Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk memperkuat satu data Indonesia (SDI) untuk pembangunan berkelanjutan. 

Para pihak memperkuat akselerasi layanan dasar, sebagai fondasi tata kelola pembangunan yang efektif. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan di NTT. 

"Khususnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting, berbasis pada data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, Kamis (21/8/2025). 

Maliki menyebutkan, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan di NTT dari 18,60 persen pada tahun 2025 menjadi 10,71 persen pada tahun 2029. 

Meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan bertahap, NTT masih menghadapi tantangan kompleks seperti kondisi geografis, kesenjangan akses layanan dasar, dan infrastruktur. 

Sistem data yang terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan intervensi pemerintah lebih terarah, efisien, dan transparan.

Dia menjelaskan, pentingnya tata kelola data yang baik. Baginya itu adalah pijakan untuk menopang pembuatan kebijakan. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem data terpadu. 

“Tata kelola data yang baik adalah fondasi dari setiap kebijakan pembangunan yang efektif. Melalui Satu Data Provinsi NTT dan kerangka Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kita menciptakan ekosistem data terpadu yang memastikan setiap keputusan berbasis bukti, sehingga dampaknya maksimal bagi masyarakat,” ujarnya. 

Baca juga: Tim Advokasi Geothermal Keuskupan Agung Ende Kritik Hasil Uji Petik Satgas Pemprov NTT

NTT, kata dia, menjadi salah satu provinsi pelopor dalam padupadan tiga basis data nasional seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek, untuk memperkuat penanggulangan kemiskinan dan stunting. 

Integrasi ini telah memberi dampak nyata yakni 24.560 keluarga menerima intervensi penanggulangan kemiskinan dan 9.270 individu memperoleh manfaat program pencegahan stunting, sebagian didanai melalui Dana Insentif Fiskal (DIF).

Kepala Bapperida NTT, Alfonsius Theodorus, menegaskan NTT memiliki komitmen daerah dan semangat kuat untuk mendukung Satu Data Indonesia. 

"Ini bukan hanya mandat nasional, tapi juga kebutuhan daerah untuk merencanakan pembangunan secara tepat," katanya. 

Sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola data yang baik.

Sebagai bagian dari transformasi digital, NTT tengah mempersiapkan peluncuran portal Sasando, pusat ekosistem data terintegrasi yang akan mempermudah pencarian, pemanfaatan, dan analisis data oleh pemerintah maupun publik. 

Alfonsius mengatakan, Sasando dirancang untuk mendukung tujuh pilar pembangunan daerah, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan data. 

"Sasando juga dirancang untuk mengintegrasikan data lintas perangkat daerah (OPD) dan terintegrasi dengan portal data di pusat," katanya. 

Ke depan, Sasando akan menampung hasil bagi-pakai Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk selanjutnya diolah menjadi data daerah. 

Keberhasilan Satu Data NTT di masa depan akan sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah pusat sebagai pengelola basis data dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memvalidasi sekaligus memanfaatkannya. 

Melalui proses validasi yang direncanakan hingga tingkat kecamatan dan desa, data diharapkan dapat benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. 

Menurut dia, penggunaan data yang konsisten di seluruh tingkatan pemerintahan memungkinkan penargetan program yang lebih tepat sasaran, meminimalkan duplikasi, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya.

Integrasi data sosial-ekonomi yang terkelola dengan baik tidak hanya membantu mempercepat penanggulangan kemiskinan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik. 

Langkah ini menegaskan bahwa Satu Data NTT bukan sekadar proyek teknologi, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dengan dukungan strategis dari Program SKALA, Provinsi NTT menargetkan implementasi Satu Data sebagai tulang punggung kebijakan daerah yang transparan, inklusif, dan berbasis bukti. 

Dia berharap, langkah ini tidak hanya memperkuat tata kelola di NTT, tetapi juga menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Team Leader Program SKALA, Petra Karetji. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS