Baca tanpa iklan
Pengamat Penolakan BTP jadi Dirut Pertamina Sangat Polisi, Fahri Hamza: BUMN Memerlukan Ahok
POS KUPANG.COM , JAKARTA -- Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menilai Menteri BUMN Erick Thohir tak perlu risau dengan adanya penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama BTP dari serikat pekerja Pertamina
Menurut dia, Serikat Pekerja tidak memiliki yang alasan masuk akal menolak Ahok menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama Pertamina.
Penolakan itu lebih karena alasan politis dan takut jika Ahok akan bersih-bersih di Pertamina.
“Alasannya sangat politis menolak karena Ahok bahasanya kasar dan bikin heboh di Pertamina. Alasan seperti ini yang selalu dipakai para penolak Ahok, bahasanya yang cenderung kasar dan keras selalu diangkat agar mempengaruhi opini publik,” ujar Ferdy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11/2019).
Ferdy menambahkan, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok kerap marah-marah karena birokratnya tak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan banyak koruptor.
Bahasa yang keras adalah cara Ahok melawan politisi korup yang sering bermain-main dengan anggaran negara dan tak memberikan layanan prima kepada masyarakat.
Menurut dia, kehebohan Ahok di DKI-Jakarta tidak pernah membuat pasar merespons negatif. Saat ini IHSG sentimennya negatif, karena kondisi global belum kondusif.
“Ahok itu paham aturan, setiap kebijakan yang diambil di DKI-Jakarta selalu mengikuti aturan.
Jika ditempatkan menjadi Direktur Utama Pertamina saya kira Ahok akan sangat paham di mana dia akan diam dan kapan dia akan berbicara lantang.
Ketika terkait masalah korporasi dan strategi bisnis, saya kira Ahok akan menjaga cara bicara, jangan sampai strategi bisnisnya diketahui lawan bisnisnya,” kata Ferdy.
Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.
Dikutip dari Tribunnews.com, dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh. Baca berikutnya
Rencana mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok untuk masuk ke BUMN didukung oleh mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Fahri Hamzah yang selama ini dikenal berseberangan dengan Ahok mendukung Ahok jadi bos BUMN sepanjang prosesnya tak menyalahi peraturan perundang-undangan.
Politikus Partai Gelora itu meminta Pemerintah menjelaskan dan memastikan pengangkatan Ahok nantinya tak melanggar undang-undang.
"Kalau itu dia (pemerintah,-Red) bikin clear, belalah sudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong.
Semua orang di Republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Gak boleh orang selama-lamanya kita siksa," kata Fahri sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019) malam.
Fahri Hamzah dalam program Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019). ((Tangkap Layar KompasTV))
Menurut Fahri, Presiden dan Menteri BUMN harus berani membela Ahok sepanjang penangkatannya sesuai dengan peraturan.
• RAMALAN ZODIAK hari Rabu 20 November 2019: Cancer Hari Terbaik, Scorpio Saatya Melempiaskan Semua
• Penampilan Terbaru Veronica Tan Mirip Artis, Beda Semasa Jadi Istri Ahok yang Polos Tanpa Makeup
Presiden harus siap dengan resiko politik yang bakal diterima.
"Resiko politiknya akan diterima oleh Presiden, resiko politiknya akan diterima oleh menteri BUMN. Tidak populer. Dikritik orang. Itu memang resiko hari hari politisi," ujar Fahri.
Fahri mengakui BUMN membutuhkan sosok Ahok.
"Kalau soal talenta, saya mengatakan BUMN itu memerlukan saudara Ahok," kata politikus Partai Gelora ini.
Ahok diperlukan, lanjut Fahri, karena BUMN membutuhkan sosok yang tegas dan keras.
"Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras, orang tegas," ujar dia.
Ditanya soal kemungkinan masuknya Ahok di BUMN bakal membuka borok-borok korupsi di BUMN, Fahri mendukung hal itu terjadi.
Fahri menyarankan agar Ahok dimasukkan ke BUMN yang selama ini dianggap paling korup.
"Saya ingin melihat itu dilakukan. Karena itu masukkan Ahok ke tempat yang paling banyak dituduh korupsi. PLN, Pertamina. Masukin ke situ. Apapun (direksi atau komisaris), kita ingin lihat keberaniannya di situ," ujar dia.
Ahok Beberkan Isi Pertemuannya dengan Erick Thohir
Ahok mengungkap obrolannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).
Ahok menyebut dirinya sempat nyaris diangkat menjadi komisaris utama di satu perusahaan Erick Thohir.
Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan Ahok dalam wawancara unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Minggu (17/11/2019).
Awalnya, Ahok menceritakan hal apa saja yang dibahas saat bertemu Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN.
Di antaranya membahas beberapa BUMN di Indonesia seperti Sarinah hingga Krakatau Steel.
"Ya Pak Erick bilang ngundang buat kita diskusi-diskusi soal BUMN. Ya udah kita diskusilah, dari Sarinah, Krakatau Steel, PTP, perusahaan air minum, pokoknya macam-macamlah," terang Ahok.
Ahok menyebut dirinya memang sudah dekat dengan Erick Thohir sebelum diangkat menjadi Menteri BUMN di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ngobrol kan, kami sudah kenal Pak Erick," kata Ahok.
Bahkan Ahok sempat akan diangkat menjadi komisaris utama di perusahaan Erick Thohir.
Namun saat itu Ahok lolos dalam pencalonannya sebagai DPR RI dengan daerah pemilihan Bangka Belitung.
"Dulu saya malahan sempat kalau enggak masuk dewan waktu itu mungkin sudah jadi komisaris utama salah satu perusahaannya dia," aku Ahok.
Soal bagaimana sosok yang dibutuhkan Erick Thohir untuk perusahaan BUMN, Ahok menyebut harus orang yang tak ada kepentingan pribadi.
"Pak Erick bilang kita butuh orang-orang yang kerja tuh enggak berkepentingan pribadi," ujar Ahok.
Menurut Ahok, Erick Thohir berharap orang yang ia pilih sebagai Bos BUMN nantinya bisa memikirkan kepentingan perusahaan yang notabene milik negara tersebut.
"Karena kita juga ngerti kan, kadang-kadang sifat manusia juga kan ya, kalau kamu gedein perusahaan kamu sendiri kan punya kamu," kata Ahok.
"Kalau punya negara kan kamu bisa...jangan-jangan ada oknum berpikir 'Ngapain gue kerja baik-baik, bukan punya gue kan'," sambungnya. (Tribunnews.com/Daryono) (Ifa Nabila)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Penolakan Ahok Jadi Dirut Pertamina Sangat Politis",