Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pendeta Emmy Sahertian yang juga merupakan aktivis kemanusiaan menyebut bahwa darurat migrasi kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih cukup tinggi.
Hal ini berkaca karena masih tingginya tingkat kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT selama bekerja di luar negeri, dan juga yang berangkat tanpa dokumen resmi atau secara non prosedural.
"Dalam tahun ini banyak PMI yang meninggal dan banyak juga yang jalan secara non prosedural baik di dalam maupun luar negeri, " ungkapnya saat ditemui di terminal cargo Bandara El Tari Kupang ketika menjemput 2 jenazah PMI asal NTT yang meninggal di Malaysia, Minggu 1 Mei 2022.
Dikatakan, migrasi kerja yang non prosedural sangat rentan mendapat eksploitasi yang bisa menyebabkan para tenaga kerja meninggal dunia
selama bekerja di luar negeri.
"Mereka yang non prosedural sangat rentan mendapat eksploitasi dan akhirnya harus meninggal itu tinggi di NTT, dan saya mau katakan bahwa darurat migrasi kerja di NTT masih tinggi," kata pendeta yang terkenal nyentrik sebagai aktifis yang tak takut membela kebenaran dan keadilan ini.
Pendeta Emmy Sahertian menyebut, dalam kurun waktu setahun terakhir terhitung sudah 40-an lebih PMI yang pulang dalam keadaan sudah menjadi jenazah, baginya itu merupakan suatu hal yang ironi dan harus dituntaskan secara serius oleh pemerintah.
"Dalam tahun ini sudah sekitar 40-an jenazah pekerja migran yang pulang, dan kami cukup prihatin karena setiap tahun kami harus menerima jenazah itu lebih dari 50 orang, dalam tahun ini kebanyakan perempuan dan kami sangat prihatin terhadap nasib dan juga keamanan dari pekerja migran sebagai warga Indonesia di Malaysia itu menjadi keprihatinan kami," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Pendeta Sarhertian meminta perhatian penuh pemerintah mulai dari pemerintah desa sampai pada pemerintah provinsi.
"Terutama dari perangkat desa mereka harus sensitif terhadap banyaknya masyarakat yang pergi mencari pekerjaan ke luar negeri menggunakan jalur yang ilegal, ini harus menjadi perhatian mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan sampai pada provinsi dan terutama dari gereja, " tutupnya (Cr13).