Baca tanpa iklan
Prabowo Disebut Menguasai Lahan Ratusan Ribu Hektar, Begini Penjelasan Kementerian ATR BPN
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN membenarkan pengakuan calon presiden penantang Prabowo Subianto ihwal status ratusan ribu hektar lahan yang dia kuasai. Saat debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019) malam,
Prabowo mengaku menguasai lahan ratusan ribu hektar di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah dengan sertifikat hak guna usaha atau HGU. "Beliau mengatakan seperti itu, ya betul. Semua orang juga tahu," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto kepada Kompas.com, Senin (18/2/2019).
Menurut Arief, lahan yang dikuasai Prabowo dimanfaatkan untuk berbagai macam perkebunan. "Perkebunan sawit, perkebunan macam-macam," ujarnya.
• Unicorn, Arti dan Maksud serta Penjelasan Lengkapnya
• Buntut Kata Unicorn Ala Prabowo Berikut 5 Meme Unicorn Prabowo Yang Diunggah Warganet Usai Debat
• SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Piala AFF U-22, Siaran Langsung RCTI Timnas Indonesia vs Myanmar
Namun, Himawan mengaku, kurang memahami soal batasan minimal dan maksimal luas perkebunan yang bisa dikuasai perorangan. Hanya, ia menegaskan, lahan yang berstatus HGU dapat dimanfaatkan hingga 35 tahun.
"Saya enggak mau buka-buka data. Ada pihak tertentu yang wajib menyatakan. Untuk konsumsi publik saya tidak boleh menyebut," kata dia.
"(Yang pasti) kalau batasan luasan itu ada aturannya. Tapi itu ada revisi perbaikan tapi yang jelas UU Pertanahan mau dibahas juga. Tapi mungkin dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah (PP)," imbuh Himawan.
Sebelumnya, kandidat petahana Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah yang jika diakumulasikan, totalnya seluas 340.000 hektar.
"Pak Prabowo memiliki lahan sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar," ungkap Jokowi.
Jokowi Bangun NTT
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Provinsi NTT dalam debat kedua yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam. Jokowi mengatakan pemerintah membangun tujuh bendungan di NTT.
Sementara capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan yang lebih cepat dan membawa kemakmuran masyarakat, termasuk petani.
Debat kedua capres antara Jokowi dan Prabowo berlangsung seru. Debat yang dimoderator Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki ini mengangkat Tema Lingkungan Hidup, Infrastruktur, dan Kemandirian Pangan.
Jokowi menyinggung NTT di segmen kelima atau menjelang debat berakhir. Pada kesempatan itu, Jokowi mengaku sudah melakukan sejumlah terobosan untuk memeratakan pembangunan. Mulai dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, hingga Indonesia Timur. "Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Dari yang sudah dikerjakan, pasti ada yang kurang," kata Jokowi.
"Mungkin kita sudah selesai membangun Indonesia Timur, tapi Indonesia Barat ternyata belum. Mungkin kita sudah membangun Indonesia Barat, tapi ternyata di Indonesia Timur belum," ujarnya.
Jokowi juga mengungkapkan kalau dalam pemerintahannya, sudah dilakukan upaya pemerataan pembangunan, termasuk di Indonesia Timur. Mulai dari ribuan jalan desa yang dibangun melalui dana desa, hingga sektor strategis. "Di NTT, kami bangun 7 bendungan untuk mengatasi kesulitan air bersih. Kami juga membangun tol laut untuk akselerasi dan interkoneksi antardaerah," tegasnya.
Ia juga menjelaskan, mengelola Indonesia yang besar dan luas, tidaklah mudah. "Butuh sebuah ketegasan. Butuh sebuah keberanian," ujarnya.
Berdasarkan data Pos Kupang, tujuh bendungan yang dibangun yakni Bendungan Raknamo (Kabupaten Kupang), Bendungan Rotiklot (Kabupaten Belu), Bendungan Napun Gete (Kabupaten Sikka), Bendungan Temef (Kabupaten TTS), Bendungan Manikin (Kabupaten Kupang), Bendungan Kolhua (Kota Kupang) dan Bendungan Mbay (Kabupaten Nagekeo). Total anggaran yang digelontorkan untuk membangun tujuh bendungan senilai Rp 5,9 triliun.
Prabowo mengatakan, dirinya menghargai berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Namun menurutnya, apa yang sudah dilakukan itu, khususnya di sektor infrastruktur yang dibangun tidak berdampak langsung. Dia menjanjikan pembangunan yang lebih cepat dan membawa kemakmuran masyarakat.
"Saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo di bidang infrastruktur, beliau sudah bekerja keras. Namun, yang namanya demokrasi, saya menawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia," kata Prabowo.
"Yang dibangun jalan tol, LRT, pelabuhan, tapi kita lihat tidak ada dampak langsung yang dirasakan untuk ekonomi rakyat," tambahnya.
