Bupati TTU Sebut Kehadiran KDKMP Solusi Bagi Persoalan Harga Hasil Bumi 

Ringkasan Berita:

• KDKMP di TTU siap beroperasi Maret 2026 sebagai solusi menstabilkan dan menyejahterakan harga hasil bumi Pemkab TTU berperan dalam pengawasan dan sosialisasi, sementara aturan operasional KDKMP sudah ditetapkan pemerintah pusat untuk menjamin harga sesuai standar
• KDKMP menekan peran tengkulak dan mengatur komoditas seperti jambu mete, kemiri, dan asam, sekaligus menjaga stok melalui gudang penampungan
• KDKMP mendukung ketahanan pangan dan MBG, menjadi penyuplai bahan baku dapur SPPG

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo mengatakan, sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kabupaten TTU siap beroperasi di bulan Maret 2026.

Kehadiran KDKMP ini digadang-gadang bakal menjadi solusi bagi persoalan harga hasil bumi di Kabupaten TTU. Harga hasil bumi dinilai lebih adil dan menguntungkan petani.

"Karena dijual langsung ke Koperasi, bukan lagi ke tengkulak yang sering memainkan harga," ujarnya, Kamis, 5 Februari 2026.

Ia menerangkan, sejauh ini aturan operasional KDKMP sudah diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemkab TTU hanya menunjang aspek pengawasan saja.

Pengawasan ini bertujuan agar hasil bumi yang dibeli oleh koperasi ini dari masyarakat sesuai dengan standar harga yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, Pemkab TTU juga ditugaskan untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat.

Masyarakat Kabupaten TTU diminta tidak khawatir terhadap harga hasil bumi jika dijual ke Koperasi. Kehadiran KDKMP ini juga mencegah menjamurnya tengkulak di Kabupaten TTU.

Dengan demikian, peran para tengkulak yang selama ini selalu menguasai harga pasar dan mengatur stok diminimalisir bahkan bisa dihilangkan. Komoditas seperti jambu mete, kemiri, asam, dan lain-lain diatur oleh KDKMP.

KDKMP setiap desa juga bakal 1 unit mobil truk dan mobil box untuk operasional dan dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Pemkab TTU masih menanti persiapan SDM untuk para pengurus KDKMP. .

Petani dan koperasi bakal memiliki peran sentral dalam menjamin kestabilan harga dan stok serta suplai. Apabila membeli hasil pertanian hortikultura, KDKMP bakal menjadi penyuplai bahan baku MBG.

"Dan bisa menjadi penyuplai bahan baku bagi dapur SPPG dan mendukung program makan bergizi gratis (MBG)," ucapnya.

Ia berikhtiar petani bisa mandiri dalam hal berperan sebagai suplayer bahan baku ke dapur SPPG. KDKMP juga bakal memiliki gudang penampungan. 

Dengan demikian, apabila hasil bumi yang terlanjur dibeli lalu harga pasarannya anjlok maka stok barang itu bisa ditampung. Ke depan setelah harga pasaran mulai menanjak bagus maka, KDKMP bisa menjual hasil bumi.

KDKMP, kata Falentinus, harus melakukan eksplorasi dan terus berupaya mencegah dan membatasi permainan harga hasil bumi yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi petani. Para tengkulak bisa leluasa menentukan harga hasil bumi sesuai keinginan mereka.

Langkah tersebut merupakan langkah tepat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten TTU. Di sisi lain, langkah ini berupa meminimalisir kesenjangan ekonomi masyarakat. (bbr)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS