POS-KUPANG.COM – Mundurnya Airlangga Hartarto dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar memunculkan berbagai spekulasi hingga akhirnya mengundang Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti angkat bicara.

Dia menyebutkan bahwa mundurnya Ketua Umum Partai Golkar itu sesungguhnya bukan hal baru. Karena sebelumnya Airlangga Hartarto juga telah diguncang tiga kali melalui wacana musyawarah nasional luar biasa partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ray Rangkuti pun mengibaratkan pukulan yang menyasar Airlangga kali ini lebih dahsyat, sehingga membuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut langsung menyerah dan melepaskan jabatan tersebut.

“Kali ini, satu pukulan langsung roboh. Artinya yang mukul dan alat pukulnya sangat kuat. Tidak sekadar membuat terhuyung tapi langsung terjerembab, jatuh KO (knockout),” ujar Ray Rangkuti Selasa 13 Agustus 2024.

Dikatakannya, sebelummya Airlangga mampu bertahan saat dua kali diguncang melalui wacana munaslub sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Saat itu Airlangga berhasil meredam wacana munaslub pada 2023 tersebut

Bahkan, wacana munaslub yang didorong untuk dilaksanakan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 itu berhasil diredam oleh Airlangga Hartarto.

Namun, setelah berhasil meredam guncangan itu, saat ini Airlangga malah mengumumkan pengunduran dirinya, hanya dalam tiga bulan jelang pencoblosan Pilkada 2024 yang diagendakan akan berlangsung pada 27 November mendatang.

“Bukan sekali ini, Airlangga mendapat serangan untuk mundur dari jabatan ketum. Setidaknya terjadi dua kali sebelum pilpres. Tapi, karena si pemukul dan alat pukul tidak memiliki kekuatan, Airlangga hanya bergoyang, tapi tidak rubuh,” ujar Ray.

Oleh karena itu, Ray mengatakan, pukulan terhadap Airlangga kali ini sangat kuat dan dilakukan oleh orang yang kuat.

Terbukti, Airlangga langsung menyatakan mundur.

Namun, Ray enggan berspekulasi siapa pemukul yang dimaksudkannya tersebut.

Sebab, hanya Airlangga yang mengetahuinya.

Sebelumnya, Ray menyebut, penguduran diri Airlangga sebagai peristiwa di luar nalar.

Sebab, tidak ada alasan yang terdengar logis, jelas, dan konstitusional.

“Umumnya ketum mundur atau dimundurkan karena tiga hal, yakni melakukan tindakan yang melanggar hukum, dinyatakan tidak sukses dalam program dan kinerja, dan melakukan tindakan yang melanggar aturan partai,” katanya.

Namun, dia menyebut bahwa tiga hal tersebut tidak ada dalam alasan penguduran diri Airlangga yang dikemukakan dalam video pernyataan.

Sebaliknya, Ray mengatakan, Airlangga justru terbukti sukses meningkatkan perolehan suara Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM), Golkar juga berhasil memberikan kemenangan pada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sehingga tidak ada alasan konstitusional, rasional dan kinerja yang memungkinkan tuntutan pemunduran diri Airlangga,” ujarnya.

Sejumlah elite Partai Golkar juga diketahui telah membantah perihal dugaan Airlangga terjerat kasus hukum sehingga harus mengundurkan diri.

Ray mengatakan, tidak terdengar desakan dari kepengurusan atau internal partai yang meminta Airlangga mundur dari jabatan ketum.

Meskipun, sebelumnya sempat ada beberapa pihak yang menggaungkan soal musyarawah nasional luar biasa (munaslub).

"Kesimpulan dari semua yang disebutkan di atas, pengunduran diri ini sebagai sesuatu yang sulit dinalar,” katanya.

Serangan ke Airlangga Sebelumnya

Berdasarkan catatan Kompas.com, Airlangga memang dua kali diguncang melalui wacana munaslub pada 2023.

Tepatnya, pada bulan Februari dan Juli.

Pada awal Februari 2023, tiba-tiba beredar poster yang mengatasnamakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung Munaslub Partai Golkar.

Menariknya, isi poster yang tersebar menyatakan bahwa KNPI mendukung Munaslub Golkar pada 24-27 Februari 2023 di Ancol Jakarta.

Lalu, mendukung Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Umum Golkar yang baru.

Namun, saat itu Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama langsung menegaskan bahwa poster itu merupakan fitnah yang sengaja disebarkan untuk mengadu domba KNPI dengan Luhut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus juga menyatakan kader partai beringin solid dibawah kepemimpinan Airlangga.

Kemudian, Lodewijk menegaskan bahwa hubungan Airlangga dengan Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Panjaitan baik-baik saja.

Wacana munaslub tersebut kemudian menghilang usai ada klarifikasi dari KNPI dan elite Partai Golkar.

Namun, pada awal Juli 2023, wacana Munaslub Partai Golkar kembali mengemuka.

Berawal dari penyataan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam.

Dia menyebut bahwa Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2019.

Evaluasi itu disebut terkait dengan penetapan Arilangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dan tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai Ketua Umum.

“Ya, apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munasub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan saat dihubungi awak media pada 9 Juli 2023.

“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya lagi.

Namun, pernyataan Ridwan tersebut dibantah oleh Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

Dalam surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Agung Laksono, tidak ada arahan untuk mencopot Airlangga dari kursi ketua umum lewat munaslub.

Rapat Dewan Pakar ternyata menghasilkan rekomendasi agar Golkar segera membentuk koalisi baru dan Airlangga mendeklarasikan sebagai calon presiden.

"Bukan seperti yang Ridwan Hisjam katakan. Itu kan pikiran dia sendiri, omongan dia sendiri. Di luar konteks persidangan kami dewan pakar. Jadi ya saya juga sesalkan berita-berita seolah-olah atas namakan dewan pakar. (Rekomendasi) dewan pakar yang you pegang itu," ujar Agung Laksono pada 11 Juli 2023.

"Rekomendasinya seperti itu, seperti yang tertulis. Bukan seperti yang disampaikan Ridwan Hisjam. Dewan pakar seolah-olah provoke untuk menyelenggarakan munaslub. Tidak begitu. Golkar solid, stabil. Ketum tetap kuat. Enggak ada masalah,” katanya lagi.

Namun, wacana mendorong munaslub tidak berhenti.

Melainkan didorong oleh sejumlah politisi yang mengatasnamakan diri mereka eksponen pendiri Partai Golkar, diprakarasai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Ketiganya bersama sekitar 10 kader Partai Golkar menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta pada 12 Juli 2023. Lawrence mengatakan, diadakannya pernyataan sikap ini karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024.

Dia menilai, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang berpeluang berkoalisi dengan Golkar. Bersama PAN, Golkar dinilai pasti akan kalah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lawrence pun menilai, Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024, tak kunjung bergerak.

Oleh karena itu, eksponen pendiri Partai Golkar mendorong agar segera dilakukan rapat pimpinan nasional (rapimnas), lalu Munaslub.

 “Menggantikan Pak Airlangga dari ketua umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar,” ujar Lawrence.

Dalam konferensi pers itu, Lawrence secara simbolis juga menyerahkan surat terbuka eksponen pendiri Golkar kepada Ridwan Hisjam untuk diteruskan ke DPP Golkar.

Namun, wacana munaslub tersebut juga berhasil diredam oleh Airlangga didukung oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar se-Indonesia.

Sejumlah politikus senior Golkar juga dipanggil Dewan Etik termasuk Ridwan Hisjam.

Hanya saja, wacana munaslub belum berhenti dan masih bergulir hingga tahun 2024. Sehari sebelum menandatangani surat pengunduran diri, Airlangga diketahui menggelar rapat bersama Dewan Pakar.

Airlangga lantas membantah isu tentang akan digelarnya Munaslub Partai Golkar.

Menurut dia, Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai jadwal pada Desember 2024.

"Tidak ada, tidak ada (Munaslub). Munas bulan Desember," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 9 Agustus 2024.

Namun, pada 11 Agustus 2024, Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar melalui keterangan video.

Dalam pengumumannya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya sudah diajukan secara resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024 malam.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat,” katanya.

Isu Airlangga Dipanggil Kejagung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengaku belum mendapatkan informasi soal pemanggilan eks Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Selepas Airlangga mundur dari Ketum Partai Golkar, santer isu yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu dipanggil Kejagung untuk diperiksa terkait kasus korupsi tersebut.

"Nah terkait pertanyaan apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media," kata Harli di Kejagung, Jakarta, Senin 12 Agustus 2024.

Namun, Harli memastikan akan memberikan informasi jika ada perkembangan terkait pemanggilan Airlangga.

"Kami berjanji bahwa, kalau memang ada perkembangan, kami akan segera melakukan update, clear ya," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, ia memastikan setiap penanganan kasus di Kejagung tidak didasarkan pada politisasi hukum tetapi berdasarkan fakta dan bukti.

Selain itu, Kajegung tidak bekerja berdasarkan tekanan atau pengaruh politik tertentu.

"Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum," ucap dia.  

Terkait isu yang beredar, Partai Golkar membantah Airlangga mundur akibat terjerat kasus korupsi ekspor CPO dan produk turunannya. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, Airlangga memutuskan mundur karena masalah pribadi.

"Enggak lah (mundur karena terjerat kasus korupsi)," ujar Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu 11 Agustus 2024 malam.

Dalam kasus korupsi izin ekspor CPO, Airlangga memang pernah diperiksa oleh Kejagung sebagai saksi pada 2023 lalu.

Kejagung menduga terdapat kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022 lalu.

Di perkara ini, sejumlah terdakwa telah mendapatkan vonis. Kejagung juga menetapkan tiga tersangka dari unsur perusahaan.

Ketiganya adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Adapun kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Rp 6,47 triliun.

Kebutuhan Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa kewenangan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi tergantung kebutuhan penyidikan.

"Terhadap siapa saja dalam penanganan perkara akan dilakukan karena itu adalah kebutuhan penyidikan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di kantornya, Jakarta, Senin 12 Agustus 2024.

Dia mengatakan penyidik yang mengetahui urgensi pemeriksaan saksi dalam suatu perkara.

Lebih lanjut, Harli enggan berasumsi soal peluang Airlangga kembali dipanggil dalam perkara korupsi tersebut.

Baca juga: Ikrar Nusantara Tuding Presiden Jokowi Tak Tahu Berterima Kasih ke Airlangga

Baca juga: Ini Jawaban Tegas Presiden Jokowi Pasca Airlangga Mundur dari Jabatannya

"Ya nanti kita lihat, seperti yang saya sampaikan tadi itu kebutuhan penyidik, jadi penyidik lebih memahami apa yang jadi kebutuhannya hingga menjadi satu peristiwa atau suatu perkara itu menjadi lebih terang," ungkap Harli.

Diketahui dalam kasus korupsi izin ekspor CPO, Airlangga memang pernah diperiksa oleh Kejagung sebagai saksi pada tahun lalu. Kejagung menduga terdapat kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022 lalu.

Kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Rp 6,47 triliun.

Adapun sejumlah terdakwa telah mendapatkan vonis dalam perkara ini. Kejagung juga menetapkan tiga tersangka dari unsur perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS