Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belum memutuskan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sikap politik PDIP bersifat strategis sehingga biasanya diputuskan dalam kongres karena perlu kalkulasi matang. Konstelasi politik pada Pilkada 2024 menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang ditutup, Minggu (26/5/2024), memutuskan untuk memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mengambil sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
”Rakernas V partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDIP untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan rekomendasi yang dihasilkan Rakernas V, Minggu siang.
Pemberian kewenangan penuh kepada Megawati untuk memutuskan sikap politik merupakan salah satu dari 17 poin rekomendasi yang dihasilkan dari pandangan umum para pengurus DPD PDIP dari seluruh Indonesia, serta masukan arus bawah.
Puan menyampaikan, pentingnya keteguhan kepemimpinan partai dalam menghadapi transisi pemerintah ke depan menjadi salah satu pertimbangan penyerahan mandat penuh kepada Megawati. Dalam rakernas ini, PDIP menyimpulkan pentingnya menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah krisis yang timbul dari berbagai persoalan bangsa ke depan.
Sebagai konsistensi sikap menjaga demokrasi, Rakernas V merekomendasikan kepada Megawati agar hanya membangun kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Di sisi lain, Rakernas V menilai, untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dibutuhkan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Untuk itu, Rakernas V partai merekomendasikan kepada Fraksi PDIP DPR agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila.
Kalkulasi matang
Dalam pidato politiknya, Megawati menegaskan bahwa posisi politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang merupakan hal yang bersifat strategis. Selama ini, persoalan yang bersifat strategis selalu diputuskan dalam kongres partai. Oleh karena itu, tidak tepat jika sikap politik disampaikan dalam rakernas. Terlebih, kalkulasi matang diperlukan sebelum memutuskan sikap atau posisi politik terhadap pemerintahan baru.
”Lha, ini, kan, juga sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu, kan. Lho iya, lho enak wae (saja). Kan harus dihitung secara politik. Enak saja. Ini pasti, kan, wartawan yang ditunggu iki (ini), sikap dari rakernas. Tadi pagi saya baca, (PDIP) akan menentukan sikap bla-bla-bla. Aku sambil sarapan, aku bilang, he-he-he enak saja. Iya dong. Gue mainin dulu dong,” kata Megawati sambil berkelakar.
Namun, menurut Megawati, sebenarnya jika rakyat sudah memahami gen dan warisan historis PDIP, sikap politik PDIP sudah bisa terlihat dengan jelas. PDIP adalah pejuang demokrasi. Karakter pejuang ditandai oleh api perjuangan yang selalu menyala tak kunjung padam meski di tengah tekanan dan kepungan.
”Kuncinya benar-benar terletak pada kesatupaduan dengan rakyat, bounding, bounding, bounding. Rakyat tentu akan menanti untuk bisa mendapatkan pencerahan. Persoalannya, apakah ke depan ini akan cerah atau mendung?” tuturnya.
Konsistensi di dalam membela rakyat, ujar Megawati, juga menjadi ciri PDIP. Selama ini partai terus berteriak lantang, misalnya, ketika impor pangan dilakukan. ”Dengan begitu, ‘DNA’ dan historis di atas, maka sikap politik PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kami,” ucapnya.
Jika ada kader yang tidak ingin ikut dengan sikap partai, Megawati mempersilakan kader tersebut untuk keluar dari partai. Menurut dia, PDIP harus menjadi partai pelopor yang bekerja untuk rakyat dan pembela rakyat sejati. ”Tidak perlu takut ketika kita berjuang demi kebenaran, sebab ketakutan itu hanyalah ilusi dan kita adalah manusia merdeka,” ujarnya.
Ditemui seusai penutupan rakernas, Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI-P Aria Bima mengungkapkan, partainya belum menentukan sikap karena memang saat ini pemerintahan belum berganti. Prabowo-Gibran baru akan menjabat pada Oktober 2024, sementara saat ini pemerintahan masih dipegang oleh Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Baca juga: PDIP Belum Putuskan Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Megawati: Gue Mainin Dulu Dong
Terkait posisi politik, Aria Bima menyampaikan bahwa Indonesia tidak menganut sistem parlementer sehingga tidak ada istilah “oposisi” ataupun “koalisi”. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, PDI-P akan mengambil posisi untuk penguatan fungsi check and balances supaya ada partai yang tidak dalam satu barisan dengan pemerintah.
Sebab, jika PDIP memutuskan berada di dalam pemerintahan, pengawasan yang dilakukan dipastikan akan bersifat semu sebagaimana terjadi pada 10 tahun terakhir. Kondisi ini salah satunya terlihat dalam proses legislasi yang kurang melibatkan publik, tetapi DPR hanya diam. Padahal, PDIP menginginkan pengawasan sesungguhnya dengan melihat sesuatu demi kepentingan rakyat.
”Karena memang, kalau posisi (di luar pemerintahan), kan, cenderung destruktif dan cenderung mengkritik tanpa memberikan offering. Nah, kami ingin, ini kritis yang konstruktif, kritis yang bisa memberikan persandingan kebijakan alternatif. Kami tidak hanya sekadar apriori dan tidak hanya asal beda,” ucap Aria Bima.
Aria Bima juga tak memungkiri, faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan sikap PDIP adalah pilkada serentak 2024. Pilkada yang digelar pada November itu akan dilaksanakan di 545 daerah.
”Maka, kami ingin bahwa PDIP tidak akan terlalu cepat memutuskan. Kami ingin juga memberikan ruang supaya hajatan ini jangan lagi hanya sekadar koalisi atau konfigurasi pengusung capres-cawapres memfotokopi menjadi koalisi pilkada. Itu menjadi sangat elitis,” katanya.
Saat ditanya apakah sikap politik PDIP belum ditentukan karena menunggu pembagian porsi menteri dari Prabowo-Gibran, Aria Bima membantahnya. ”Enggak sama sekali, enggak. Nunggu pemerintahan ada dulu. Dialektikanya begitu,” katanya tegas.
Secara terpisah, pengajar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, memandang, saat ini memang belum waktunya bagi PDI-P untuk menyatakan berada di luar pemerintahan karena secara faktual pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih berjalan. Selain itu, masih banyak kader PDI-P berada di dalam pemerintahan, sementara pemerintahan di bawah Prabowo belum dilantik.
”Jadi jalan tengahnya menunggu sampai Prabowo dilantik baru ada pernyataan koalisi atau oposisi,” katanya.
Dalam pilkada, menurut Bakir, relasi antarpartai relatif cair dan tidak mencerminkan relasi pada tingkat pemerintahan pusat. Misalnya, di Depok, untuk Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkoalisi dengan Partai Golkar. Untuk diketahui, kedua partai tersebut berseberangan pada Pilpres 2024.
”Ini sudah terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya yang menunjukkan relasi partai pada tingkat pusat tidak selalu berkelindan dengan relasi pada tingkat lokal, provinsi ataupun kabupaten, kota. Fenomena ini semakin memperkuat pandangan bahwa relasi parpol adalah relasi pragmatis,” katanya tegas.
Sebenarnya, lanjut Bakir, pernyataan sikap PDIP nanti bisa dilihat dari keputusan apakah ada kadernya di kabinet Prabowo-Gibran atau tidak, seperti saat dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ada kadernya di kabinet walaupun hanya satu orang, maka artinya sulit bagi PDIP melepaskan diri sebagai bagian dari pemerintah.
”Selama ini penyematan atau indikator oposisi dalam konteks kepartaian di Indonesia sebenarnya sederhana, ada di luar pemerintahan. Padahal, sejatinya oposisi itu sifatnya ideologis, berada di luar pemerintahan karena memang berbeda pijakan ideologisnya. Karena tidak punya diferensiasi ideologis, maka relasinya sangat cair. Hari ini koalisi, besok oposisi. Jadi tidak ada jalan tengah, adanya pilihan setengah hati. Pilihan setengah hati bagi partai sekelas PDI-P termasuk ‘cemen’ alias lembek,” ujarnya.
Bangun hukum berkeadilan
Sementara itu, di hadapan kader, Megawati juga menyampaikan bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan, apalagi dengan melihat beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan. Ia melihat, hukum kini telah dimanipulasi. Ironisnya, hal itu terjadi di sejumlah lembaga yang dihasilkan dari rahim reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak hanya itu, lembaga yang mengurusi kepemiluan dan diharapkan netral, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), nyatanya juga tidak bisa berlaku jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemenang pemilu seakan-akan sudah ditentukan sebelum proses pemilu berlangsung.
”Saya pikir tidak ada guna reformasi. Mau kembali setback? Itu namanya setback, kembali ke belakang. Kalau saya, tidak mau. Jadi, ayo di-benerin supaya sebagai penopang sehatnya kehidupan demokrasi,” kata Megawati tegas.
Di sisi lain, melalui Rakernas V, Puan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada calon presiden-calon wakil presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ia juga berterima kasih karena PDI-P dipercaya kembali oleh rakyat untuk memenangi pemilu legislatif tiga kali berturut-turut.
”Kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif,” ujar Puan terbata-bata, sambil menitikkan air mata.
Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Rakernas V merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali.
(kompas.id)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS