Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo
POS-KUPANG.COM, BORONG- Komnas HAM memilih Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT sebagai pilot project pengumpulan data pada Penilaian Hak Asasi Manusia (HAM).
Atas kepercayaan ini, Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, S.S memberikan apresasi buat Komnas HAM.
Dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Senin 21 Juli 2025, Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur menyampaikan apresiasi kepada Komnas HAM atas terpilihnya Kabupaten Manggarai Timur ini.
Pemilihan sebagai pilot project dalam penilaian HAM berdasarkan kesepakatan Komnas HAM dan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada awal tahun 2024.
Pilot Project Penilaian HAM untuk pemerintah daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur berfokus pada 4 isu hak yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan hak atas pangan.
Baca juga: 40.684 KPM di Manggarai Timur Dapat Bantuan Pangan Beras Juni dan Juli 2025
Pemilihan 4 isu hak ini berdasarkan pada kewenangan Daerah, dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut Wabub Tarsi memaparkan 7 poin intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai amanat peraturan menteri Hukum dan HAM RI No 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota peduli HAM yaitu mendirikan lembaga pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, menekan kasus perkawinan di bawah umur dan kasus kekerasan terhadap anak, kegiatan penurunan stunting, menekan kasus pekerja di bawah umur serta melakukan pendampingan terhadap pekerja imigran yang bermasalah.
"Saya berharap setelah mengikuti kegiatan ini, kita semakin menyadari bahwa integrasi HAM dalam proses pembangunan harus diupayakan melalui kerja keras dan komitmen bersama seluruh dari pemangku kepentingan di daerah ini. Paradigma kita terkait pembangunan harus disamakan dengan menjadikan HAM sebagai prespektif utama, dasar serta tujuan pembangunan,"ungkap Wabub Tarsi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan sebagai Wakil Ketua Penilaian HAM, Saorlin P. Siagian, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Abdul Haris Semendawai, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Tim Penilai HAM dari Komnas HAM Republik Indonesia. (rob)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS