Konflik Sudan

Konflik Sudan, MUI Desak OKI dan PBB Ambil Tindakan

Editor: Agustinus Sape
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sebagai dari ratusan WNI yang divekuasi oleh pemerintah Indonesia dari Khartoum, Sudan. Mereka segera dievakuasi melalui laut menuju Jeddah Arab Saudi.

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan konflik bersenjata di Sudan.

“MUI telah mengimbau kepada OKI dan PBB untuk segera mengakhiri perang ini agar rakyat Sudan dapat melanjutkan kehidupannya dengan aman, rukun, damai, sejahtera, dan gembira,” demikian Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin 24 April 2023.

Memang akan menjadi tugas yang sulit untuk mengakhiri konflik antara tentara nasional Sudan dan kelompok paramiliter yang disebut Pasukan Dukungan Cepat (RSF) karena sumber daya melimpah yang dimiliki oleh kedua belah pihak, katanya.

Puluhan WNI dievakuasi ke KBRI Khartoum pada 18 April 2023, di tengah perang antara militer Sudan dan Rapid Support Forces (RSF).

"Kedua pihak dalam bentrokan itu memiliki ribuan kombatan, pendukung asing, kekayaan mineral, dan sumber daya lain yang mereka miliki untuk saling menghancurkan," katanya.

Dengan pemikiran tersebut, Abbas menekankan perlunya OKI dan PBB untuk campur tangan karena konflik yang berkepanjangan akan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Sudan.

Pada 20 April 2023, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan konflik dan menyerukan gencatan senjata.

"Ada konsensus kuat untuk mengutuk konflik yang sedang berlangsung di Sudan dan mengakhiri permusuhan," kata Guterres.

Dia juga menyatakan kesedihan yang mendalam atas kematian banyak warga sipil, kondisi kemanusiaan yang memburuk, dan kemungkinan eskalasi yang lebih parah.

Pertempuran antara tentara Sudan dan RSF telah berlangsung di ibu kota Sudan, Khartoum dan sekitarnya sejak 15 April 2023.

Dua Tahap Evakuasi WNI dari Sudan

Pemerintah Indonesia dilaporkan telah menyiapkan skema evakuasi ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan.

Evakuasi tersebut akan terbagi dalam dua tahap lantaran adanya pembatasan bahan bakar untuk bus.

“Rencana awal seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evacuee lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap,” jelas Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dikutip dari siaran persnya dalam Channel YouTube MoFA Indonesia, Senin 24 April 2023.

Retno mengakui jika proses evakuasi di Sudan tidaklah mudah. Kendati demikian, ia menegaskan jika pemerintah Indonesia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi warga negaranya yang berada di negeri tersebut.

“Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pertama. Evakuasi di Sudan ini juga sangat tidak mudah. Evakuasi dilakukan di tengah pertempuran yang masih terus berlangsung,” tambahnya.

Baca juga: Konflik Sudan, 538 WNI Siap Dievakuasi Melalui Laut Menuju Jeddah Arab Saudi

Lebih lanjut dijelaskan jika dalam evakuasi tahap pertama yang dilakukan pada Minggu 23 April 2023 pagi dan dipimpin oleh Dubes RI di Khartoum, pemerintah Indonesia berhasil membawa 538 WNI menuju kota Port Sudan.

Mereka diangkut dengan menggunakan 8 bus dan 1 minibus KBRI dengan rute perjalanan darat dari Khartoum menuju Port Sudan yang ditempuh selama 15 jam.

“Alhamdullilah, pada pukul 01.00 dini hari WS atau pukul 06.00 pagi WIB pada hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di kota Port Sudan yang terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, dan 25 balita,” tambah Retno.

Sebagian besar dari mereka merupakan mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood, dan staf KBRI beserta keluarganya.

Adapun evakuasi tahap kedua rencananya akan dilakukan terhadap 289 WNI lainnya, yang sebagian besar adalah mahasiswa dan lima pekerja perusahaan.

Pada kesempatan yang sama, Menlu mengimbau agar WNI yang belum melaporkan keberadaan mereka di Sudan untuk segera melaporkan diri agar segera dapat dievakuasi.

“Mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum agar juga dapat dilakukan evakuasi pada tahap kedua,” jelas Retno.

Untuk diketahui, Sudan tengah dilanda instabilitas keamanan lantaran konflik bersenjata yang terjadi di antara tentara Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang telah berlangsung di Khartoum sejak Sabtu 15 April 2023.

Perebutan kekuasaan antara SAF dan RSF telah menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya serta menyebabkan terjadinya pengeboman besar-besaran di ibu kota Sudan. 

(antaranews.com/indonesiadefense.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Berita Terkini