Gubernur Melki Dorong Hutan NTT Jadi Sumber Ekonomi Berkelanjutan, KPH Diminta Lebih Progresif

Ringkasan Berita:

• Gubernur NTT Melki Laka Lena mendorong agar hutan di Provinsi NTT menjadi sumber ekonomi berkelanjutan. 
• Melki meminta UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di NTT agar lebih progresif
• KPH harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan yang bernilai jual

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur NTT Melki Laka Lena mendorong agar hutan di Provinsi ini tidak saja berorientasi pada konservasi tetapi juga menjadi sumber ekonomi berkelanjutan. 

Melki meminta UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di NTT agar lebih progresif dalam hal ini. 

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menekankan bahwa hutan memiliki peran strategis sebagai penyangga kehidupan dari sisi ekologis, sekaligus menyimpan potensi ekonomi dan sosial yang besar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

“Hutan kita memang tidak luas seperti Kalimantan atau Papua. Justru karena itu, kita harus menjaganya dengan lebih kuat dan serius,” katanya ketika membuka rapat koordinasi UPTD KPH Provinsi NTT, Jumat (27/3/2026) di Hotel Harper Kupang. 

Baca juga: Wisata NTT,  Hutan Mangrove Watubaing Spot Indah untuk Menikmati Sunset di Maumere Sikka

Politikus Golkar itu menginginkan agar pengelolaan hutan tidak berhenti pada aspek perlindungan semata, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan secara produktif, terutama hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Menurutnya, setiap KPH harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan yang bernilai jual.

Semua produk hasil hutan, kata dia, perlu didata dan dikembangkan hingga dipasarkan mereplikasi skema NTT Mart.

Melki mengatakan, rapat koordinasi ini sebagai forum strategis untuk melakukan evaluasi sekaligus merumuskan arah kebijakan kehutanan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Meski begitu, masih terdapat berbagai tantangan di sektor kehutanan NTT, seperti konflik tenurial, aktivitas ilegal di kawasan hutan, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.

Dalam konteks tersebut, Melki menilai KPH memiliki peran krusial sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak. Gubernur meminta seluruh jajaran KPH untuk menjadi institusi yang kuat, profesional, dan adaptif dalam menjawab tantangan tersebut.

“KPH harus menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan di daerah, bukan sekadar pengelola kawasan,” katanya.

Melki menekankan langkah strategis seperti pengelolaan hutan berbasis keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial, peningkatan perlindungan dari ancaman illegal logging dan kebakaran, penguatan perhutanan sosial serta optimalisasi pemanfaatan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan.

Selain itu, perlu ada pengembangan sektor kehutanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi seperti ekowisata, perdagangan karbon, serta kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

“Sektor kehutanan harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD,” katanya.

Usai membuka kegiatan, Melki membeli sejumlah produk unggulan hasil karya jajaran KPH yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sulastri Rasyid. (fan) Ikuti

Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS