Kepala BKN: Seleksi CPNS Bisa jadi 2026 atau 2027, Sebut Tergantung Kebutuhan Nyata Instansi

POS-KUPANG.COM - Kepala BKN, Zudan Arif mengatakan Seleksi CPNS bisa jadi 2026 atau 2027.

Zudan Arif menyebut Pengadaan CPNS maupun PPPK tergantung kebutuhan nyata Instansi.

Zudan Arif mengungkapkansejauh ini belum ada kepastian terakit Rekrutmen CPNS 2025 karena Pemerintah masih fokus menyelesaikan Proses Seleksi CASN 2024

Ditegaskan, Zudan Arif Fakhrulloh, tidak akan ada formasi baru sebelum urusan CPNS maupun PPPK 2024 benar-benar rampung.

“Juni 2025, seluruh pengangkatan CPNS harus selesai. Sedangkan P3K tahap kedua ditargetkan tuntas pada Oktober 2025. Baru setelah itu kita bisa bicara rekrutmen baru,” tegas Zudan Arif.

Baca juga: Kuota 3.252 Lowongan, Ini Rincian Formasi CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan, IPDN Terbanyak

Meski 2025 tanpa CPNS, BKN menegaskan peluang ASN baru tetap terbuka di masa depan.

Namun, waktunya sangat bergantung pada kebutuhan nyata instansi pemerintah.

“Kalau kebutuhan sudah tercukupi, tidak ada seleksi di 2025. Bisa jadi baru 2026 atau bahkan 2027. Semua menunggu analisis kebutuhan kementerian dan daerah,” jelas Zudan Arif.

Ia juga menegaskan, dengan sistem tersebut, Seleksi ASN di tahun mendatang tidak akan ditentukan sekadar kuota, melainkan berdasarkan pemetaan kompetensi.

Sempat muncul kabar beberapa kepala daerah keberatan mengangkat ASN baru dengan alasan keterbatasan anggaran.

Namun, BKN menegaskan tidak ada alasan untuk menolak.

“Pemerintahan itu berkesinambungan. Semua yang sudah lulus, wajib diangkat. Tidak boleh ditolak hanya karena alasan pergantian kepala daerah atau keterbatasan dana,” ujar Zudan.

BKN juga menyoroti sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dinilai transparan dan adil.

Hasil tes langsung keluar setelah ujian, dan peserta masih memiliki kesempatan mengajukan sanggahan bila ada yang dianggap janggal.

Baca juga: Info Terbaru Seleksi CPNS 2025:Portal SSCASN Sudah Kembali Aktif,Pertanda Apa? Begini Penjelasan BKN

“Dengan CAT, peserta langsung tahu nilainya. Ada masa sanggah juga, jadi lebih terbuka dan adil,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah sedang melakukan pemetaan ulang terhadap 4,7 juta ASN di Indonesia. Data terkait pendidikan dan profesi, mulai dari guru, dokter, perawat, hingga insinyur, dikumpulkan untuk memastikan rekrutmen ke depan sesuai kompetensi, bukan sekadar angka formasi. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS