Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bawaslu NTT memberi catatan terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 yang rendah.
Hasil pleno rekapitulasi tingkat Provinsi NTT 7-8 Desember 2024 di kantor KPU NTT, menemukan partisipasi pemilih dibawa 70 persen atau berkisar di angka 68 persen.
"Kita berharap tentunya dengan memaksimalkan sosialisasi. Baik secara langsung kepada masyarakat maupun sosialisasi melalui media sosial dan media massa," kata Ketua Bawaslu NTT Nonato Sarmento, Minggu, 8 Desember 2024.
Nonato Sarmento mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi adalah kebijakan mengurangi jumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Hal itu membuat jarak tempuh TPS oleh pemilih cukup jauh.
Sebelumnya, kata dia, dari 300 pemilih per tiap TPS, kini ditambah menjadi 600 pemilih. Hasilnya, jumlah TPS akan berkurang karena pemilih yang tergabung ke beberapa TPS.
"Faktor lain menyebabkan tingkat partisipasi Pilkada 2024 rendah karena diselenggarakan di tahun yang sama dengan Pemilu 2024," ujarnya.
Terhadap hal itu, Nonato Sarmento berharap menjadi catatan bersama. Tidak saja untuk penyelenggara tapi juga untuk semua pemangku kepentingan.
"Harus menjadi catatan dan evaluasi semua pihak. Baik penyelenggara maupun para stakeholder yang berkepentingan," kata dia.
Nonato Sarmento mengatakan, evaluasi itu tidak semata untuk penyelenggara tapi juga semua pihak. Banyak kejadian khusus dan dinamika yang terjadi.
Menurut dia, penguatan kapasitas penyelenggara di tingkat paling bawah harus diperkuat. Dengan begitu maka penyelenggaraan Pemilu lebih baik.
"Tahun 2018 angka partisipasi 73 persen, saat sekarang kondisi sekarang kurang lebih 67,98 persen. Secara nasional 68 persen. Sehingga NTT berada dibawa angka nasional untuk partisipasinya," katanya.
Baca juga: KPU NTT Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada 2024
Pada saat pleno rekapitulasi, Komisioner Bawaslu NTT Melpi Marpaung juga menyoroti mengenai partisipasi pemilih yang masih rendah. Ketika menilik penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota, ia mengingatkan mengenai itu.
Seperti pada pleno rekapitulasi giliran KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kabupaten itu, memiliki banyak kejadian khusus yang tersebar di belasan kecamatan.
Melpi meminta hal-hal semacam ini menjadi catatan, termasuk juga mengenai dorongan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang dinilainya masih rendah.