Opini: Kampus sebagai Penjaga Nalar Demokrasi

Ketika kampus aktif membangun budaya diskusi ilmiah, seminar, kajian publik, hingga pendidikan politik yang mencerahkan, maka sesungguhnya kampus sedang merawat kualitas demokrasi itu sendiri.

Lebih jauh, teori demokrasi deliberatif menempatkan argumentasi rasional sebagai inti kehidupan demokrasi. 

Demokrasi bukan hanya soal menghitung suara mayoritas, tetapi juga bagaimana keputusan publik lahir melalui pertukaran argumentasi yang terbuka dan beradab. 

Karena itu, kampus perlu mendorong mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki literasi politik, literasi digital, dan keberanian intelektual untuk menguji setiap informasi secara kritis. 

Pendidikan tinggi harus melahirkan generasi yang tidak mudah terjebak dalam populisme dangkal maupun manipulasi algoritma media sosial.

Kerja sama antara lembaga penyelenggara pemilu dan perguruan tinggi menjadi penting dalam konteks ini. Program pendidikan pemilih berbasis kampus merupakan ikhtiar strategis membangun demokrasi yang lebih substantif. 

Kampus dapat menjadi laboratorium demokrasi yang mengajarkan bahwa memilih bukan sekadar hak politik, tetapi tindakan moral yang menentukan arah masa depan bangsa. 

Dengan demikian, pendidikan pemilih tidak berhenti pada aspek teknis kepemiluan, melainkan membangun kesadaran kritis tentang pentingnya rasionalitas, integritas, dan tanggung jawab kewargaan.

Pada akhirnya, demokrasi akan kehilangan makna jika warga negaranya kehilangan kemampuan bernalar. 

Ketika ruang publik dipenuhi kebisingan propaganda dan informasi yang dimanipulasi, kampus harus hadir sebagai mercusuar pengetahuan yang menjaga akal sehat publik. 

Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya lahir dari kotak suara, tetapi dari masyarakat yang mampu  berpikir jernih, berdialog secara rasional, dan menempatkan kebenaran di atas kepentingan sesaat. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News