Akhmad Bumi : Yang Diproduksi dan Dikonsumsi Bukanlah Manusia Melainkan Jasa

Karena itu, Pdt Emi Sahertian berharap agar Hakim yang menyidangkan perkara kes Kapolres Ngada, AKBP Fajar LUkman dan tersangka Fani itu, bisa terang benderang menegakkan keadilan karena kasus ini telah menjadi kasus publik.

"Semoga hakim "berani" memutuskan yang adil dan benar dan tidak dipengaruhi oleh posisi pelaku yang memiliki relasi kekeluargaan dengan petinggi POLRI," kata Pdt Emi Sahertian.

Pdt Emi Sahertian juga berharap agar KOmisi Yudisial (KY) NTT benar-benar independen dalam mengawal secara utuh dan profesional terhadap proses pengadilan. "KY juga mesti jeli mengamati para aparat pengadilan terurama Jaksa dan Hakim agar tidak  terjadi friksi, masuk angin," harap Pdt Emi Sahertian.

Untuk para Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar LUkman dan Fani, dihadapkan bisa berpihak ada korban.

Baca juga: LIPSUS: Tensi Darah AKBP Fajar Tinggi Eks Kapolres Ngada Pakai Rompi Orange 26 Ditahan di Rutan

"JPU harus jeli mengkaji  kasus kejahatan, jeli melihat alat kelengkapan hukum,  kuat dalam perspektif dan argumentasi hukum yang berpihak pada kelompok  anak dan perempuan  terutama jeli melihat dan menafsir kerentanan korban dan kerentanan manipulatif pelaku serta pendukungnya," harap Pdt Emi Sahertian.

Pdt Emi Sahertian juga berharap agar para korban dan keluarga bisa tetap kuat menjalani proses hukum ini. "Ada sedikit kekhawatiran bahwa keluguan mereka diduga bisa dimanfaatkan oleh pembela pelaku untuk menyimpulkan bahwa mereka biasa saja dan tidak ada kerugian berat. Sehingga perlu pengujian mendalam secara psokologik klinis dan psikologik forensik selain hasil otopsi," kata Pdt Emi Sahertian. (vel) 

*Sarah Lery Mboeik : Logika Pengacara Akhmad Bumi Dangkal Terkait HAM dan Keadilan

Direktris PIAR NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik  menilai logika Akhmad Bumi, pengacara eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman, dangkal terkait HAM dan Keadilan terhadap korban.

Menurut Sarah Lery MBoeik, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman itu, pengacara Akhmad Bumi harus melihatnya sebagai bentuk pelanggaran HAM dan Kewadilan bukan Transaksi Bisnis.  

"Sangat disayangkan pernyataan pembelaan pengacara yang bias ini. Harusnya kasus ini dilihat sebagai masalah pelanggaran HAM dan keadilan bukan transaksi bisnis. Logika pengacara menggambarkan begitu dangkalnya  perspektif maupun pengetahuan HAM dan  keadilan, hanya karena ingin memenangkan clientnya dalam kasus  TPKS dan TPPO  yang  korbannya adalah perempuan dan bahkan anak-anak," tegas Sarah Leri Mboeik, Minggu (24/8).

Menurut Sarah Leri Mboeik, yang harus dia (Akhmad Bumi) lihat adalah bagaimana keadilan ditegakkan dan hak-hak korban dipenuhi.

"Pernyataannya beliau menggambarkan dangkalnya pemahaman beliau soal penghargaan terhadap hak asasi perempuan dan anak yang telah dirusak oleh seorang perwira (kapolres). Bagaimana mungkin  perwira  lembaga kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, justru melakukan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), memperkosa, dan mengeksploitasi tubuh anak-anak," kata Sarah Lery Mboeik. 

Sarah Lery Mboeik juga tak habis pikir, bagaimana mungkin aparat penegak hukum, yang seharusnya membongkar kasus-kasus kejahatan ”pornografi daring” pada anak-anak, justru menjadi pelaku kejahatan tersebut, bahkan memproduksi konten-konten pornografi dikirim ke Australia, Justru ini yang harus diperberat pidananya.

Terkait perbedaan perspektif antara para pihak yang berperkara seperti JPU dan Pengacara terdakwa, pun para pihak yang menangani perkara seperti Polisi, Jaksa dan Hakim, bagi Sarah Leri Mboeik itu wajar saja terjadi.  Namun hendaknya perspektif itu tidak melanggar nilai-nilai HAM dan Keadilan bagi korban.

"Kita mungkin memiliki perspektif yang berbeda, tapi tidak harus dangkal. Nilai-nilai HAM dan keadilan ini yang perlu diinternalisasi dalam cara pandang siapapun, termasuk mereka apalagi pelaku yg nota bene seorang Kapolres," kritik Sarah Leri Mboeik.

                 
Bagi Sarah Lery Mboeik, pernyataan Akhmad Bumi selaku pengacara dari eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman itu Ini sudah terindikasi masuk dalam pelanggaran profesi.

"Pernyataan itu terindikasi melanggar profesi, karena tidak menghargai hak-hak korban, apalagi perempuan dan anak perempuan, dan tidak mempertimbangkan dampaknya pada korban anak2 yang  akan memiliki masa depan panjang penuh dengan trauma," nilai Sarah Lery Mboeik. 

Bagi Sarah Lery Mboeik, penasihat hukum atau perngacara bukan hanya membela kepentingan kliennya tapi mesti juga mempertimbangkan dampaknya kepada korban.

Baca juga: Kejati NTT Prihatin, Jamin Tim JPU Siap Perang Buktikan Perbuatan Eks Kapolres Ngada

Sarah Lery Mboeik berharap agar para pihak yang menangani kasus ini, yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim PN Kota Kupang bisa menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar. 

"Semoga  polisi, jaksa dan para hakim tidak masuk angin, tawar menawar, terhadap kasus ini dimana pelakunya adalah seorang eks Kapolres. Maka itu harus dihukum seberat-beratnya dan kami masyarakat sipil  akan terus melakukan pengawalan kasus ini dengan hukuman maximal, hukuman seumur hidup," tegas Sarah Lery Mboeik.

Akhmad Bumi yang hendak dikonfirmasi Pos Kupang, Minggu (24/8) siang, belum bisa dihubungi. Pos Kupang mencoba menhubungi Akhmad Bumi melalui telepon WA dan pesan WA, namun belum dijawab.  (vel)

*Ketua LPA NTT Tory Ata : Pernyataan Akhmad Bumi Menyesatkan, Tidak Paham Regulasi

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTT, Veronika ta, SH, MH menilai pernyataan Akhmad Bumi selaku pengacara eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman, terkait diksi produsen dan kosumen dalam perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak yang disidangkan di PN kupang itu, adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan.  

Bahkan pernyataan seperti itu, tegas Veronika Ata, menunjukkan bahwa Akhmad Bumi selakau kuasa hukum itu tidak paham dan bertentangan dengan regulasi UU Perlindungan Anak, UU TPKS dan UU TPPO serta konvensi anak.   

"LPA NTT menegaskan, pernyataan tersebut keliru dan menyesatkan. Hal ini menunjukkan Kuasa Hukum tidak memahami regulasi perlindungan anak, bahkan bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU TPPO, dan Konvensi Hak Anak.  

Dalam kasus kekerasan seksual, anak selalu diposisikan sebagai korban. Hukum tidak mengenal istilah “produsen–konsumen” dalam konteks tubuh manusia. Mengatakan anak “menjual jasa” sama saja dengan mengobyekkan tubuh anak," tegas Veronika Ata, Minggu (24/8) siang.

Menurut Veronika Ata, Jika anak terlibat dalam prostitusi online, maka itu adalah bentuk eksploitasi seksual, sebagaimana diatur dalam  Pasal 66 UU Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual wajib dilindungi dari tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial.”

Baca juga: Andreas Hugo Minta Masyarakat Beri Informasi Ada Kejanggalan Proses Kasus Eks Kapolres Ngada

Menurut Veronika Ata , pernyataan Ahmad Bumi kepada wartawan diluar persidangan itu patut ditanggapi agar semua pihak, baik masyarakat maupun jaksa dan hakim yang menyidangkan perkara eks kapolres Ngada ini bisa memahami dengan baik konteks kasus ini tidak bisa disamakan dengan kasus antara produsen dan konsumen. 

Bahwa bisa saja pernyataan Akhmad Bumi seperti itu juga disampaikan dalam persidangan yang tertutup. Karena itu, pernyataan Akhmad Bumi mesti ditangapi dengan baik dan benar.

"Saya terpanggil untuk menanggapi pernyataan Akhmad Bumi tersebut, agar diksi Produsen dan Konsumen yang disampaikan Akhmad Bumi dalam perkara ini tidak menyesatkan publik juga para hakim. 

Veronika Ata mengatakan, Pengacara Akhmad Bumi tidak pantas berujar sedemikian rupa.  "Advokat memang berhak membela klien, tetapi tidak boleh menyalahkan korban, merendahkan martabat anak atau melukai psikologis korban.  Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan menyesatkan publik," kata Veronika Ata.

Lebih jauh Veronika Ata mengatakan, pengacara dan advokat yang membela kliennya itu memiliki kode etik dan dia wajib untuk Membela klien dengan tetap menghormati hukum, etika, dan martabat manusia. "Pengacara dan Advokat juga tidak boleh menyebarkan narasi yang menyudutkan korban. Dan dia harus menjunjung keadilan, bukan sekadar memenangkan perkara. Tapi narasi yang dibangun oleh pengacara Akhmad Bumi itu menyesatkan," tegas Veronika Ata.

Baca juga: Kasus Pelecehan Anak Eks Kapolres Ngada, 30 Lembaga Gelar Aksi Damai di Pengadilan Negeri Kupang

Veronika Ata juga menilai pernyataan Akhmad Bumi keada wartawan di media Pos KUpang itu terindikasi melanggar Kode Etik Advokat. Karena dalam Kode Etik Advokat Indonesia, advokat dilarang untuk Bertindak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum, dilarang Menyampaikan pernyataan yang merendahkan martabat orang lain dan dilarang Menyalahgunakan profesi untuk kepentingan yang tidak adil.

