Fraksi Demokrat DPRD NTT Soroti Akuntabilitas BUMD dan Desak Keberpihakan untuk Rakyat 

“Dana publik bukan untuk eksperimen bisnis, tetapi harus memperkuat ekonomi rakyat,” tegas Fraksi Demokrat.

Jamkrida Harus Lebih Menyentuh UMKM
Fraksi Demokrat juga memberi catatan terhadap Ranperda penyertaan modal untuk PT Jamkrida NTT (Perseroda). Menurut mereka, penyertaan modal sebesar Rp84 miliar harus diikuti target kinerja yang jelas agar berdampak pada perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi.

“Modal besar tanpa arah hanya menambah angka, bukan manfaat,” kata Winston.

Fraksi Demokrat menilai Jamkrida perlu memperluas layanan ke sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat. Mereka juga meminta adanya audit independen tahunan serta sistem insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi manajemen Jamkrida.

Kawasan Industri Bolok Belum Memberi Dampak Nyata
Fraksi Demokrat, kata Winston, menilai PT Kawasan Industri Bolok (Perseroda) belum memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi masyarakat sejak berdiri pada 2019.

“Investasi publik harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar simbol proyek industri,” ujar Winston.

Fraksi merekomendasikan agar penambahan modal Rp 48 miliar ditunda sampai ada kajian kelayakan bisnis yang jelas dan proyeksi keuntungan yang terukur.

“Kawasan Industri Bolok harus menjadi katalis ekonomi rakyat, bukan beban fiskal baru,” katanya. 

Dua Ranperda lainnya, perubahan bentuk hukum PT Flobamor dan PT Jamkrida NTT menjadi Perseroda, disambut positif Fraksi Demokrat. Namun mereka menekankan bahwa perubahan bentuk hukum tanpa reformasi tata kelola justru akan memperluas birokrasi.

“Transformasi hukum harus diikuti reformasi manajemen dan pengawasan,” ujar Winston.

Fraksi Demokrat mendesak agar proses pengangkatan direksi dan komisaris dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas intervensi politik. “Kepemimpinan BUMD harus berbasis kompetensi, bukan loyalitas politik,” tegasnya.

Secara keseluruhan, Fraksi Demokrat menyatakan mendukung langkah Pemerintah Provinsi NTT memperkuat BUMD dan menata kelembagaan daerah. Namun mereka menegaskan, keberhasilan reformasi bukan diukur dari jumlah perda baru, tetapi dari kualitas pelaksanaannya.
“Setiap rupiah dana publik harus kembali dalam bentuk manfaat ekonomi, sosial, dan kesejahteraan bagi rakyat NTT,” ujarnya. 

Fraksi Demokrat DPRD NTT berkomitmen mengawal pelaksanaan enam Ranperda strategis tersebut agar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS