Minggu, 24 Mei 2026

Opini

Opini: Kekerasan Terhadap Perempuan

Propaganda kapitalis, tambah doktrinasi budaya yang kaku, menyebabkan perempuan tidak bebas secara politis. 

Tayang:
Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI AURELIUS SAVIO
Aurelius Savio 

Bagi Dewi, bulan Mei, bukan hanya sekadar bulan biasa. Akan tetapi, Saras Dewi, melihat bulan Mei sebagai luka yang tak sempat disembuhkan dan sesekali secara sengaja untuk dilupakan (Kompas 15 Mei 2026).

Pengaruh legitimasi patriarki yang superioritas terhadap kaum perempuan menyebabkan hak untuk berpendapat di ruang publik direduksi demi kepentingan segelintir oligarki. 

Hal ini terbukti, kekerasan terhadap aktivis perempuan semakin gencar dilakukan. Laporan laman Kompas (Rabu/13/05/2026.), menyatakan perempuan aktivis Indonesia mengalami intimidasi dan kekerasan fisik di ruang privat. 

Selain serangan fisik, yang dialami perempuan aktivis di Indonesia, mereka juga mengalami serangan siber berupa ancaman pembunuhan melalui teror digital, misoginis, penyebaran foto pribadi, dan ancaman video palsu.
 
Legitimasi budaya patriarki terhadap perempuan, berpotensi mengikat perempuan supaya tunduk, taat, dan tendensius membelenggu eksistensial perempuan. 

Doktrin patriarki memandang bahwa makhluk yang bernama perempuan hanya sebagai wujud yang memiliki keterbatasan baik secara persaingan ekonomi maupun akses terhadap ilmu pengetahuan. 

Praktik semacam ini, sangat absurditas dan mengancam partisipasi perempuan dalam mengakses politik. Untuk itu, negara perlu memperhatikan peran dan kontribusi kaum aktivis perempuan dalam menghidupkan ruang demokrasi. 

Pemerintah harus berpihak kepada aktivis perempuan yang lantang bersuara. Keberpihakan negara terhadap aktivis kritis adalah suatu kewajiban.

Subordinasi Patriarki

Berdasarkan pada Fara Syifa Amalia, Sulyana Dadan, dan Arizal Mutahir (Vol. 11, 2026: 47), subordinasi atau kedudukan kaum partiarki, mmungkinkan terjadinya penjarakan relasi antar feminis dan patriarki. 

Kedudukan kaum laki-laki dalam hal ini, dominasi menguasai ruang publik seperti diskusi politik tendensi mengeliminasi perempuan, melalui pelabelan status sosial yaitu melalui doktrinasi perihal ketidakmampuan kaum perempuan untuk menjadi pemimpin. 

Kendati pelabelan status sosial perempuan yang dimanipulatif, di lain sisi perempuan tetap sebagai individu setara dengan laki-laki. 

Namun apabila kita melihat perempuan mengalami ketidakadilan akibat dipasung dan legitimasi budaya patriarki. 

Menurut Rocky Gerung, sebagaimana dikutip Hayati dalam artikel “Bahwa Ia Bukan Dirinya”, berkaitan tentang perempuan yang mengalami ketidakadilan Gerung berkata demikian, “Feminis bukan penyandang hak politik, feminis tidak berhak membaca kitab suci, perempuan bukan pemikir rasional, perempuan harus submisif dalam seks, dan perempuan bukan dirinya.” Hayati Nur, (2014)

Akan tetapi, struktur subordinasi patriarki, yang terlanjur mengakar dalam suatu kebudayaan, menimbulkan rasa pesimis kaum perempuan. Sikap pesimis perempuan, menyebabkan relasi menjadi superioritas dan inferioritas. 

Relasi atasan dan bawahan mereduksi niat kaum feminis untuk menyamakan kedudukan dalam strata sosial maupun politik. 

Menurut Guntur, dkk (2022:121-127), subordinasi patriarki menjadi poin kunci agar supaya pergerakan feminis dibatasi. Ini merupakan tradisi dipertahankan hampir setiap kebudayaan, suku, dan adat-istiadat. 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved