Malaka Terkini

Kekerasan Seksual Anak di Malaka Meningkat, P2KBP3A Dorong Pendidikan Seks dan Peran Orang Tua

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PENCEGAHAN - Merespons maraknya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Malaka, Plh. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Malaka, Andreas Seran, menegaskan pentingnya pencegahan terpadu dengan melibatkan semua pihak.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota


POS-KUPANG.COM, BETUN - Merespons maraknya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Malaka, Plh. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Malaka, Andreas Seran, menegaskan pentingnya pencegahan terpadu dengan melibatkan semua pihak.

“Upaya pencegahan sudah sering kita lakukan dengan menggandeng kepolisian, sekolah, hingga lembaga sosial masyarakat. Ada bidang khusus di dinas ini yakni Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang memang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” jelas Andreas saat ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, pendidikan seks bagi anak sangat krusial disampaikan sejak dini. Ia menilai, masih ada anggapan tabu yang membuat anak-anak minim pengetahuan tentang risiko perilaku seksual. 

“Jangan sampai penyesalan datang ketika kasus sudah terjadi. Anak-anak seringkali tidak sadar risikonya, apalagi dengan pengaruh HP dan media sosial yang luar biasa,” katanya.

Andreas juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan. 

“Sosialisasi bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang tua. Mereka harus mengontrol aktivitas anak, terutama di malam hari. Jangan biarkan anak bebas tanpa batas,” ujarnya.

Ia mengakui, upaya pencegahan tidak mudah karena Malaka memiliki wilayah luas dengan latar belakang masyarakat yang beragam. 

“Kasus kekerasan seksual di Malaka saat ini sangat tinggi. Tidak bisa hanya ditangani satu instansi, harus kolaboratif. Kita sudah rencanakan ruang koordinasi dengan banyak pihak, termasuk LSM,” terangnya.

Meski begitu, Andreas mengakui hingga pertengahan 2025, tahapan sosialisasi di sekolah maupun masyarakat belum berjalan. “

Langkah sosialisasi memang sudah menjadi program rutin, tapi untuk tahun ini belum terlaksana,” pungkasnya. (ito)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS
 

 

 

Berita Terkini