Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu
POS-KUPANG.COM | LARANTUKA - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bertemu dengan semua kepala desa di Flores Timur, Senin (29/10/2018).
Berkumpul di Aula Multi Event Hall Keuskupan Larantuka, BPKP mengevaluasi bersama 229 kepala desa tentang implementansi sistem tata kelola keuangan di desa.
BPKP Provinsi NTT bekerja sama dengan Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Polda NTT dan Pemda Flores Timur.
Baca: Tjahjo Kumolo Minta Pejabat Daerah Bantu Cegah Paham Radikalisme
Kegiatan dibuka oleh Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon dan dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Johan.
Direktur Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah 1 BPKP Pusat, Adi Gemawan; Kepala Perwakilan BPKP NTT, Hasoloan Manulu.
Kabid Keuangan Polda NTT, Kombespol Sofyan Tanjung; dan mewakili Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Nurendro Hadikusumo.
Baca: Saat Hakim Tanya Alasan Zumi Zola Pilih Jadi Gubernur Ketimbang Artis, Begini Jawabannya
Para kepala OPD dan Forkopimda Flores Timur. Ratusan kepala desa memenuhi Aula Multi Event Hall Keuskupan Larantuka.
Bupati Flotim, Antonius Hubertus Gege Hadjon mengatakan masuknya dana desa telah memberi dampak besar terhadap perubahan di desa.
Namun dampak-dampak perubahan itu, harap Bupati Anton agar tidak meninggalkan akar budaya yang menjadi fondasi utama kemajuan sebuah desa.
Desa yang modern, kata Bupati Anton tidak sama dengan desa yang meninggalkan akar budayanya. Karena budaya menjadi fondasi, dan desa tidak bisa berdiri tegak jika tidak pada fondasi yang kuat.
"Desa modern itu tidak sama dengan desa yang meninggalkan akar budayanya. Sistem perencanaan dan pengelolaan desa itu yang modern," kata Bupati Anton.
Harap Bupati Anton, evaluasi implementasi sistem pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes dapat memotivasi sekaligus memberi pendampingan kepada para kepala desa.
Terutama dalam perencanaan dan penggunaan dana desa agar tepat sasaran sesuai tujuan digelontorkannya dana desa.
Bupati Anton akui masih ada banyak kekurangan dan kelemahan oleh berbagai faktor, baik sumber daya maupun sikap otoriter kepala desa di dalam perencanaan dan penggunaan dana desa.
Namun jika menunggu desa semua siap 100 persen, maka sampai kapan pun kita tidak bisa memulai mempercayai desa untuk mengelolah keuangan mereka secara otonom. (*)