Lebih Dari 60 Persen Panyaluran KUR UMKM 2025 Diserap Sektor Produksi, Ini Tanggapan DPR

POS-KUPANG.COM - Target Pemerintah agar KUR 2025 lebih berpihak pada UMKM sektor produksi tercapai. 

Lebih dari 60 Persen Panyaluran KUR UMKM 2025 diserap sektor produksi.

Pencapaian tersebut ditanggapi positif oleh DPR .

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga mengapresiasi capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat ( KUR 2025 )yang mencatatkan rekor baru dengan serapan lebih dari 60 persen ke sektor produksi. 

 Lamhot Sinaga menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis produktivitas.

Menurut Lamhot Sinaga, sinergi yang kuat di tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang di dalamnya juga ada Kementerian UMKM, bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, BSI dan BTN, serta sejumlah bank swasta lainnya, telah menjadi faktor utama keberhasilan penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap sektor riil. Terutama bank BRI yang sukses menyalurkan 70 persen dari Rp300 Triliun dana KUR.

Baca juga: Pengajuan Online KUR BRI 2025 : Ini Syarat, Cara Daftar dan Cicilan Pinjaman hingga Rp100 Juta

 “Hari ini kita menyaksikan hasil sinergi nyata antara kementerian dan lembaga keuangan negara. Penyaluran KUR tahun 2025 bukan hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas karena lebih dari 60 persen dana terserap ke UMKM sektor produktif. Ini sejarah baru,” ujar Lamhot Sinaga dikutip Senin, 6 Oktober 2025.

Dari Total alokasi KUR yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp300 Triliun Rupiah hingga triwulan III tahun ini, total penyaluran KUR yang sudah terserap mencapai Rp203,5 triliun. Jumlah tersebut diserap 3,45 juta debitur, atau 67,6 persen dari target tahunan. 

Artinya dari jumlah tersebut Rp123,1 triliun atau 60,05 persen telah tersalurkan ke sektor produksi yang meliputi pegiat usaha pengolahan, pertanian, dan perikanan yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 54 persen. 

“Ini bukan sebatas angka biasa. Ini harus kita apresiasi dan pertahankan, Karena ketika lebih dari separuh KUR mengalir ke sektor industri dan produksi, maka dampaknya langsung terasa terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas ekspor, dan daya saing UMKM kita,” kata Lamhot.

Politisi Partai Golkar yang dikenal sebagai sosok teknokrat itu juga menilai keberhasilan ini juga mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo melalui instrumen pemerintahnya yang semakin berpihak pada penguatan struktur ekonomi nasional melalui sektor UMKM produktif.

Data Kementerian UMKM menunjukkan, dari total penyaluran, KUR mikro masih mendominasi dengan Rp138,22 triliun kepada lebih dari 3,15 juta debitur, sementara KUR kecil mencapai Rp64,9 triliun kepada sekitar 264 ribu debitur.
 
Lamhot juga menambahkan, peningkatan serapan di sektor industri turut mendorong kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.

Baca juga: Tabel Angsuran KUR Mandiri Oktober 2025: Ini Besaran Cicilan Pinjaman Rp 10 Juta-Rp 500 Juta

Dijelaskan Lamhot, kontribusi sebesar itu semakin bermakna bila dilihat dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional 2025 yang menunjukkan pemulihan dan akselerasi.

Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (yoy), melampaui ekspektasi pasar pada tri­wulan II–2025.

“Ini menandai salah satu periode pertumbuhan paling kuat sejauh ini di tahun berjalan,” imbuh Lamhot Sinaga.

Selain itu, bila pertumbuhan ekonomi secara kumulatif di semester I–2025 menyentuh angka 4,99 persen (c-to-c). Hal itu menunjukkan momentum positif yang bisa didorong lebih lanjut melalui penguatan basis produktif ekonomi yakni UMKM industri yang mendapat suntikan modal lewat KUR.  

Dengan kondisi integrasi antara pembiayaan KUR dan transformasi digital UMKM dapat mempercepat efek berganda (multiplier effect) pada perekonomian nasional. Modal kerja yang disalurkan ke sektor industri memberikan peluang bagi skala produksi yang lebih besar, efisiensi teknologi, dan penetrasi pasar, sehingga bukan hanya berkontribusi pada level usaha tetapi langsung memperkuat basis pertumbuhan makro.

“Senafas dengan asta cita Presiden Prabowo, bagaimanapun UMKM adalah backbone atau tulang punggung ekonomi rakyat. Tanpa penguatan di sektor ini, sulit membayangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tegas Lamhot.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang dinilai berhasil mengorkestrasi berbagai program penguatan ekosistem usaha kecil, termasuk gelaran festival UMKM di 18 provinsi. Ajang tersebut disebut berhasil mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan, lembaga sertifikasi, dan platform digital.

“Festival UMKM ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi menjadi ruang nyata bagi para pelaku usaha kecil untuk naik kelas. Ada pelatihan, legalisasi, sertifikasi produk, hingga pendampingan pembiayaan. Ini bentuk nyata kehadiran negara di tengah pelaku usaha kecil,” tambahnya.

Baca juga: Realisasi KUR BRI Hingga Agustus 2025 Tembus Rp114,28 Triliun

Lamhot Sinaga juga menyoroti inisiatif transformasi digital UMKM melalui SAPA UMKM, super aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian UMKM untuk mendukung digitalisasi sektor usaha. Platform ini ditargetkan menjangkau hingga 40 juta pelaku usaha dalam dua tahun ke depan.Baca juga: Dorong Ekonomi Kerakyatan Bergeliat, BRI Salurkan KUR Rp114,28 Triliun kepada 2,5 Juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025

Menurutnya, integrasi antara penyaluran KUR dan digitalisasi UMKM merupakan kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Modal kerja yang difasilitasi melalui KUR akan memperkuat kapasitas usaha, sementara digitalisasi memperluas akses pasar dan efisiensi bisnis.

“Sinergi antara pembiayaan dan digitalisasi adalah kombinasi ideal untuk memperkuat daya saing UMKM nasional. Pemerintah harus memastikan program ini berkelanjutan dan didukung regulasi yang ramah pelaku usaha,” ujar Lamhot menegaskan.

Lamhot berharap agar kebijakan tahun depan yang menaikkan plafon KUR menjadi Rp320 triliun. Penaikan tersebut disertai peningkatan pagu subsidi bunga sebesar Rp36,5 triliun tidak hanya bersifat stimulus fiskal, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi yang lebih mandiri.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus ditopang oleh kemandirian pelaku usaha kecil di seluruh pelosok negeri. KUR dan digitalisasi menjadi dua pilar penting menuju arah itu,” ujar Ketua Umum Ikatan Alumni UNTIRTA ini. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS