caleg seperti pemasangan APK di pohon maupun pada tempat-tempat yang dilarang. Alat Peraga Kampanye
Jumat, 25 Januari 2019
-
Bawaslu Nagekeo menertibkan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan menurut peraturan Perundang-Undangan.
Jumat, 18 Januari 2019
-
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT akan melakukan penertiban alat-alat peraga kampanye yang dipasang tidak pada tempatnya.
Rabu, 19 Desember 2018
-
APK diterima pimpinan parpol tingkat Provinsi NTT, calon anggota DPD RI serta Ketua Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Selasa, 11 Desember 2018
-
Penertiban APK di Labuan Bajo sampai Nggorang dan sekitarnya, sudah berlangsung pada tanggal 22 November 2018 oleh kami Bawaslu bersama Pol PP.
Kamis, 6 Desember 2018
-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT mulai menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK)kepada peserta Pemilu 2019.
Rabu, 5 Desember 2018
-
saat ini APK yang difasilitasi oleh KPUD Kabupaten TTU sudah ada. Namun APK tersebut belum dapat dibagikan kepada partai politik karena masih
Selasa, 27 November 2018
-
Bawaslu) Kabupaten Kupang sudah dua kali melakukan penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh calon legislatif (caleg).
Sabtu, 24 November 2018
-
Bawaslu legislatif dan pilpres tahun 2019, Rabu (21/11/2018), menertibkan semua APK yang terpasang dalam wilayah Kota Waikabubak.
Rabu, 21 November 2018
-
Bawaslu Kabupaten TTS masih memberikan toleransi bagi calon legislatif ( Caleg) yang memasang alat peraga kampanye ( APK) seperti baliho dan spanduk
Selasa, 20 November 2018
-
bila dalam waktu dekat, enam partai politik tersebut belum juga memasukan desain APK maka KPU Sumba Barat akan menggunakan desain propinsi atau desa
Senin, 12 November 2018
-
KPU tidak langsung menunjuk pihak ketiga karena dananya itu diatas Rp. 200 juta. Kalau diatas Rp. 200 juta prosesnya lelang
Selasa, 6 November 2018
-
berbicara regulasi, maka kita harus membaca secara utuh. Tidak bisa kita hanya baca satu pasal saja, lalu kita menilai itu tidak ada dasar hukum
Kamis, 1 November 2018
-
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dinilai tidak memiliki rujukan aturan dasar yang kuat dan mengikat dalam menertibka
Kamis, 1 November 2018
-
Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk pemilu 2019 di tingkat Provinsi NTT, ada yang ditanggung oleh partai politik (parpol) dan juga oleh KPU.
Senin, 29 Oktober 2018
