NTT Mantapkan Implementasi Konvensi Hak Anak, Serius Atasi Kekerasan, Pernikahan Dini

“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, KUA, kepolisian, hingga LPA. Bahkan ada kebijakan tidak memberikan izin nikah bagi anak di bawah umur, kecuali memenuhi syarat tertentu. Upaya ini cukup efektif menurunkan pernikahan dini,” ujarnya.

Ia berharap pendekatan serupa dapat diterapkan di kabupaten/kota di NTT yang masih menghadapi tren kekerasan dan pelanggaran hak anak.

Rapat ini juga menjadi momentum perkenalan struktur baru Kementerian Hak Asasi Manusia, entitas baru hasil pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Perpres No. 156/2024.

Kanwil HAM NTT kini menjadi salah satu dari 20 kantor wilayah se-Indonesia dengan cakupan wilayah kerja NTT, NTB, dan Bali, termasuk mandat melaporkan implementasi instrumen HAM internasional.

Oce Boymau berharap rapat ini menjadi ruang konsolidasi bersama antarinstansi, lembaga masyarakat, dan pemerintah daerah.

“Kita harus memastikan hak-hak anak terpenuhi. Anak yang sehat, terlindungi, dan berpendidikan adalah masa depan bangsa. Mari berkolaborasi mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM,” ujarnya. (iar)