Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM - Pertemuan Cak Imin & Gibran Rakabuming Disebut- sebut Panasi Anies Baswedan di Pilgub DKI, Benarkah?
Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin datang ke Solo, Rabu 24 Maret 2021
Dia bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Lodji Gandrung.
Baca juga: Merasa Tak Dihargai Gibran, Kaesang Sindir Pedas Sang Kakak, Anak Jokowi Ungkap Rasa Kecewa, Kenapa?
Baca juga: Aksi Tak Terduga Gibran,Copot Jok Belakang Mobil Dinas Walikota Demi Bisa Bawa Beras Untuk Dibagikan
Baca juga: Dulu Diledeki Presiden Jokowi Kini Ganjar Pranowo Ledeki Balik Gibran Rakabuming Raka, Lho Kok Bisa?
Pertemuan mereka berlangsung sekitar 30 menit.
Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto menyebut, meski terkesan biasa saja tetapi dinilai memunculkan spekulasi politik.
Terlebih Cak Imin sapaan akrabnya terang-terangan bisa mendukung Gibran jika nantinya memang diinginkan dalam Pilgub DKI Jakarta.
"Pada 2022 besok tidak ada Pilkada, sehingga siapa saja berpeluang untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta," terangnya kepada TribunSolo.com.
Lebih-lebih saat ini masih terjadi perdebatan terkait UU No.10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.
"Dalam UU itu di pasal 201 ayat 3 disebutkan tidak ada penyelenggaraan Pilkada."
"Sejauh ini masih ada pihak yang ingin UU tersebut direvisi supaya ada Pilkada pada 2022 atau 2023," katanya.
Namun DPR RI masih kekeh tidak mau merevisi UU tersebut.
Dengan kata lain, Pilkada 2024 tidak hanya akan ramai soal Pilkada tapi juga pemilihan Presiden.
"Artinya akan dua pemilihan yang diadakan pada 2024 dan siapa saja bisa maju," terangnya.
"Untuk Pilpres sendiri ada kandidat yang difavoritkan seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, serta Ganjar Pranowo," imbuhnya.
Sambut Gibran di Pilkada Jakarta
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyambut baik munculnya Gibran Rakabuming Raka dalam Pilgub DKI Jakarta.
Meskipun demikian, putra Presiden Jokowi yang namanya muncul bersama Tri Rismaharini dan Anies Baswedan itu, untuk membuktikannya di Kota Solo terlebih dahulu.
"Sangat Bagus," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin saat bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Lodji Gandrung, Rabu (24/3/2021).
Dikatakan, PKB siap mendukung bila kelak Gibran benar-benar maju dalam Pilgub DKI Jakarta beberapa tahun mendatang.
"Siap pasti siap," aku dia menekankan.
Hanya saja Cak Imin mengingatkan supaya Gibran fokus dulu mengemban tugasnya sebagai Wali Kota Solo, sehingga nantinya bisa didukung langkah politiknya.
"Makanya sukses dulu di Solo nanti bisa ke manapun, InsyaAllah," ujar dia.
Bahkan Cak Imin menyanjung sosok Gibran, karena bisa menjadi sosok pemimpin masa depan.
"Mas Gibran ini pemimpin masa depan. Sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana," ucapnya
Tanggapi Santai
Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai dukungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Cak Imin saapaan akrab Muhaimin Iskandar secara terang-terangan siap mendukung Wali Kota Solo itu jika nantinya maju dalam Pilgub Jakarta.
Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku masih ingin fokus memimpin Solo, sehingga ngin menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota.
"Saya menyelesaikan yang di Solo dulu," ujar Gibran seusai kedatangan Cak Imin di Rumah Dinas Wali Kota Lodji Gandrung, Rabu (24/3/2021).
"Urusan DKI, ya, nanti saja. Mengurus yang di Solo dulu saja," tambahannya.
Gibran bahkan menegaskan, jika dirinya tidak mendapat dorongan siapapun untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta.
Baca juga: Merasa Tak Dihargai Gibran, Kaesang Sindir Pedas Sang Kakak, Anak Jokowi Ungkap Rasa Kecewa, Kenapa?
Baca juga: Aksi Tak Terduga Gibran,Copot Jok Belakang Mobil Dinas Walikota Demi Bisa Bawa Beras Untuk Dibagikan
"Dorongan siapa? Tidak ada," tuturnya menekankan.
BACA JUGA BERITA LAINNYA:
Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudyatmo menyampaikan jika pilihan politik seseorang tak bisa dicegah.
"Itu hak seseorang untuk menentukan sikap politik, saat ini sikap politiknya ditentukan untuk menjadi Walikota," aku Rudy Kamis (11/2/2021).
"Kita tidak bisa menahan hak seseorang," tegasnya.
Jika Solo ditinggal Gibran, sambung Rudy dirinya menyebut masih ada Teguh Prakosa.
Rudy juga berkaca pada hal yang sama saat dirinya ditinggal Joko Widodo untuk maju di Pilgub DKI 2012 lalu.
"Ada wakilnya, sama kan seperti saya dengan Pak Jokowi dulu," ujarnya.
Kendati demikian, Rudy tak yakin dengan isu tersebut dan menyebutnya masih prematur untuk dibicarakan.
"Masih terlalu dini untuk bicara itu," paparnya.
"Belum dilantik kok ngomong Gubernur. Ben dilantik sik," tambahnya.
Diketahui sebelumnya, jika kabar Gibran diprediksi maju Pilgub DKI dilontarkan Partai Demokrat ditengah pembahasan revisi RUU Pemilu yang masih alot.
Demokrat menuding jika keputusan pembatalan RUU bagian dari langkah memuluskan Gibran menantang Anies Baswedan dalam kontestasi.
DPC PDIP Solo Minta Gibran Fokus Dulu Dengan Kotanya
Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudyatmo ikut menanggapi bola liar Gibran Rakabuming Raka yang diprediksi maju dalam Pilgub DKI 2022 mendatang.
Diketahui isu tersebut dilontarkan Partai Demokrat ditengah pembahasan revisi RUU Pemilu yang masih alot dan urung dilanjutkan.
Demokrat menuding jika keputusan itu bagian dari langkah memuluskan Gibran menantang Anies Baswedan dalam kontestasi.
Rudy sendiri mengaku hitung hitungan tersebut masih prematur untuk dibicarakan.
"Masih terlalu dini untuk bicara itu," katanya saat ditemui TribunSolo.com, seusai vaksinasi covid-19 di RSUD Bung Karno Kamis (11/2/2021).
"Belum dilantik kok ngomong Gubernur. Ben dilantik sik," tambahnya.
Lebih jauh, Rudy sendiri mengatakan tak akan menghalanghalangi Gibran jika dirinya memilih meninggalkan Solo dan tak menghabiskan masa baktinya sebagai Walikota.
Apalagi jika titah tersebut datang langsung dari DPP PDI Perjuangan.
"Sebagai kader yang mengurus PDI Perjuangan Solo, kalau tingkan provinsi itu hak DPP," paparnya.
"Sebagai pengurus partai saya seneng saja, itu hak seseorang dan kita tidak bisa menahan," pungkasnya.
Dianggap Layak Jadi Gubernur Jakarta, Beginilah Respon Gibran Rakabuming Raka
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka buka suara soal namanya yang disebut bisa menjadi lawan potensial Anis Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta.
Menanggapi kabar tersebut, Gibran yang sebentar lagi akan dilantik jadi Wali Kota Solo itu tidak banyak berkomentar.
Dia mengatakan dengan santai, jika saat ini akan fokus di Solo terlebih dahulu.
"Solo aja belum dilantik, malah mikirke (mikirin) Jakarta," papar dia saat peringatan HPN 2021 di Monumen Pers Nasional, Jalan Gajahmada No 76, Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (9/2/2021).
Gibran menegaskan akan fokus memikirkan Kota Solo terlebih dahulu.
"Sudah ya," jelas dia singkat.
Arief Poyuono. (Wahyu Aji/Tribunnews.com)
Arief Puyono : Gibran Potensial
Saat ini DPR RI sedang menggodok draf revisi UU Pemilu.
Dalam draf itu, ajang Pilkada tidak digelar serentak pada 2024 mendatang, tapi dinormalkan sesuai masa periode lima tahun misalnya tahun 2022 dan 2023.
Termasuk ajang Pilkada DKI Jakarta kemungkinan dapat digelar pada tahun 2022 mendatang.
Mantan Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai, hingga saat ini belum ada sosok yang mampu menandingi popularitas Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI.
Ia memprediksi, sejumlah partai politik akan memilih aman dengan mengusung kembali Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub DKI.
Meski demikian, Arief memandang adanya satu sosok yang diprediksi akan menjadi lawan kuat Anies.
Dia adalah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
"Menurut saya hingga saat ini belum ada tokoh yang bisa menyaingi Anies. Akan lain cerita kalau Gibran, maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Pasti akan jadi saingan berat bagi Anies Baswedan untuk menang," ujar Arief Poyuono dalam pernyataan di Twitter pribadinya, Sabtu (6/2/2021).n
Anies Pilih Fokus Hadapi Pandemi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi soal wacana Pilkada DKI Jakarta yang akan dimajukan ke tahun 2022.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini lebih mengutamakan mengurus masalah Covid-19 ketimbang Pilkada.
“Nggak, sekarang kita urusin Covid-19 dulu,” singkat Anies usai kegiatan peluncuran Logo Jakarta Bermasker di Polda Metro Jaya pada Rabu (3/2/2021) siang.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mundur dari jabatan karena menyerahkan kasus penanganan covid-19 di wilayah Jakarta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi. (Tribunnews.com)
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, saat ini DPR RI sedang menggodok draf revisi UU Pemilu.
Dalam draf itu, ajang Pilkada tidak digelar serentak pada 2024 mendatang, tapi dinormalkan sesuai masa periode lima tahun misalnya tahun 2022 dan 2023.
Termasuk ajang Pilkada DKI Jakarta kemungkinan dapat digelar pada tahun 2022 mendatang. “Namun demikian menurut UU yang ada sekarang itu belum direvisi. Kami Pemprov DKI Jakarta mengikuti peraturan UU yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Ariza.
Meski demikian, Ariza mempersilakan pihak yang ingin merevisi payung hukum itu agar Pilkada digelar pada 2022 mendatang. Adapun pembahasan UU, kata dia, merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan legislator RI.
“Kita serahkan kebijakan itu yang disusun dan diputuskan pemerintah pusat dan DPR RI, apakah tetap seperti UU sekarang Pilkada serentak dilakukan 2024 atau tidak,” ungkanya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengklaim, DPR sedang mengatur ulang jadwal penyelenggaraan Pilkada. Jadwal tersebut akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun.
Adapun di dalam tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dilakukan serentak pada 2024.
“Dalam revisi UU Pemilu, kami menggabungkan UU Nomor 10 (tahun 2016) tentang Pilkada dan UU Nomor 7 (tahun 2017) tentang Pemilu. Itu disatukan menjadi UU Pemilu,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).
“Jadi yang harusnya di undang-undang di 2024 kita normalkan 2022 sebagai hasil pilkada 2017 tetap dilakukan, 2023 sebagai hasil pilkada 2018 tetap dilakukan," lanjutnya.