Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pasca Badai Seroja Pemerintah Kota Kupang menyiapkan lahan relokasi seluas tujuh hektar untuk warga yang terdampak. Data sementara 530 KK yang akan direlokasi di kelurahan Fatukoa.
Asisten 2 Setda Kota Kupang, Elvianus Wairata, ketika dihubungi POS-KUPANG.COM, Kamis (15/4/2021), menyampaikan pemerintah kota Kupang mengusulkan ke Kementerian PUPR untuk membangun rumah warga dengan tipe 30 atau 36.
Tapi semua itu menjadi kewenangan Kementerian PUPR dengan target anggaran Rp 112 miliar yang bersumber dari Kementerian PUPR.
"Kita mencoba mengusulkan. Daerah menyiapkan lahan dan pernyataan bagi orang-orang yang akan direlokasi. Persoalan sekarang sering ketika orang mau direlokasi, ada yang tidak mau. Inikan menjadi tanggung jawab kita sebab lahan mereka tidak bisa ditinggali," tuturnya.
Baca juga: Langobelen Pimpin Distribusi Bantuan Logistik Dari Mentan Melalui Nasdem Lembata
Baca juga: Ini Dia 51 Remaja Sikka yang Bersaing Jadi Duta GenRe 2021
Diakuinya, sampai saat ini pemerintah belum melakukan sosialisasi bagi warga yang akan direlokasi. Karena Pemerintah masih mengejar data dan terkait usulan ke pemerintaj pusat sesuai dengan janji Presiden yang terkena dampak harus direlokasi dengan deadline waktu, setelah itu baru diinformasikan kepada warga.
Elly mengatakan ada tujuh kelurahan yang akan direlokasi, seperti Oebufu, Manulai, Liliba dan lainnya.
Para warga yang direlokasi, katanya berkaitan dengan Kementerian PUPR bukan BNPB.
Ia menjelaskan bila dari BNPB ada bantuan stimulan bagi warga yang rumahnya rusak ringan Rp 10.000.000, rusak sedang Rp 25.000.000 dan rusak berat akan dibangun Rp 50.000.000.
"Jadi rusak ringan dan sedang dalam bentuk uang tunai, sedangkan Rp 50 juta dalam bentuk rumah," tuturnya.
Baca juga: Datang ke Lembata, Wagub Nae Soi Pantau Distribusi Logistik Kepada Pengungsi
Baca juga: Suasana Pelaksanaan USBD di SMPN 8 Borong Manggarai Timur
Kata elly untuk data yang masuk dari kelurahan sudah mencapai 22 ribu lebih. Tapi kemungkinan tidak sampai 10 persen.
"Karena kriteria dari BNPB itu rumah beton yang atapnya terlepas masuk rusak ringan, rusak sedang tembok retak, atap terlepas dan rusak berat rumah roboh. Jadi meskipun dari lurah sudah mendata, tapi akan diverifikasi dari PU dan BNPB. Mereka sedang turun di enam kecamatan saat ini," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)