Kredit Usaha Rakyat
Pemerintah Perkuat Ekosistem Ekraf Melalui Program KUR
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional
POS-KUPANG.COM, DENPASAR - Pemerintah terus memperkuat sektor ekonomi kreatif (ekraf) sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
Pada Rabu (13/5/2026), Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 1.000 UMKM ekonomi kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan se-Provinsi Bali yang digelar di Universitas Udayana.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional agar tumbuh lebih pesat sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.
“Ekonomi kreatif kini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang strategis,” ujar Riefky.
Baca juga: Presiden Ingin Pangkas Suku Bunga KUR di PT PNM Jadi 8 Persen
Dalam kegiatan itu, sebanyak 1.000 pelaku UMKM dari subsektor kuliner, fesyen, dan kriya mendapatkan akad KUR. Pemerintah menilai akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong UMKM kreatif naik kelas dan memperluas pasar.
Riefky menjelaskan pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya bertumpu pada industri berbasis budaya, tetapi juga mencakup desain, teknologi digital, hingga media. Saat ini, terdapat 13 subsektor yang menjadi fokus pengembangan ekonomi kreatif nasional.
Secara nasional, penyaluran KUR untuk sektor ekonomi kreatif telah mencapai Rp8,9 triliun. Menariknya, pelaku usaha kini juga dapat menggunakan sertifikat hak kekayaan intelektual (HAKI) yang diterbitkan Kementerian Hukum sebagai jaminan pendukung untuk memperoleh pembiayaan KUR.
Menurutnya, tantangan utama pelaku ekonomi kreatif bukan hanya soal kreativitas, melainkan juga akses terhadap pembiayaan dan perlindungan kekayaan intelektual. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif melalui pendekatan heksahelix yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, media, dan pelaku usaha.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami terus mendorong akses pembiayaan, perlindungan HAKI, pembinaan, penguatan kapasitas, dan jejaring usaha agar pelaku ekonomi kreatif Indonesia mampu go global,” katanya.
Ia juga menegaskan Bali menjadi salah satu dari 15 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, mengingat kuatnya potensi budaya dan industri kreatif di Pulau Dewata.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai akad massal tersebut sebagai langkah besar untuk memperkuat daya saing UMKM Bali.
Menurutnya, akses pembiayaan melalui KUR harus terus diperluas agar UMKM dan pelaku ekonomi kreatif memiliki ruang tumbuh yang lebih besar.
“UMKM adalah pahlawan ekonomi nasional karena menopang sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Muhaimin juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pelaku UMKM dari berbagai hambatan usaha, mulai dari pungutan liar hingga praktik premanisme, agar mereka dapat menjalankan usaha dengan aman dan percaya diri.
Ia menambahkan, penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif menjadi strategi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Menteri-Ekonomi-KreatifKepala-Badan-Ekonomi-Kreatif-Ekraf-Teuku-Riefky-Harsya.jpg)