Wujud Keterbukaan Publik, Biro PBJ Pemprov NTT Bimtek SIRUP

Secara sistem, kata dia, seluruh Pemerintah dari Pusat hingga Daerah tidak bisa menghindari SIRUP. Sebab, sistem ini menjadi pintu masuk. Namun akan ada penilaian kepatuhan dalam upaya reformasi birokrasi. 

Baginya itu merupakan langkah Pemerintah mewujudkan akuntabilitas dalam setiap pembangunan. Arif mengatakan, semua informasi yang disampaikan akan dipublikasikan setiap awal tahun. 

"Kepatuhan kita nilai setiap 31 Maret. Kalau ada yang umumkan setelah itu, tidak akan kita nilai. Tapi kita ingin bukan karena ada penilaian, tapi ada tanggung jawab bersama," ujarnya. 

Ia menyebut, sistem itu terbuka kapanpun sehingga masyarakat bisa mengakses setiap waktu. Dengan begitu, data atau informasi yang ada bisa memberi manfaat terhadap publik. 

Plt Asisten I Setda Provinsi NTT Kanisius Mau mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa membawa dampak terhadap pengadaan barang dan jasa. Ia menyebut, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberi manfaat untuk masyarakat. 

"Ini juga bagian dari upaya penggunaan produk dalam negeri. Percepatan pengadaan barang dan jasa dimulai dari penyusunan hingga pelelangan, itu sangat penting karena acuan pelaksanaan dan dasar pertanggungjawaban uang negara," ujarnya. 

Kanisius mengatakan, pengelola pada perangkat daerah menjadi pendukung krusial dalam pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan ini, menjadi penyatu untuk seluruh perangkat daerah. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS