Atasi Kekerasan Anak di NTT, Pemerintah Perlu Gandeng Lembaga Agama dan LSM

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah harus menggandeng lembaga-lembaga agama dan lembaga -lembaga swasta untuk mengatasi masalah kekerasan anak dan perempuan di NTT.

Anggota Komisi V ‎ DPRD NTT, Elphi Parera mengatakan hal ini kepada Pos Kupang saat ditemui di Gedung DPRD NTT, Rabu (8/11/2017).

Menurut Parera, kekerasan anak dan perempuan itu biasa disebabkan oleh banyak faktor. Faktor itu, antara lain, lingkungan dan perkembangan teknologi digital.

"Karena itu, ‎untuk mengatasinya, butuh kerja sama semua komponen.  Salah satu komponen yang bisa eliminasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah keluarga. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan tokoh agama serta LSM yang peduli masalah perempuan dan anak," kata Parera.

Dia juga meminta agar pemerintah jangan mengambil peran dari keluarga atau lembaga-lembaga yang peduli terhadap kasus kekerasan. Sebaliknya, harus melibatkan peran semua komponen.

"Harus ada gerakan bersama untuk mengatasi kasus kekerasan perempuan dan anak," katanya.

‎Sedangkan soal kasus yang selalu terjadi, dia mengatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Semua kasus kekerasan perempuan dan anak harus diproses secara hukum.

"Saya kira tidak boleh kompromi dalam kasus-kasus seperti ini, sebab akan terkesan penerapan hukum ganda. Kita harus tegakkan hukum tanpa pandang bulu," ujarnya.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Anwar Hajral, S.T mengatakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) NTT selama ini memiliki program kota layak anak, namun masih saja terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Semestinya kejadian-kejadian kekerasan perempuan dan anak tidak lagi atau ditekan sampai nol. Kenapa? Karena dukungan APBD sangat besar," kata Anwar.

Sebagai mitra Dinas PPA, dirinya menyayangkan anggaran yang cukup besar selama ini, namun belum ada program yang mampu menekan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kota layak anak sebagai program dinas ini harus diwujudkan. Kita harapkan ke depan sosialisasi terus dilakukan dan perlu ada gerakan nyata agar program layak anak bisa terwujud," katanya. (*)