Ia juga mengatakan dalam sejumlah pandangan dan startegi membangun Indonesia, punya falsafah sendiri. "Pemerintah harus hadir secara aktif, untuk memperbaiki ketimbangan," ujarnya.
Prabowo juga berkal-kali mengatakan, falsafah yang dipakai Prabowo-Sandi, melandasi seluruh program pada Pasal 33 UUD 1945.
"Jika kami dipercaya memimpin negeri ini, kami akan menjaga stabilitas harga-harga bahan kebutuhan pokok dan ekonomi rakyat. Mulai dari petani, nelayan," tegasnya.
Ia menegaskan, untuk menjadi negara berhasil, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam membangun suatu kemandirian. Karena itu dalam visi misinya, Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan, energi, dan air agar dapat bertahan.
"PBB sekarang mengatakan bahwa ini tiga masalah utama. Tolok ukur keberhasilan suatu negara. suatau negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor," kata dia.
Ia pun berjanji bila mendapatkan mandat dari masyarakat untuk berkuasa akan
menjami ketersediaan pangan dengan harga terjangkau untuk seluruh rakyat indonesia.
"Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petambak, nelayan, harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami," tandasnya.
Prabowo juga mengatakan pihaknya berharap akan bisa berdiri di kaki sendiri. Maksudnya adalah melakukan swasembada pangan, energi, dan air secara mandiri. Mencatut pedoman PBB, hal ini diyakini sebagai tiga hal utama yang dapat membuat suatu bangsa maju.
"Kalau kami berkuasa nanti, (kami) bisa menjamin akan memberikan harga pangan yang sesuai. Menurunkan harga listrik, harga makanan, harga pangan, dan juga pupuk," ungkapnya.
Di awal debat, Jokowi menyampaikan visi-misinya. Di bidang infrastruktur Jokowi mengatakan dalam 3 tahun pihaknya menggelontorkan dana desa sebesar Rp 187 triliun. Selain itu, dia mengatakan sepanjang pemerintahannya telah membangun 191.000 jalan di desa dan 58.000 unit irigasi yang juga telah dibanhun dari dana desa. "Jalan produksi sangat bermanfaat bagi petani," ucap Jokowi.
Selain sektor infrastruktur dia juga menyampaikan beberap visi misi terkait dengan energi dan pangan. Jokowi mengaku selama tiga tahun tidak pernah ada kebakaran hutan dan kebakaran gambut.
"Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semuanya," kata Jokowi.
Di bidang energi kami ingin mengurangi pemakaian energi vosil. Saat ini sudah menggunakan pemakaian B20 ini akan kita teruskan ke b100, sehingga ketergantungan energi vosil berkurang dari tahun ke tahun.
Jokowi juga mengatakan bahwa jika terpilih nanti ingin terus menjaga kesediaan dan stabilitas harga pangan jika terpilih kembali. "Kita ingin ketersediaan pangan, stok, dan stabilitas harga harus terus kita jaga," tutur Jokowi.
Kemudian, Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada petani jagung karena bisa meningkatkan produksi. Dan ini bisa menekan impor. Ia mengungkapkan data pada 2014, Indonesia mengimpor 3,5 juta ton jagung.
Akibat produksi yang meningkat, jumlah impor tersebut menurun drastis menjadi 180.000 ton jagung. "Saya sampaikan terima kasih pada petani jagung. Pada 2014, kita impor 3,5 juta ton jagung. Pada, 2018 hanya impor 180.000 ton jagung, artinya ada produksi 3,3 juta ton," terangnya.
Pada segmen terakhir Jokowi menegaskan butuh keberanian dan ketegasan dalam mengelola negara Indonesia. Jokowi menekankan tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah SWT.
"Rakyat Indonesia yang saya cintai, mengelola negara sebesar Indonesia ini tak mudah, tak gampang. Sangat beruntung sekali saya punya pengalaman mengelola kota sebagai wali kota, provinsi, dan 4,5 tahun ini mengelola negara kita Indonesia," kata Jokowi
"Kita ingin negara ini semakin baik dan saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki, kewenangan yang saya miliki. Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, rakyat, bangsa, negara. Tidak ada yang saya takuti kecuali Allah SWT untuk Indonesia maju," pungkasnya.
Prabowo mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini menanggapi sindiran Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara tentang pembagian sertifikat tanah. "Kami minta izin, tadi disinggung soal tanah yang saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar," ujar Prabowo dalam sesi closing statement debat kedua capres.
Namun Prabowo mengatakan tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU (hak guna usaha). Karena itu, lanjut dia, tanah tersebut bisa sewaktu-waktu diambil negara.
Prabowo pun mengaku rela andai negara hendak mengambil tanah tersebut. Namun, menurut Prabowo, akan lebih baik jika tanah tersebut dikelola dirinya. Sebab, Prabowo tak rela jika tanah negara itu jatuh ke tangan asing.
"Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis," tegas Prabowo.(kompas.com/aca/hsm)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kementerian ATR/BPN Benarkan Prabowo Kuasai Lahan 340.000 Hektar