Komisi VII DPR Dorong Kenaikan Plafon KUR 

POS-KUPANG.COM - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian UMKM memperjuangkan kenaikan plafon program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2027 mendatang. 

Peningkatan plafon KUR merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor usaha mikro dan kecil tanpa harus sepenuhnya bergantung pada tambahan anggaran kementerian yang bersumber dari APBN.

“Memang mungkin kementerian tidak pegang langsung itu duitnya, tetapi langsung dibagikan ke masyarakat. Itu yang sangat penting sebetulnya karena itu dampaknya besar,” kata Saleh dalam rapat bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Cara Pengajuan KUR BRI Juni 2026 untuk Pinjaman Rp10 Juta Secara Online

Ia menjelaskan, saat ini plafon KUR yang disalurkan melalui perbankan berada di angka Rp297 triliun. Menurutnya, nilai tersebut perlu ditingkatkan menjadi Rp350 triliun agar lebih banyak pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan.

Saleh menilai tambahan plafon KUR akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan lahirnya usaha-usaha baru. Apalagi pemerintah telah menargetkan terciptanya 2 juta pelaku usaha baru dalam beberapa tahun mendatang.

“Bayangkan orang itu pinjam duit Rp5 juta, Rp3 juta untuk usaha nasi goreng, bakso, dan usaha-usaha kecil lainnya. Untuk menghidupi siapa? Rakyat Indonesia yang ada di rumahnya,” ujarnya.

Politikus PAN itu juga mengingatkan agar dana perbankan tidak hanya terserap oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah memperoleh keuntungan besar, sementara manfaat yang kembali kepada masyarakat dan negara dinilai tidak optimal.

Karena itu, ia mendorong Kementerian UMKM untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait guna memperbesar alokasi KUR bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

“Nanti kita bantu untuk juga mendukung Pak Menteri, pasti mengomunikasikan, tapi kita bantu supaya ini nambah lagi,” kata Saleh.

Menurut dia, perluasan akses pembiayaan melalui KUR menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung target pemerintah dalam meningkatkan jumlah wirausaha nasional. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS