Opini: Kampus sebagai Penjaga Nalar Demokrasi

Jika hulunya keruh, maka aliran di hilir akan kehilangan kejernihan. Dan kampus adalah hulu dari mata air demokrasi itu. Karena itu, menjaga kampus tetap kritis sesungguhnya sama dengan menjaga masa depan demokrasi tetap waras.

Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu, partai politik, atau prosedur konstitusional. 

Demokrasi pada hakikatnya bertumpu pada kemampuan warga negara menggunakan nalar publik secara rasional dalam menentukan pilihan politiknya. 

Dalam konteks itulah kampus memiliki posisi strategis sebagai penjaga nalar demokrasi. 

Perguruan tinggi bukan sekadar ruang transfer ilmu pengetahuan, melainkan arena pembentukan kesadaran kritis, etika publik, dan budaya deliberasi yang sehat.

Di tengah era digital hari ini, demokrasi menghadapi tantangan serius berupa banjir informasi, disinformasi, propaganda politik, politik identitas, yang membuat masyarakat hanya mengonsumsi informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri dan dimanipulasi rasionalitas dan kesadaran kritisnya. 

Akibatnya, pilihan politik sering kali tidak lagi dibangun atas dasar rasionalitas dan pertimbangan objektif, melainkan oleh emosi, viralitas, dan manipulasi persepsi publik. 

Situasi ini mengingatkan pada kritik Plato dalam The Republic bahwa demokrasi dapat mengalami kemunduran ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan kebenaran dan kepentingan sesaat. 

Bagi Plato, kerusakan negara bermula ketika ruang publik dikuasai hasrat dan retorika tanpa kebijaksanaan. Pandangan tersebut relevan dengan kondisi demokrasi kontemporer. 

Demokrasi modern membutuhkan warga negara yang tidak hanya bebas memilih, tetapi juga mampu berpikir kritis. 

Di sinilah kampus memainkan fungsi epistemologisnya, menjaga agar ruang demokrasi tetap berbasis pengetahuan, argumentasi, dan etika publik. 

Kampus harus menjadi benteng rasionalitas ketika ruang digital dipenuhi polarisasi dan produksi informasi yang tidak terverifikasi.

Secara teoritis, peran kampus dalam menjaga demokrasi dapat dijelaskan melalui pemikiran Habermas tentang public sphere atau ruang publik. 

Habermas menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang memungkinkan warga berdiskusi secara rasional dan setara untuk mencapai pemahaman bersama. 

Kampus merupakan salah satu ruang publik paling ideal karena di dalamnya tradisi berpikir kritis, kebebasan akademik, dan pertukaran gagasan tumbuh secara sistematis.