"Dengan menyebut anak sebagai “produsen” dan “tidak dirugikan,” kuasa hukum terindikasi melanggar kode etik," kata Veronika Ata.

Lebih lanjut Veronika Ata berharap, agar para Hakim PN Kota Kupang yang enyidangkan perkara eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman dan Fani   itu tetap berpijak pada hukum yang berlaku, fakta persidangan, dan perspektif perlindungan anak.  

Baca juga: Sidang Perdana Eks Kapolres Ngada, Fajar Lukman Mengaku Ingat Istri Anak

"Hakim harus tegas menolak narasi yang menyalahkan korban, serta menjatuhkan putusan yang  adil, memberi efek jera  bagi pelaku dan memberi pelajaran bagi publik," kata Veronika Ata.

Dan Veronika Ata yakin bahwa majelis hakim yang menangani kasus eks Kapolres Ngada adalah hakim yang berkualitas dan berintegritas. "Sehingga apapun  fakta persidangan yang ada, hakim dapat mengadili secara profesional dan punya perspektif perlindungan anak," yakin Veronika Ata.

Lebih Lanjut Veronika Ata mengatakan, Komisi Yudisial (KY) NTT yang telah ikut mengawal kasus ini bisa lebih menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. "Saya harapkan KY bisa melakukan pengawasan agar hakim konsisten, bebas dari intervensi, dan menjaga integritas peradilan," harap Veronika Ata.

Terhadap sembilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menanganai perkara dimaksud, Veronika Ata berharap agar dakwaan yang telah disusun dan dibacakan itu bisa dibuktikan di persidangan.

"JPU semoga bisa memberikan tuntutan yang tegas, berpihak pada korban, serta menolak narasi menyesatkan. Jaksa adalah wakil kepentingan korban dan masyarakat," kata Veronika Ata.

Kepada pihak LPSK, Veronika Ata berharap agar LPSK bisa mengawal implementasi Restitusi bagi korban agar benar dipenuhi.

"LPSK diharapkan bukan hanya menghitung kerugian korban, tapi mesti memastikan agar korban dan saksi-saksi bisa dilindungi agar bisa memberikan pernyataan yang benar di persidangan dan tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun," kata Veronika Ata.

Veronika Ata juga berpesan kepada korban agar mereka tetap kuat, semangat  dan jujur dalam bersaksi.

Baca juga: Puisi Spesial untuk Eks Kapolres Ngada Fajar Lukman dari Perempuan Disabilitas

"Kalian tidak salah. Pelaku dewasa, apalagi aparat penegak hukum, yang salah karena menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar hukum. LPA NTT dan semua komponen masyarakat  mendukung penuh korban dalam menghadapi proses hukum," kata Veronika Ata.

Diakhir pernyataannya, Veronika Ata kembali menegaskan bahwa anak dalam prostitusi online adalah korban eksploitasi seksual, bukan relasi Konsumen Produsen.

"Hukum tidak mengenal istilah ini dalam konsep tubuh manusia.  Pengacara seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan korban, tidak menyesatkan. Kami menyerukan agar semua pihak, baik aparat penegak hukum, dan masyarakat, bersama-sama berpihak pada perlindungan anak, keadilan, dan pemulihan korban," kata Veronika Ata.

Menurut Veronika Ata, proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sedang dalam persidangan, dan sebentar lagi akan ada putusan dari majelis hakim. Karenanya Veronika Ata berharap agar semua pihak terkait bisa berperan untuk mengawasi jalannya proses persidangan yang tertutup itu.

Baca juga: LIPSUS: Tersangka Fani Pemasok Anak untuk Eks Kapolres Ngada Menangis Dihadapan Jaksa 

"Mari semua pihak  baik Pemerintah, APH,  Tokoh Agama, aktifis, Perguruan Tinggi, masyakat, pers maupun semua komponen masyarakat untuk mendukung korban dan keluarga. Kita kawal proses hukum kasus ini agar benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak mencederai penegakan hukum," kata Veronika Ata.

Bahkan Veronika Ata mengatakan, masyarakat mestinya bisa memberikan informasi apapun dan berani mengungkapkan jika mengetahui ada hal-hal yang bisa mengintervensi proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.

"Jika mengetahui informasi atau hal-hal yang terindikasi mencederai proses penegakan hukum kasus eks kapolres Ngada, serta mencederai rasa keadilan, Mari berani berbicara, berani uangkapkan demi mencapai keadilan," kata Veronika Ata.

Akhmad Bumi yang hendak dikonfirmasi Pos Kupang, Minggu (24/8) siang, belum bisa dihubungi. Pos Kupang mencoba menhubungi Akhmad Bumi melalui telepon WA dan pesan WA, namun belum dijawab. (vel)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS