Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC ) Saidiman Ahmad menyampaikan hasil survei terkait sosok pemimpin bangsa yang diinginkan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, mayoritas masyarakat atau 60 persen dari survei menginginkan Presiden yang bisa melanjutkan program Joko Widodo.
“Memang fokusnya pada manfaat kesejehateraan seperi kartu-kartu, kartu Indonesia pintar dan kartu Indonesia sehat,” kata Saidiman Ahmad dalam diskusi publik dengan tema Keuangan Negara di Pusaran Tahun Politik, Jumat (22/9/2023).
Masyarakat juga melihat pemerintahan Jokowi banyak membangun infrastruktur yang memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi.
Saidiman menuturkan dalam economic voting apabila kinerja pemerintahan baik maka apresiasi dari masyarakat akan demikian mendukung.
Baca juga: Duet dengan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo: Semua Peluang Bisa Terjadi
“Kalau apresiasi masyarakat ke pemerintah baik maka preferensinya cenderung akan memilih tokoh yang kira-kira sama,” imbuhnya.
Dia menyampaikan jawaban dari masyarakat atas pertanyaan siapa dari bakal capres yang ada saat ini paling pantas melanjutkan kerja Jokowi.
Hasilnya, 40 persen memilih Ganjar Pranowo, 33 persen mendukung Prabowo Subianto, 20 persen menginginkan Anies Baswedan, dan 2 persen Airlangga Hartarto.
“Sebenarnya Ganjar wajar karena profilnya sangat-sangat ketat. Sama-sama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sama-sama dari Jawa dan sama-sama mantan kepala daerah yang sukes ditempatnya tentu tergantung bagaimana kita melihat,” ungkap Saidiman.
Hasil survei SMRC bahwa publik kebanyan mengapresiasi kinerja Ganja saat memimpin Jawa Tengah.
Begitu juga Prabowo Subianto yang mendapatkan presepsi cukup tinggi melanjutkan kerja Jokowi.
Baca juga: Hasil Survei Terbaru SMRC: Anies-Cak Imin Belum Ungguli Ganjar Pranowo dan Prabowo
“Ini menjadi perdebatan yang menarik di antara political scientists di mana Prabowo Subianto lawan Jokowi dua kali pemilu walaupun sekarang masuk ke kabinet. Maka Prabowo mendapat apresiasi publik akan melanjutkan pemerintahan Jokowi,” imbuhnya.
SMRC juga mendapatkan jawaban dari masyarakat siapa sosok yang kemungkinan dipilih Jokowi menjadi the next president.
Dan masyarakat meyakini Jokowi akan memilih Ganjar Pranowo sebanyak 40 persen, kemudian memilih Prabowo Subianto 30 persen, sedangkan untuk Anies Baswedan hanya 13 persen.
Secara objektif, Saidiman memandang Ganjar sebagai sama-sama orang Jawa Tengah dengan Jokowi semestinya bisa mendapatkan angka lebih tinggi 60 persen.
Sebaliknya Prabowo Subianto yang merupakan rival di dua kali pilpres dan pendatang baru di kabinet Jokowi justru mendapatkan dukunga cukup tinggi dari masyarakat.
Tantangan Lapangan Kerja
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyoroti penduduk usia produktif yang berhadapan dengan penurunan ketersediaan lapangan kerja.
Menurutnya, ide reindustrialisasi bagus karena banyak lulusan SMA hingga Sarjana tidak terserap sektor manufaktur.
Baca juga: AHY Cipika Cipiki dengan Prabowo Subianto, Demokrat Resmi Dukung Prabowo Capres
“Dari 135 pekerja, 61 persen masuk sektor informal yang bisa dikatakan bekerja di restoran pinggir jalan,” kata Huda.
Pekerjaan informal umumnya tidak diimbangi dengan kesejahteraan sosial dan mereka rata-rata menerima upah Rp 1,3 - 1,5 juta.
“Bayangin itu jauh lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR,” imbuhnya.
Huda menuturkan bahwa zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono untuk membangun satu jalan tol jauh lebih murah dibandingkan pemerintahan Jokowi.
Hal itu dampak dari modal kerja yang keluar di zaman pemerintahan Jokowi semakin mahal sehingga pajak yang diperoleh mayoritas untuk bayar hutang.
Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak memanf tidak untuk membayar pajak, tetapi pemerintah juga menggelontorkan uang untuk bantuan sosial (bansos) dan paling banyak untuk subsidi.
Baca juga: Polri Terbitkan SKCK Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar
“Maka diperlukan pemimpin yang berani mau mengubah struktur APBN kita. Karena lalau kita lihat zamannya Pak Jokowi belanja infrastruktur meningkat sangat tinggi.
Sebelum ada Kereta Cepat Jakarta Bandung yang akhirnya memakai dana APBN, sudah adal kereta bandara, LRT Palembang, dan lain sebagainya.
“Penerimaan pajak di negara maju banyak disumbang oleh pajak oranf pribadi. Sedangkan di indonesia penerimaan pajak dari yang sudah tersistem,” katanya.
Huda menambahakan bahwa negara kurang memanfaatkan pendapatan dari sektor pertambangan.
“Batu bara salah satu sektor yang share terhadap pajak kecil sekali makanya sektor batu bara banyak dikuasai. Pajak untuk masyarakat ditambah tetapi yang menikmati batubara pajaknya dikurangi,” pungkasnya. (tribun network/reynas abdila)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS