Komisi III Minta OPD Pemprov NTT Lebih Gesit Cari Sumber PAD

Ringkasan Berita:

• DPRD NTT mendorong OPD lebih aktif menjemput bola untuk mengoptimalkan PAD dari pajak kendaraan, rokok, alat berat, dan sumber lainnya.
• Realisasi PAD NTT masih rendah, baru Rp400 miliar atau 19,99 persen dari target Rp2,8 triliun per 5 Juni 2026.
• Pemprov NTT membentuk tim optimalisasi PAD berisi 50 pegawai untuk memperkuat pendataan, penagihan, dan regulasi.
• Rendahnya PAD berpotensi memengaruhi pembayaran TPP ASN, meski gaji dan tunjangan tetap diprioritaskan.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Ketua Komisi III DPRD NTT Yohanes De Rosari meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov NTT agar lebih gesit mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD). 

Menurut dia, pajak khususnya dari kendaraan bermotor sejauh ini belum maksimal dalam realisasi. Padahal ini merupakan salah satu sumber PAD paling besar di Pemprov NTT. 

"Inilah kita minta Dinas Pendapatan dan Aset untuk optimalkan. Datangi wajib pajak agar mensosialisasikan tentang mekanisme pungutan pajak maupun retribusi daerah," ujarnya, Kamis (11/6/2026). 

Ketua Fraksi Golkar ini juga menyoroti tentang keberadaan plat luar daerah. Itu merupakan potensi pendapatan yang bisa disasar agar adanya ketertiban dalam pembayaran pajak. Ia mendorong instansi teknis bisa mengedukasi itu. 

Sisi lain, dia juga menilai tentang pajak rokok yang penerimaannya setiap tahun terus menurun. Padahal, potensi dari sektor ini sangat banyak. Ia meminta Pemerintah serius menangani persoalan pajak rokok, terlebih menertibkan peredaran rokok ilegal di wilayah NTT. 

"Supaya Pemerintah lebih konsen, penerimaan baik pajak dan retribusi," katanya. 

Dia menegaskan, DPRD NTT selama ini telah memberi dukungan secara maksimal. Dari sisi membantu penyusunan aturan hingga rapat bersama untuk merancang strategi dalam peningkatan PAD. 

Menurut dia, sumber pendapatan itu berasal dari sejumlah sektor seperti pajak air permukaan hingga pajak galian. Yohanes berharap sosialisasi yang masif agar adanya kepatuhan dari semua pihak mendukung penerimaan daerah. 

Selain itu, kerja sama dari Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT juga sangat penting. Mengingat, adanya opsen yang diberikan ke Pemerintah di daerah dari pajak dan retribusi. Karena itu, dukungan itu sangat diperlukan agar membantu peningkatan pendapatan. 

Demikian juga, kata dia, dengan pajak alat berat yang penerimaan pajak masih minim. Ia menyarankan dinas terkait bisa menyampaikan informasi tentang pajak alat berat agar lebih tertib. 

"Alat berat kan cukup banyak di NTT. Kecil saja, kita juga mendorong supaya OPD mitra turun jemput bola, sosialisasi masif ke wajib pajak," katanya. 

Kepala Badan Keuangan Pemprov NTT Benhard Menoh, menyebut realisasi PAD baru 19,99 persen per 5 Juni 2026 atau setara dengan Rp 400 miliar lebih. 

"Dari angka itu kita terus dorong supaya peningkatan PAD," kata dia. 

Dia mengatakan, sistem pelaporan saat ini tidak hanya angka umum. Namun, telah dijabarkan secara lebih rinci. Misalnya, target PAD retribusi penggunaan aula yang berada di Biro Umum. 

"Datanya siapa yang bertanggung jawab. Bukan Kepala Biro Umum. Kita mendeteksi sampai situ, siapa yang bertanggung jawab pemakaian aula, nomor handphone, sehingga pemantauan lebih mudah," ujarnya.

Hal itu juga untuk memberi peran bagi semua pegawai Pemerintah dalam peningkatan PAD. Menurut Benhard, Pemerintah juga telah membentuk optimalisasi PAD yang ia sendiri menjadi Ketua pelaksana dan beranggotakan 50 pegawai. 

Benhard mengaku, data yang masuk kemudian diurutkan berdasarkan OPD dengan realisasi PAD paling tinggi. Saat ini, BPSMD telah merealisasikan PAD lebih dari 100 persen dan paling rendah ada di DLHK 3,88 persen. 

"Total realisasi pendapatan adalah 32,21 persen dan belanja 30,43 persen," tambah dia. 

Benhard berharap sisa enam bulan dalam tahun 2026 ini, target PAD Rp 2,8 triliun bisa tercapai. Dia menyebutkan ada kendala yang dihadapi dalam optimalisasi PAD. Salah satunya mengenai revisi Perda Pajak dan Retribusi. 

"Revisi itu kan kalau tidak salah baru di Perda-kan di bulan Mei atau April. Menjadi sedikit melambat. Didalam Pergub itu masih umum," katanya. 

Kendala lainnya, kata dia, adalah aturan teknis di setiap OPD yang masih belum semua memiliki. Sehingga, adanya tim optimalisasi itu bertugas membantu agar ada koordinasi aturan itu bisa terbit. 

Benhard berkata, upaya peningkatan ini terus dilakukan. Saat ini, terus dilakukan pembenahan personil  penanggung jawab PAD di tiap OPD, penataan regulasi ikutan setelah penetapan perda tentang PDRD dan peningkatan upaya penagihan.

"Tapi tahun depan itu kita sudah punya pola dan berharap itu bisa lebih baik. Upaya keras kita lakukan," ujarnya. 

Realisasi PAD yang tidak signifikan ini akan berdampak pada pembayaran TPP bagi ASN. Sebab, TPP sendiri mengikuti realisasi PAD. Jika kondisi keuangan memungkinkan, TPP bisa dibayar. 

"Tapi kita mengutamakan pembayaran gaji dan tunjangan," katanya. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS