Kanal

Aturan Jam Malam di Kabupaten Sikka NTT, Cegah Covid-19 Virus Corona, Warga Keluyuran Denda Rp1 Juta

Cegah Covid-19 Virus Corona, Kabupaten Sikka NTT Lakukan Jam Malam, Warga Keluyuran Denda Rp 1 Juta

"Pantai-pantai masih banyak kerumunan anak-anak muda. Sekolah diliburkan, bukannya untuk belajar di rumah tetapi mereka jalan ke pantai. Saya harap aktvitas tempat hiburan diawasi juga," ujar Simon.

Pidana 

Polda NTT beserta jajaran terus melaksanakan operasi pembubaran massa yang berkumpul selama masa pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat akibat virus Corona.

Selama operasi, polisi akan bertindak tegas. Warga yang tidak mengindahkan himbauan dan instruksi terkait protokol penanganan Corona, beroptensi dipidana. 

"Saat ini masih penghimbauan, tetapi kalau tidak diindahkan maka akan ditindak dan dipidanakan sesuai undang undang," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jo Bangun.

"Setiap hari kita bergerak baik dari Polda, dari Polres maupun Brimob. Dilakukan himbauan untuk mengurai massa sesuai dengan perintah Kapolda serta himbauan dan penyampaian maklumat kapolri," tambahnya.

"Kalau melawan himbauan petugas kita akan pidanakan sesuai dengan Undang Undang dengan ancaman hukuman hingga satu tahun," tandasnya.

Ancaman pidana yang diterapkan, demikian Jo, merujuk KUHP pasal 212 yakni ancaman kekerasan dan menghalangi petugas dan pasal 218 terkait kerumunan yang menghalangi dan dapat membuat musibah.

Di Kota Kupang, anggota Polres Kupang Kota gencar melakukan patroli keliling sembari mengimbau warga untuk tidak berkumpul atau berkativitas di jalan raya dan tempat-tempat umum. Jika ditemukan ada kerumunan beberapa orang warga, langsung dibubarkan.

Operasi rutin digelar setiap hari, siang hingga malam. "Kita laksanakan operasi ini hingga di tingkat Polsek untuk mengurai dan membubarkan warga yang masih berkerumun," ujar Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya Perdana PT Binti, Minggu (29/3).

Pantasan Sule Tak Bisa Move On dari Lina Jubaedah,Ternyata Pacar Pertama, Kisahnya Banjir Airmata!

Satrya mengatakan, operasi digelar sejak 19 Maret. Beberapa titik keramaian seperti TDM, Bundaran Patung Tirosa, Oebufu, Oesapa dan Kuanino.

"Hingga saat ini warga kooperatif, kita temukan ada sedikit kerumunan kita himbau untuk membubarkan diri. Tidak ada perlawanan atau gesekan kepada anggota," ujar Satrya.

Ia menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan himbauan dan tindakan yang humanis dalam melaksanakan operasi dalam rangka gerakan kewaspadaan terhadap virus corona Covid-19.

"Kita selalu datang dan himbau dan kita tunggu sampai mereka (warga) membubarkan diri, memang ada satu dua yang kumpul tetapi kita himbau dan mereka mau ikut," tambahnya.

Selain operasi rutin pembubaran massa, pihak Polres Kupang Kota tidak menerbitkan surat izin keramaian. Satrya menghimbau masyarakat untuk memahami situasi dan mengikuti himbauan pemerintah dan pihak keamanan dalam masa waspada virus corona.

"Kita himbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menghindari berkumpul. Kita harap masyarakat keluar untuk keperluan yang penting saja serta selalu menggunakan masker dan helm. Dan yang penting untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan masa," imbuh Satrya.

Aceh Juga Berlakukan Jam Malam

Sementara itu, mulai Minggu (29/3/2020) pukul 20.30 hingga pukul 05.30 WIB diberlakukan jam malam di seluruh Aceh.

Seperti dikutip dari SerambiNews.com, Jam malam tersebut diberlakukan selama dua bulan penuh sejak tanggal 29 Maret 2020 (Minggu malam) sampai dengan 29 Mei 2020 (Jumat malam).

Ketentuan itu tercantum dalam poin 4 Maklumat Bersama yang dikeluarkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh pada Minggu (29/3/2020) sore.

Maklumat tentang Penerapan Jam Malam bagi Masyarakat Aceh terhitung sejak pukul 20.30 WIB hingga pukul 05.30 WIB selama dua bulan itu ditandatangani oleh

Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud Al-Haythar,

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT,

Ketua DPRA H Dahlan Jamaluddin SIP,

Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Wahyu Widada, M.Phil,

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko SE MM, dan Kajati Aceh Irdam SH, MH.

Awalnya, pada Minggu sore sempat beredar di media sosial draf Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tentang Penerapan Jam Malam.

Namun, draf maklumat tersebut belum ditandatangani oleh Ketua DPR Aceh dan Pangdam Iskandar Muda, sehingga masih diragukan netizen kesahihannya.

Akan tetapi, menjelang pukul 18.35 WIB Minggu (29/3/2020) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol kantor Gubernur Aceh, Iswanto MM menyatakan kepada Serambinews.com bahwa seluruh unsur Forkopimda Aceh sudah menandatangani naskah maklumat tersebut, tanpa kecuali.

Juga telah dibubuhkan cap stempel dari masing-masing instansi/lembaga tersebut.

Menurut Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, Drs Mahdi Effendi, maklumat tersebut dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 di Aceh.

Ini ditandai dengan meningkatnya jumlah warga Aceh dalam status orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), positif Covid-19 dan meninggal dunia karena Covid-19.

Hingga kemarin, sudah lima orang warga Aceh dinyatakan positif corona.

Satu di antaranya meninggal, berasal dari Aceh Utara.

Berdasarkan 'update' data oleh pihak RSU dr Zainoel Abidin Banda Aceh, sampai tanggal 29 Maret 2020, pukul 17.00 WIB:

1. ODP : 42 orang.

2. PDP : 37 orang.

3.Kasus yang konfirmasi: 4 orang.

4. Yang diambil spesimennya: 79 orang.

5. Hasil lab: 34 orang
- Positif corona: 5 orang
- Negatif corona: 30 orang

6. Yang sudah pulang:
- Hidup : 35 orang
- Meninggal : 2 orang

7. Yang masih dirawat berstatus positif corona 4 orang.

Atas dasar pertimbangan itu, Forkompinda Aceh memandang perlu dilakukan penerapan jam malam melalui pembatasan aktivitas seluruh penduduk Aceh pada malam hari sejak pukul 20.30 WIB hingga pukul 05.30 WIB.

"Agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah pada penerapan jam malam tersebut," begitu bunyi poin 1 maklumat yang terdiri atas empat poin tersebut.

Poin 2 maklumat itu ditujukan kepada pengelola kegiatan usaha agar tidak membuka warkop, kafe, tempat makan dan minum, pasar, mal, swalayan, wahana permainan, tempat hiburan, tempat wisata dan rekreasi, tempat olah raga, tempat usaha lainnya, dan angkutan umum selama penerapan jam malam tersebut.

Kecuali bagi angkutan umum yang melayani masyarakat dan/atau kebutuhan pokok masyarakat.

Itu pun harus dilengkapi dengan surat tugas atau dokumen yang menjelaskan aktivitas kerja orang yang bersangkutan.

Poin 3 maklumat tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha dan masyarakat terhadap penerapan jam malam.

Pada poin 4 disebutkan bahwa pelaksanaan jam malam diterapkan sejak tanggal 29 Maret 2020 (Minggu malam) sampai dengan 29 Mei 2020 (Jumat malam).

Penerapan jam malam ini merupakan langkah paling aktual yang dilakukan Forkopimda Aceh.

Sebelumnya telah menyerukan masyarakat Aceh untuk menerapkan social distancing dalam berbagai bidang dan menerapkan pola hidup sehat. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Pos Kupang

Berita Populer