Baca tanpa iklan
Ade Manafe sebut Sekda definitif Kota Kupang tak paten orang Timor. Kalau orang Timor yang tidak memenuhi syarat maka kembali pada aturan.
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang tengah mempersiapkan surat untuk dilayangkan gubernur meminta asesor dan tim pansel terkait pelelangan sekda definitif dan pengisian jabatan eselon II yang kosong di Pemkot Kupang.
Oleh karena itu belum ada jadwal pasti akan berlangsungnya seleksi karena tergantung dari Gubernur. Karena pansel terdiri dari dua orang pejabat provinsi, dua tenaga ahli akademisi dan satu dari non birokrasi.
"Bila gubernur sudah memberikan asesor dan dua pejabat, nanti dicari lagi akademisi biasanya dari Undana dan satu non birokrasi yang paham kepegawaian. Jadi asesor dan tim sendiri," kata Kepala BKPPD kota Kupang, Ade Manafe, Senin (21/1/2019).
• Satu Pasien DBD Meninggal, Kabupaten Kupang Masuk Status Waspada
Sesuai permintaan Gubernur, dalam waktu tiga bulan pelelangan sekda definitif harus selesai, Ade menyanggupinya. Namun, semuanya kembali pada proses pelelangan yang nantinya akan dilakukan. Lelang terbuka? Ataukah tertutup?
Menurutnya, bila sekda dilelang secara terbuka agak rumit karena semua pejabat dari provinsi dan kabupaten/kota bisa mengikuti seleksi.
• Hujan Turun Cepat, Warga Desa Wologai Tengah Bersyukur Bisa Kelola Sawah Tadah Hujan
Tapi, katanya, potensi dari Pemerintah Kota Kupang pun semua pejabat eselon II memenuhi syarat.
"Sementara ini kita sedang melakukan persiapan asesor. Setelah ada maka akan ke KASN untuk meminta izin rekomendasi untuk melakukan tes. Setelah selesai makan akan ke KASN untuk minta rekomendasi pelantikan," ujarnya.
Untuk Sekda, lanjutnya, akan ada tiga nama yang nanti disodorkan di Walikota Kupang, kemudian ditentukan untuk menjadi sekda yang bisa bekerja sama denhan kepala daerah.
Mengenai sekda harus orang Timor sesuai deal-deal politik tidaklah paten. "Kalau ada orang Timor yang tidak memenuhi syarat maka kembali pada aturan. Memang betul ada deal-dealan politik seperti itu. Tapi kewenangan juga ada asesor dan pansel hasilnya akan disodorkan ke Wali Kota Kupang barulah naik ke Gubernur. Jika tidak ada orang Timor mau bagaimana," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)