KUR 2025
Lebih Dari 60 Persen Panyaluran KUR UMKM 2025 Diserap Sektor Produksi, Ini Tanggapan DPR
Lebih Dari 60 Persen Panyaluran KUR UMKM 2025 diserap Sektor Produksi, DPR sebut tonggak penting perkuat fondasi ekonomi nasional
Penulis: Adiana Ahmad | Editor: Adiana Ahmad
Selain itu, bila pertumbuhan ekonomi secara kumulatif di semester I–2025 menyentuh angka 4,99 persen (c-to-c). Hal itu menunjukkan momentum positif yang bisa didorong lebih lanjut melalui penguatan basis produktif ekonomi yakni UMKM industri yang mendapat suntikan modal lewat KUR.
Dengan kondisi integrasi antara pembiayaan KUR dan transformasi digital UMKM dapat mempercepat efek berganda (multiplier effect) pada perekonomian nasional. Modal kerja yang disalurkan ke sektor industri memberikan peluang bagi skala produksi yang lebih besar, efisiensi teknologi, dan penetrasi pasar, sehingga bukan hanya berkontribusi pada level usaha tetapi langsung memperkuat basis pertumbuhan makro.
“Senafas dengan asta cita Presiden Prabowo, bagaimanapun UMKM adalah backbone atau tulang punggung ekonomi rakyat. Tanpa penguatan di sektor ini, sulit membayangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tegas Lamhot.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang dinilai berhasil mengorkestrasi berbagai program penguatan ekosistem usaha kecil, termasuk gelaran festival UMKM di 18 provinsi. Ajang tersebut disebut berhasil mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan, lembaga sertifikasi, dan platform digital.
“Festival UMKM ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi menjadi ruang nyata bagi para pelaku usaha kecil untuk naik kelas. Ada pelatihan, legalisasi, sertifikasi produk, hingga pendampingan pembiayaan. Ini bentuk nyata kehadiran negara di tengah pelaku usaha kecil,” tambahnya.
Baca juga: Realisasi KUR BRI Hingga Agustus 2025 Tembus Rp114,28 Triliun
Lamhot Sinaga juga menyoroti inisiatif transformasi digital UMKM melalui SAPA UMKM, super aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian UMKM untuk mendukung digitalisasi sektor usaha. Platform ini ditargetkan menjangkau hingga 40 juta pelaku usaha dalam dua tahun ke depan.Baca juga: Dorong Ekonomi Kerakyatan Bergeliat, BRI Salurkan KUR Rp114,28 Triliun kepada 2,5 Juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
Menurutnya, integrasi antara penyaluran KUR dan digitalisasi UMKM merupakan kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Modal kerja yang difasilitasi melalui KUR akan memperkuat kapasitas usaha, sementara digitalisasi memperluas akses pasar dan efisiensi bisnis.
“Sinergi antara pembiayaan dan digitalisasi adalah kombinasi ideal untuk memperkuat daya saing UMKM nasional. Pemerintah harus memastikan program ini berkelanjutan dan didukung regulasi yang ramah pelaku usaha,” ujar Lamhot menegaskan.
Lamhot berharap agar kebijakan tahun depan yang menaikkan plafon KUR menjadi Rp320 triliun. Penaikan tersebut disertai peningkatan pagu subsidi bunga sebesar Rp36,5 triliun tidak hanya bersifat stimulus fiskal, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi yang lebih mandiri.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus ditopang oleh kemandirian pelaku usaha kecil di seluruh pelosok negeri. KUR dan digitalisasi menjadi dua pilar penting menuju arah itu,” ujar Ketua Umum Ikatan Alumni UNTIRTA ini. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS
KUR 2025
KUR UMKM 2025
Panyaluran KUR UMKM 2025
sektor produksi
Tanggapan DPR
POS-KUPANG.COM
Pos Kupang Hari Ini
berita terkini Pos Kupang
tonggak penting
fondasi ekonomi nasional
Lamhot Sinaga
Cek Simulasi dan Panduan KUR Bank Mandiri 2025 Serta Cara Mengajukan dan Syaratnya |
![]() |
---|
Tabel Hutang KUR BRI Oktober 2025 Mulai Rp10 Juta-Rp100 Juta Lengkap dengan Simulasi Cicilan |
![]() |
---|
Pengajuan Online KUR BRI 2025 : Ini Syarat, Cara Daftar dan Cicilan Pinjaman hingga Rp100 Juta |
![]() |
---|
Tabel Angsuran KUR Mandiri Oktober 2025: Ini Besaran Cicilan Pinjaman Rp 10 Juta-Rp 500 Juta |
![]() |
---|
3 Fokus Utama Kementerian PKP Bersama BRI Dorong Percepatan Penyaluran FLPP, BSPS dan KUR Perumahan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.