Belanja Pegawai Pemprov NTT Capai 56 Persen, Gubernur Minta PAD Ditingkatkan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Belanja pegawai lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 56 persen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD NTT pun mengalami tekanan. 

Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut kondisi APBD dalam keadaan tidak baik seiring tambahan ASN di Pemprov. Situasi itu disebut tidak lazim. 

"Setelah penambahan CPNS dan PPPK, belanja pegawai meningkat mencapai 56 persen dari struktur APBD, struktur ini sudah tidak sehat dan jauh dari standar normal," katanya dalam
Rapat Koordinasi dalam rangka Optimalisasi PAD, Tekankan perlunya Loncatan, Inovasi serta Kolaborasi, Kamis (26/6/2025). 

Politikus Golkar ini berkata, keadaan APBD itu menyebabkan persepsi buruk terhadap Pemprov NTT. Ketimpangan yang ada mengindikasikan fokus Pemerintah hanya pada kedalaman Pemerintah. 

"Struktur APBD saat ini sangat timpang serta menimbulkan persepsi negatif bagi Pemerintah Provinsi NTT, seakan-akan Pemerintah Daerah hanya fokus pada belanja pegawai saja sebagai pengeluaran internal," ujarnya. 

Untuk itu, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD merupakan langkah penting. Mengerek PAD adalah solusi untuk menuntaskan persoalan pada tekanan APBD. Disamping itu, peningkatan pelayanan kepada publik juga perlu dijalankan. 

Melki mengatakan, untuk memaksimalkan pendapatan maka membutuhkan loncatan agar target PAD yang sudah ditetapkan bisa diperoleh. Langkah itu, baginya mengarah pada kreativitas pada semua sektor pendapatan. 

"Kita tidak bisa bergerak biasa-biasa saja, saat ini perlu lompatan serta inovasi dalam berbagai sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata dan lainnya. Target PAD meningkat dari 1,4 T menjadi 2,8 T, itu bukan sekedar kenaikan angka, tapi butuh loncatan jauh dengan energi kolektif,” ujarnya. 

Sehingga, kata dia, kolaborasi bersama berbagai pihak merupakan salah satu kunci. Semua sektor harus bergerak bersama untuk 
menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. 

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menambahkan, capaian PAD di NTT masih timpang dengan daerah lainnya di luar seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Dia menjelaskan, PAD Kabupaten Badung di Provinsi Bali mencapai Rp 9 triliun. Sementara NTB memiliki PAD sudah diatas Rp 3 triliun. Sedangkan NTT, masih berada di angka Rp 1,4 triliun pada tahun 2024 lalu. 

"Secara jumlah penduduk serta luas wilayah kita jauh di atas daerah-daerah tadi, potensi yang kita miliki seimbang, tapi PAD kita jauh lebih kecil," kata Purnawirawan Polri ini. 

Mantan Kapolda NTT itu mengatakan pentingnya peningkatan PAD untuk mendukung berbagai program termaksud pembangunan infrastruktur dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dia meminta pimpinan OPD agar bekerja keras untuk mencapai target PAD yang telah  ditetapkan. Pemerintah, ujar dia, sebagai penggerak roda perekonomian perlu bersinergi dengan berbagi pihak untuk merealisasikan peningkatan PAD. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS