Opini: Agenda Nasional Melaju Cepat, APBD Masih di Tempat-

Ujian Kesiapan Daerah Transformasi Ekonomi Nasional dan Urgensi Kesiapan Daerah

Oleh:  Andy Pio
PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

POS-KUPANG.COM - Pemerintah pusat saat ini tengah melaju cepat mendorong transformasi ekonomi melalui agenda prioritas nasional yang terfokus pada penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, serta pembangunan sumber daya manusia. 

Arah ini tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029 yang menekankan peningkatan nilai tambah ekonomi, pengurangan ketergantungan impor, serta penguatan daya saing nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) menunjukkan sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi penopang utama ekonomi, dengan kontribusi PDB nasional masing-masing sekitar 13,3 persen dan 19,5 persen. 

Baca juga: Opini: Benang Kusut Pengeluaran Ternak Kabupaten Kupang

Namun, nilai tambah sektor ini akan lebih optimal melalui strategi hilirisasi dan penguatan rantai pasok domestik. 

Dalam konteks ini, pembangunan nasional tidak lagi sekadar berorientasi pada pertumbuhan, tetapi menuntut transformasi struktural yang menuntut kesiapan konkret hingga ke tingkat daerah.

Capaian Nyata Program Prioritas

Lompatan pembangunan bukan sekadar wacana. Di sektor energi, implementasi program biodiesel meningkat signifikan dari B35 dengan realisasi 13,15 juta kiloliter pada 2024, melampaui target dan menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp147,5 triliun, serta menyerap hampir 2 juta tenaga kerja (Kementerian ESDM, 2025). 

Pemerintah menargetkan peningkatan ke B40 dan B50, sebagai bagian dari kedaulatan energi nasional.

Di sektor pangan, upaya swasembada diperkuat melalui pengembangan kawasan produksi beras dan bawang putih (Antara News, 2025; Republika, 2025). 

Hilirisasi industri berbasis SDA terus didorong melalui pembangunan dan operasional smelter di berbagai kawasan industri, membuka lapangan kerja skala besar (Indonesia Investments, 2025).

Penguatan kualitas sumber daya manusia diarahkan melalui inisiatif Sekolah Garuda dan program berbasis kewilayahan seperti kampung nelayan terpadu, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir melalui pendekatan terintegrasi (Kemendikbudristek, 2025). 

Semua capaian ini menunjukkan pembangunan nasional bergerak dari sekadar produksi menuju kemandirian dan nilai tambah, yang menuntut kesiapan daerah menangkap momentum.

APBD dan Tantangan Daerah

Di tengah percepatan ini, respons pemerintah daerah masih tertinggal. APBD yang seharusnya menjadi instrumen strategis justru didominasi belanja rutin seperti pembangunan jalan lingkungan, peningkatan ruas eksisting, bantuan perumahan tanpa keterkaitan dengan transformasi ekonomi nasional. 

Ruang fiskal daerah tertekan oleh belanja pegawai, termasuk penambahan aparatur melalui PPPK, yang terus membesar (BPS, 2025; KemenPANRB, 2025).