POS-KUPANG.COM - Bagi siswa SMA Kelas 10 Semester 1 tahun 2025, mari belajar dari soal PPKn / Soal PKN 

Dalam bentuk soal PPKn dibawah ini adalah pilihan ganda.

Melalui contoh Soal PKN maka siswa SMA Kelas 10 bisa belajar untuk menghadapi soal ulangan harian hingga Soal PTS / Soal UTS Semester 1.

Dikutip dari kemdikbud.go.id, inilah materi pelajaran PPKn / PKN SMA Kelas 10 :

• Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara

B. Dinamika Kelahiran Pancasila

C. Kedudukan Pancasila

• Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum .

A.      Membangun Kesadaran Hukum

B.      B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum ..

C.      Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

D.      Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

• Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional

A.Asal-usul dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

B.Perwujudan Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila

C. Prinsip Gotong Royong untuk Membangun Harmoni dalam Keragaman

• Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik

A.Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat

B.Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

C.Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara .

D.Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia

E. Peran Indonesia dalam Hubungan Antarnegara

F. Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional ....

Semakin banyak belajar dari soal PPKn maka diharapkan kemampuan siswa bisa lebih baik.

Dalam artikel ini setiap soal PKN dilengkapi dengan Kunci Jawaban

Dengan demikian siswa bisa belajar mandiri dengan mengoreksi hasil latihan tersebut dengan membandingkan Kunci Jawaban yang ada.

Selengkapnya simak soal PPKn SMA Kelas 10 Semester 1 tahun 2025

1. Negara adalah kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara adalah pengertian negara menurut....
a. Robert Mac Iver
b. George Jellineck
c. Sunarko
d. Miriam Budiardjo
e. Joko Sutono
Jawaban: b

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a

3. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. vertikal dan horizontal
b. sentralisasi dan desentralisasi
c. legislatif dan eksekutif
d. legislatif dan yudikatif
e. eksekutif dan yudikatif
Jawaban: a

4. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: c

5. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer

e. presidensial
Jawaban: b

6. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b

7. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: d

8. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e

9. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Jawaban: e

10. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....
a. daerah
b. regional
c. negara
d. pemerintah
e. lembaga
Jawaban: c

11. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 UUD 1945
b. pasal 18 UUD 1945
c. pasal 19 UUD 1945
d. pasal 20 UUD 1945
e. pasal 21 UUD 1945
Jawaban: a

12. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d

13. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang ....
a. monopolis
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
Jawaban: b

14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai....
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. negara intergralistik
e. negara federal
Jawaban: a

15. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah....
a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup
b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan
c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Sosial
d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat
Jawaban: d

16. Negara dalam menetapkan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang....
a. monopoli
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
Jawaban: a

17. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali....
a. sungai
b. danau
c. pegunungan
d. lembah
e. pagar tembok
Jawaban: e

18. Proses permohonan kewarganegaraan oleh warga negara asing menjadi warga negara suatu negara disebut....
a. naturalisasi
b. deportasi
c. imigrasi
d. imigrasi
e. transmigrasi
e. sosialisasi
Jawaban: a

19. Di bawah ini yang termasuk ke dalam batas buatan wilayah daratan suatu negara adalah....
a. sungai
b. pegunungan
c. danau
d. patok besi
e. lembah
Jawaban: d

20. Perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah negara
e. wilayah teritorial
Jawaban: b

21. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan Res nullius, yaitu....
a. John Sheldon
b. Hugo de Groot
c. Montesuieu
d. Miriam Budiardjo
e. John Locke
Jawaban: a

22. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu....
a. res communis
b. res nullius
c. res sanguinis
d. res soli
e. res teritorial
Jawaban: b

Baca juga: Kunci Jawaban Soal STS Ekonomi SMA Kelas 10, Soal UTS/PTS Semester 1 -2025

23. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakan pada tahun....
a. 1980
b. 1981
c. 1982
d. 1983
e. 1984
Jawaban: c

24. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut....
a. batas laut teritorial
b. batas zona bersebelahan
c. zona ekonomi ekslusif
d. batas landas benua
e. batas regional kelautan
Jawaban: c

25. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah ekstrateritorial
e. wilayah negara
Jawaban: d

26. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme menurut UU Republik Indonesia nomor.....
a. 25 Tahun 1999
b. 26 Tahun 1999
c. 27 Tahun 1999

d. 28 Tahun 1999
e. 29 Tahun 1999
Jawaban: d

27. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. konstitutif
e. eksaminatif
Jawaban: a

28. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan....
a. konstitutif
b. eksekutif
c. legislatif
d. yudikatif
e. moneter
Jawaban: e

29. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah....
a. Huge de Groot
b. Jhon Sheldon
c. Miriam Budiardjo
d. Sunarko
e. George Jellineck
Jawaban: b

30. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB pada....
a. 10 Desember 1982
b. 11 Desember 1982
c. 12 Desember 1982
d. 13 Desember 1982
e. 14 Desember 1982
Jawaban: a

31. Wilayah udara itu haruslah sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari....
a. teori keamanan
b. teori pengawan cooper
c. teori udara bebas
d. teori lepas landas
e. teori udara
Jawaban: e

32. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan....
a. Pulau Kalimantan
b. Timor Leste
c. Samudera Hindia
d. Samudera Atlantik
e. Papua Nugini
Jawaban: e

33. Tokoh yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya adalah....
a. Schacter
b. Cooper
c. Hugo de Groot
d. John Sheldon
e. Fauchille
Jawaban: a

34. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. memaksa
2. monopoli
3. mencakup semua
4. kesatuan
5. demokrasi
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu....
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 2, dan 5
Jawaban: a

35. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut....
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. orang asing
Jawaban: a

36. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri....
a. negara federal
b. negara komunis
c. negara integralistik

d. negara serikat
e. negara sosialis
Jawaban: c

37. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut....
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. bukan warga negara
Jawaban: d

38. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut....
a. warga negara
b. bukan warga negara
c. rakyat
d. penduduk
e. bukan penduduk
Jawaban: a

39. Wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945
a. 24
b. 25A
c. 25B
d. 25C
e. 26
Jawaban: b

40. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Luar Negeri
6. kementerian Kehutanan
7. kementerian Pertahanan
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 5
d. 5 dan 7
e. 6 dan 7
Jawaban: d

Essay PKN:

1. Apa arti penting Pancasila sebagai dasar negara?

Jawaban: Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia.

2. Jelaskan makna kedaulatan rakyat menurut UUD 1945!

Jawaban: Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintahan melalui perwakilan maupun pemilihan umum.

3. Sebutkan 3 contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila ke-3 Pancasila!

Jawaban: (1) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, (2) Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, (3) Ikut serta dalam kegiatan gotong royong.

4. Mengapa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial?

Jawaban: Karena Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi kuat.

5. Jelaskan perbedaan hak dan kewajiban warga negara!

Jawaban: Hak adalah sesuatu yang diperoleh atau dimiliki setiap warga negara (misalnya hak pendidikan), sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan warga negara (misalnya kewajiban menaati hukum).

6. Apa fungsi UUD 1945 bagi bangsa Indonesia?

Jawaban: UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar tertulis, pedoman penyelenggaraan negara, serta alat untuk mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

7. Berikan contoh pelaksanaan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung di Indonesia!

Jawaban: Demokrasi langsung: rakyat memilih presiden secara langsung. Demokrasi tidak langsung: rakyat diwakili anggota DPR dalam membuat undang-undang.

8. Sebutkan lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam kekuasaan legislatif!

Jawaban: DPR, DPD, dan MPR.

9. Apa yang dimaksud dengan negara hukum?

Jawaban: Negara hukum adalah negara yang segala tindakannya didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan kekuasaan semata, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

10. Jelaskan arti penting persatuan dan kesatuan bangsa!

Jawaban: Persatuan dan kesatuan penting untuk menjaga keutuhan NKRI, menghindari perpecahan, memperkuat kerja sama antarwarga negara, serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan.

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOObjgswqIKhAw?

Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id  https://pontianak.tribunnews.com/2025/08/21/50-soal-ppkn-kelas-10-sma-ulanganujian-semester-1-2025-kurikulum-merdeka-lengkap-kunci-jawaban-pkn?page=all