DPRD Minta Penataan MBG dan Setuju Pengelolaan Lewat Kantin Sekolah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Anggota DPRD NTT David Boimau meminta agar adanya penataan pada pelaksanaa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT.

David juga setuju jika pengelolaan MBG menggandeng kantin sekolah. 

"Dengan adanya persoalan MBG di tingkat nasional, kita berharap di NTT penataan pelaksanaan MBG itu ditata lebih baik lagi," katanya, Selasa (9/6/2026). 

Dengan penataan itu, maka pelayanan ke sasaran bisa lebih tepat.

Baca juga: BREAKING NEWS: FKPTT Datangi Polda NTT Terkait Dugaan Mafia MBG

Ia juga mendorong percepatan pembangunan dapur MBG agar memberi manfaat lebih luas bagi para penerima, terutama di pelosok-pelosok. 

Politikus Hanura ini juga menanggapi adanya desakan dari kelompok pemuda mahasiswa di NTT agar aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap operasional dapur MBG. 

"Kita berharap dengan adanya penangkapan dan penetapan tersangka di jajaran BGN sebelumnya menjadi cerminan dan evaluasi bagi NTT," ujarnya. 

Persoalan yang terjadi di level pusat pada bekas pejabat BGN, kata dia, memang adanya penghentian sementara. Namun, David mendorong layanan itu kembali terlaksana. Apalagi selama ini pelajar telah terbiasa mendapat MBG. 

"Secepatnya bisa dibenahi dan pelayanannya kembali," katanya. 

Anggota Komisi I DPRD NTT itu juga mendukung adanya wacana agar pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan MBG. Akan tetapi, kantin yang ada perlu mengikuti standar pelayanan sebagaimana yang sudah ditetapkan. 

David berharap pelaksanaan program MBG di NTT mengikuti aturan dan petunjuk teknis serta mengikuti tahapan yang ada.

Ia juga mengingatkan adanya pelibatan bagi petani lokal, terlebih pada pemenuhan bahan baku untuk dapur MBG. 

"Dengan persoalan di tingkat pusat kita tidak terpengaruh, kita tetap konsisten, melakukan evaluasi untuk ketika ada pelayanan kembali, atau sementara berjalan, kita maksimalkan agar terwujud sesuai harapan," ujarnya. 

Diketahui, beberapa hari terakhir sejumlah dapur MBG di NTT menghentikan pelayanan ke sekolah-sekolah. Alasannya karena operasional distribusi tidak tersedia. Kebijakan ini muncul pasca penahanan eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua pimpinan BGN lainnya.