Kajati NTT Tinjau Proyek Mangkrak Rp 48,6 Miliar Gedung Kedokteran Undana

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT), Zet Tadung Allo, melakukan kunjungan mendadak ke lokasi pembangunan Gedung Perkuliahan Terpadu Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH) Universitas Nusa Cendana (Undana), Kamis (19/6/2025), sekitar pukul 11.30 WITA. 

Proyek senilai Rp 48,6 miliar tersebut hingga kini belum juga rampung, meski tenggat waktu pelaksanaan telah berakhir pada 31 Desember 2024.

Dalam kunjungannya, Kajati NTT didampingi oleh jajaran intelijen Kejati NTT, yaitu Asisten Intelijen Bambang Dwi Murcolono, Kasi 3 Intelijen Yoni E. Mallaka, serta Kasi 5 Intelijen Umbu Hina Marawali.

Dalam keterangan Kajati NTT, Zet Tadung Allo melalui Kasipenkum, Raka Putra Dharmana menegaskan bahwa kehadiran Kajati NTT bersama rombongan merupakan bagian dari langkah proaktif penegakan hukum yang dijalankan Kejaksaan melalui fungsi intelijen, guna memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan keuangan negara.

Berdasarkan pantauan, menunjukkan kondisi fisik gedung sangat memprihatinkan dan menunjukkan tanda-tanda proyek mangkrak. Bangunan empat lantai itu masih berada dalam tahap struktur kasar. 

Baca juga: Respons Kejati NTT soal Demo Warga eks Timor Timur 

Menurutnya panel dinding belum terpasang sepenuhnya, rangka logam dibiarkan terbuka, dan lingkungan proyek dipenuhi material sisa tanpa pengamanan.

Di bagian dalam, plafon belum selesai terpasang, instalasi kabel dan pipa menggantung sembarangan, dan tidak ada tanda-tanda pengerjaan aktif.

Kata dia proyek ini seharusnya dimulai pada 8 Juni 2024 dan rampung pada akhir Desember 2024. 

Pembangunan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. P–PT. TCA KSO. Namun hingga pertengahan 2025, progres proyek jauh dari selesai dan belum dapat dimanfaatkan.

Menurut Kajati Zet bahwa ketidakbertanggungjawaban kontraktor adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

"Pelaku-pelaku pembangunan yang mengatasnamakan diri sebagai kontraktor, namun tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan masyarakat, sejatinya telah mengkhianati amanah publik," tegasnya.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati NTT Tandatangani PKS, Bahas Kepatuhan Perusahaan di Balinuspa

Zet juga sesalkan karena anggaran negara yang telah disiapkan dalam jumlah besar untuk tujuan pembangunan, pada akhirnya gagal mencapai sasaran ketika dikelola oleh individu-individu yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. 

Kajati Zet juga menambahkan bahwa apabila para pelaksana proyek memiliki jiwa kebangsaan dan tanggung jawab moral, maka proyek seharusnya tetap diselesaikan, bahkan meski mengalami kerugian.

"Seharusnya, mahasiswa kedokteran sudah bisa mulai kuliah tahun ini, dan gedung yang dirancang untuk proses pendidikan itu sudah difungsikan. Tapi akibat perilaku tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum tertentu, baik dari pihak kontraktor maupun internal, perkuliahan tidak bisa dimulai," lanjut Kajati.