Indonesia Pimpin Lahirnya Komitmen Bersama Negara Pasifik: Budaya Jadi Poros Ketangguhan

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Dua belas negara di kawasan Pasifik resmi mengadopsi IPACS 2025 Joint Statement: A Shared Cultural Vision for Sustainable and Resilient Pacific — sebuah dokumen bersejarah yang memantapkan budaya sebagai poros pembangunan berkelanjutan dan ketangguhan kawasan.

Pertemuan tingkat menteri yang digelar dalam rangkaian Indonesia–Pacific Cultural Synergy (IPACS) 2025 ini dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dan menjadi momentum lahirnya kesepakatan bersama untuk memperkuat diplomasi budaya, kolaborasi regional, serta menghadapi tantangan global melalui kearifan lokal.

“Budaya di kawasan Pasifik bukan hanya warisan masa lalu, tapi kekuatan masa depan. Melalui IPACS 2025, kita ingin menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berpijak pada budaya dan komunitasnya,” ujar Fadli Zon, Rabu (12/11). 

Fadli menekankan bahwa IPACS adalah simbol kerja sama konkret untuk mengarusutamakan budaya dalam agenda pembangunan pasca-2030. 

Ia menyoroti tantangan global yang dihadapi negara-negara Pasifik, mulai dari hilangnya bahasa lokal hingga migrasi generasi muda, namun juga menegaskan peluang besar yang dibuka oleh teknologi untuk pelestarian budaya di era digital.

Baca juga: Negara-negara Pasifik Sepakati Komitmen Kolaborasi IPACS 2025

Dialog budaya tingkat tinggi ini dihadiri oleh para menteri dan delegasi dari Fiji, New Caledonia (Prancis), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, serta Indonesia sebagai tuan rumah.

Menteri Taukei Affairs Republik Fiji, Ifereimi Vasu menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah menjadi inisiator forum lintas budaya ini. 

“Warisan budaya Pasifik adalah aset yang memperkuat identitas, ekonomi, dan hubungan antar masyarakat. Indonesia telah menjadi mitra penting bagi Fiji selama lebih dari lima dekade,” ujarnya.

Dari Papua Nugini, Belden Norman Namah, Menteri Negara Bidang Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan, menegaskan bahwa diplomasi budaya adalah jalan baru memperkuat kerja sama ekonomi dan sosial. 

“Kreativitas generasi muda harus berjalan beriringan dengan pengetahuan tradisional agar kita mampu menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim,” ungkapnya.

Persoalan perubahan iklim menjadi topik sentral yang menautkan kepentingan budaya dan lingkungan.

Antari Elbon dari Kepulauan Marshall menggambarkan kondisi negaranya yang rentan terhadap kenaikan air laut. 

“Laut menyatukan kita, tapi kini ia juga mengancam warisan kami. IPACS memberi harapan agar budaya tetap bertahan meski lingkungan berubah,” ujarnya.

Delegasi Tonga, Veatupu Tongia turut membagikan pengalaman negaranya menghadapi bencana berulang seperti siklon tropis dan tsunami.