Kolaborasi DPR dan BGN sosialisasi MBG di Nusa Penida Bali

POS-KUPANG.COM, DENPASAR - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

Tenaga Ahli BGN Mochammad Halim mengatakan program MBG memberi dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, meningkatkan gizi yang berkualitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan gizi berkualitas," kata Halim. 

Tak hanya memberikan manfaat kesehatan dan pendidikan, ia melanjutkan program MBG juga menciptakan efek domino yang bagi ekonomi lokal.

Kehadiran dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka peluang kerja sama dengan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil seperti pedagang sayur, buah, ikan, serta ayam.

Ia menjelaskan setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional.

Nantinya, kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

"Satu SPPG akan menyerap kurang lebih 45-50 petugas yang akan menyiapkan makanan," ujarnya.

Sementara itu, sosialisasi kepada warga Pulau Nusa Penida yang dipusatkan di Wantilan (balai) Desa Adat Kertha Buana itu dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani.

Anggota DPR RI asal Bali itu menjelaskan program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah.

"Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama BGN berupaya mengakselerasi dapur umum dari total kebutuhan diperkirakan sekitar 12 dapur untuk menyasar lebih dari 48 ribu pelajar di kabupaten itu.

Hingga akhir Mei 2025, tercatat ada satu dapur umum di Dusun Tabu, Desa Selat, Klungkung.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan telah mengumumkan survei nasional pada Senin (26/5/2025) yang mencatat penurunan prevalensi stunting di tanah air dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024.

Ada pun berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Bali mencapai 8,7 persen.

Dengan capaian itu menjadikan Bali mengantongi prestasi sebagai provinsi yang memiliki angka stunting paling rendah di seluruh Indonesia. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS