KKB Papua

Pendeta Yones Wenda Kecam Aksi Brutal KKB, Dukung Langkah Tegas Satgas

Dia mengecam keras aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh KKB, karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi masyarakat.

Editor: Ryan Nong
KOMPAS.COM/DOK SATGAS OPERASI DAMAI CARTENZ
KORBAN KKB - Salah satu korban warga sipil dari KKB di Kampung Lambera, Distrik Yugumoak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (18/6/2025) 

Pendeta Yones Wenda Kecam Aksi Brutal KKB Papua, Dukung Langkah Tegas Satgas

 

POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - Salah satu tokoh agama di Papua, Pdt Dr. Yones Wenda memberi apresiasi dan dukungan terhadap langkah tegas yang diambil Satgas Damai Cartenz dalam menanggulangi aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut dia, kehadiran Satgas Damai Cartenz menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di Papua.

“Kami sangat menghargai upaya Satgas Damai Cartenz yang secara konsisten menegakkan hukum dan menciptakan rasa aman bagi rakyat Papua,” ujar kata Pendeta Yonas Wenda dikutip dari KBRN, Selasa (22/7/2025).

Menurut dia, tindakan tegas terhadap kelompok bersenjata merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan warganya dari kekerasan yang tidak manusiawi. 

Dia juga mengecam keras aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh KKB, karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat, baik tokoh adat, pemuda, maupun pemuka agama, untuk bersatu menjaga kedamaian serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan.

“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga kamtibmas dan menutup ruang bagi oknum yang ingin merusak keharmonisan yang sudah terjalin. Papua adalah tanah damai, dan kini saatnya kita hidup berdampingan tanpa kekerasan,” tegasnya. 

Baca juga: Satgas Damai Cartenz Juga Gunakan Pendekatan Kultural Tangani KKB Papua

 

Ancaman ganda

Satgas Damai Cartenz menegaskan terdapat ancaman ganda di Papua dewasa ini. Ancaman itu terdiri dari aksi kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengganggu situasi keamanan di Papua, serta gerakan ideologis yang terstruktur melalui Kelompok Kriminal Politik (KKP). 

“Keduanya menjadi tantangan ganda yang harus dihadapi secara cermat dan terukur oleh aparat keamanan yang ada di Papua,” kata Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani dikutip dari Kompas.com, Senin (21/7/2025). 

Faizal menjelaskan KKB selama ini dikenal dengan aksinya yang brutal. Mereka menggunakan senjata api dan kekerasan untuk menciptakan gangguan keamanan dan menyasar aparat serta masyarakat sipil.

Sementara itu, KKP justru bergerak lebih halus namun sistematis. Mereka menyusup lewat jalur intelektual, aksi massa, dan propaganda digital, dengan tujuan akhir memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ancaman KKB nyata dalam bentuk kekerasan, tetapi KKP menyerang dari sisi ideologi dan kesadaran generasi muda Papua," jelas jenderal bintang satu itu.

Menurut Faizal, aksi KKP ini justru lebih berbahaya dalam jangka panjang. Karena dilakukan melalui proses kaderisasi, agitasi intelektual, dan pembentukan narasi tandingan terhadap negara.

Faizal yang juga Wakapolda Papua ini menambahkan, KKP memiliki struktur dan jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi garda depan dalam menyuarakan agenda separatisme.

Termasuk melalui lobi internasional dan pemanfaatan diaspora mahasiswa Papua di luar negeri.

“Di dalam negeri, kelompok ini menyusup melalui jaringan mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang tersebar di berbagai kota studi di Indonesia,” ujar dia.

Dia menyatakan, isu-isu sensitif kerap dieksploitasi untuk membangun sentimen anti-pemerintah. Mulai dari isu rasisme, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga penolakan terhadap program-program strategis pemerintah.

Seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis (MBG) dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB), semuanya disulap menjadi bahan bakar agitasi dan propaganda.

“Kami mencatat banyak disinformasi dan narasi provokatif beredar di media sosial yang menyebut program-program pemerintah sebagai bentuk penjajahan baru. Padahal, program tersebut bertujuan menyejahterakan masyarakat Papua,” ujar Faizal.

Apa itu KKB

KKB adalah singkatan dari Kelompok Kriminal Bersenjata, istilah yang digunakan pemerintah Indonesia untuk merujuk pada kelompok bersenjata di Papua yang melakukan aksi kekerasan dan dianggap mengancam keamanan serta kedaulatan negara.

KKB sebelumnya dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia sejak 1960-an.

KKB muncul sebagai sayap militer dari gerakan separatis, dan sering disebut juga sebagai TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat).

Pemerintah mulai menggunakan istilah 'KKB' untuk menekankan bahwa aksi mereka adalah tindak kriminal, bukan semata gerakan politik.

Tujuan utama KKB

Adapun tujuan utama KKB adalah memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menuntut pengakuan identitas budaya, pengelolaan sumber daya alam, serta keadilan atas pelanggaran HAM.

Selain itu, KKB juga memiliki tujuan menolak implementasi otonomi khusus yang dianggap tidak efektif.

Aktivitas dan dampak:

Penyerangan terhadap aparat TNI-Polri dan warga sipil
Sabotase fasilitas umum seperti jembatan, sekolah, dan bandara
Penyanderaan, termasuk kasus pilot Susi Air pada 2023
Menimbulkan trauma, gangguan pembangunan, dan polarisasi masyarakat. (*)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

 

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved