PM Sementara Nepal Ternyata Pernah Hadapi Percobaan Pemakzulan Selama 11 Bulan

POS-KUPANG.COM, KHATMANDU - Pasca gejolak politik dan keamanan yang hebat, Nepal akhirnya menunjuk perdana menteri (PM) sementara pada akhir pekan kemarin. 

Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal dilantik sebagai PM Transisi menuju pemilu, enam bulan mendatang. 

Ia dipilih setelah PM sebelumnya pemimpin Partai Komunis, KP Sharma Oli, mengundurkan diri usai rumahnya dibakar massa dan hingga kini tak diketahui keberadaannya.

"Saya, Sushila Karki... bersumpah atas nama negara dan rakyat untuk memenuhi tugas saya sebagai perdana menteri," ujar Karki dilantik oleh Presiden Ram Chandra Paudel mengutip AFP, Senin (15/9/2025),

Adapun sebelumnya demonstrasi dan protes berujung kekerasan melanda negeri itu dan menggulingkan pemerintahan sebelumnya.

Sushila Karki, yang berusia 73 tahun menjadi perempuan pertama di kursi tertinggi pemerintahan negeri Himalaya itu.

Baca juga: Demo Anti Pemerintah, Pejabat Negara Nepal Ditelanjangi dan Diarak Warga

Pengangkatannya terkait sosoknya yang dikenal independen. Ini terjadi dua hari setelah negosiasi intensif dilakukan Panglima Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel dan Paudel serta perwakilan dari "Gen Z", gerakan pemuda yang memimpin demonstrasi.

Karki memang dianggap secara luas memiliki citra yang bersih. Namun, menurut BBC Internasional, ia tidak lepas dari kontroversi.

Ia menghadapi insiden pemakzulan selama hampir 11 bulan masa jabatannya sebagai ketua MA. Kini Karki dan kabinetnya akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk memulihkan hukum dan ketertiban, membangun kembali parlemen dan gedung-gedung penting lainnya yang diserang, selain meyakinkan para pengunjuk rasa Generasi Z yang menginginkan perubahan.

Saat dilantik Karki menegaskan dirinya hadir bukan untuk mencicipi kekuasaan. Ia hanya akan berada di posisi itu enam bulan.

"Tim saya dan saya di sini bukan untuk mencicipi kekuasaan," ujarnya Karki memberi pesan tak terduga dikutip media India, NTDV.

Kami tidak akan tinggal lebih dari enam bulan. Kami akan menyerahkan tanggung jawab kepada parlemen baru. Kami tidak akan berhasil tanpa dukungan Anda," tambahnya.

Saat pertama menjabat, Karki juga mengumumkan kompensasi sebesar 1 juta rupee Nepal kepada keluarga masing-masing korban.

Pemerintah sementara, katanya, akan menanggung biaya perawatan bagi mereka yang terluka dan juga membantu mereka secara finansial.

Menurut The Himalayan Times, jumlah korban tewas dalam protes baru-baru ini telah meningkat menjadi 72 orang, termasuk 59 demonstran, 10 narapidana, dan tiga petugas polisi. Lebih dari 500 orang luka-luka.

"Nepal sedang mengalami krisis ekonomi dan prioritas pemerintahan sementara adalah rekonstruksi dan stabilitas ekonomi," ujar Karki. (*)

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS