Virus Corona

Resmi Diberlakukan, Masuk Mal dan Fasilitas Umum Kini Wajib Booster, Simak Penjelasannya di Sini

Editor: Adiana Ahmad
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Vaksinasi Booster - Resmi diberlakukan. Masuk mal dan fasilitas umum kini wajib booster. Simak penjelasannya lengkapnya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Setelah diberlakukan untuk penumpang pesawat terbang, Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru masuk mal dan fasilitas umum.  Menurut Edaran Mendagri ( Menteri Dalam Negeri )  Nomor: 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan ( Booster ) tanggal 11 Juli 2022, masuk mal dan fasilitas umum wajib Booster atau vaksin lanjutan. 

Dalam aturan baru tersebut juga ditegaskan, masyarakat yang hendak memasuki area publik seperti gedung perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni dan budaya, restoran atau rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan atau mal serta pusat perdagangan, wajib sudah menjalani vaksinasi booster Covid-19.

Instruksi tersebut belaku untuk para kepala daerah. 

Kebijakan itu diambil untuk mencegah penularan Covid-19 seiring munculnya temuan beberapa subvarian baru Omicron.

Baca juga: Aturan Baru Naik Pesawat Terbang, Wajib Vaksin Booster Berlaku Mulai 17 Juli 2022

Kewajiban sudah vaksin booster ini sebagai syarat mengakses fasilitas umum atau ruang publik di daerah masing-masing.

Disebutkan Tito Karnavian, instruksi itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya juga meminta masyarakat segera mendapatkan booster.

Berikut bunyi lengkap instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Kepada bupati atau wali kota, mewajibkan vaksinasi booster sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik atau fasilitas umum, antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni dan budaya, restoran atau rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan atau mal serta pusat perdagangan, dan area publik lainnya," kata Tito.

Meski demikian, ada pengecualian dari aturan tersebut. Aturan baru wajib Booster dikecualikan bagi anak berusia di bawah 18 tahun dan mereka yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus.

Baca juga: Simak Baik-baik, ini Aturan Baru Ibadah Haji Tahun 2022 dari Arab Saudi, Masuk Raudhah Terjadwal

Warga dengan kondisi itu disyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dari dokter atau fasilitas kesehatan pemerintah.

Tito juga meminta masing-masing kepala daerah melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan adat, kemudian tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan sumber daya lainnya untuk membantu melaksanakan percepatan vaksinasi booster di seluruh Indonesia.

"Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi booster secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal," ujarnya.

Tito juga menginstruksikan khusus kepada gubernur di masing-masing provinsi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara intensif terhadap percepatan booster di daerahnya.

Dia juga meminta agar gubernur melakukan sosialisasi secara masif dan intensif terhadap program percepatan booster melalui media massa.

Halaman
123

Berita Terkini