Kunjungan Kerja ke Palembang, Mendukbangga Cek Distribusi MBG di Posyandu

POS-KUPANG.COM, PALEMBANG - Menteri Kependudukan dan Pengembangan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji melakukan kunjungan kerja di Palembang, Sumatra Selatan.

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung Selasa (15/4/2025), meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD.

Wihaji yang didampingi Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, dan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, melihat secara langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Ilir Barat II dan memberikan MBG kepada lima orang ibu hamil dan menyusui di Posyandu Mawar Merah Kelurahan 32 Ilir.

“Kami ingin memastikan program MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD sudah berjalan atau belum. Untuk karena kami sudah ada PKS (perjanjian kerja sama) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), yang sudah ada SPPG nya bisa jalan. Meskipun baru ada satu, seperti di Kota Palembang ini adanya di Ilir Barat II," kata dia dikutip dari KBRN.

Wihaji mengungkapkan, sesuai instruksi Presiden, distribusi MBG khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD menjadi tanggungjawab kementerian yang dipimpinnya. Untuk kuota pendistribusiannya diambil 10 persen dari alokasi peserta MBG masing-masing wilayah.

“Tidak mungkin tiap hari ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD dikumpuli seperti pelaksanaan MBG di sekolah. Untuk itu, pendistribusiannya di Posyandu,” jelas politisi Golkar itu.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru, menyambut baik pelaksanaan program MBG yang diharapkan dapat menekan angka stunting. Diketahui angka stunting di Sumatra Selatan pada tahun 2023 dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) berada pada angka 20,3 persen atau naik 1,7 persen dari tahun sebelumnya. Padahal kasus stunting sempat turun signifikan pada 2022, dari 24,8 persen (2021) menjadi 18,6 persen (2022).

“Dulu, sebelum ada program MBG Sumsel sebagai daerah dengan penurunan stunting terbesar di Indonesia. Apalagi sekarang ada program MBG, saya optimis bila dilakukan terus menerus kita bisa mencapai zero stunting,” cetus Herman Deru.

Herman Deru menegaskan, pemerintah dengan telah menegaskan bahwa pendanaan program MBG yang dikelola oleh BGN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, dalam pelaksanaannya perlu diawasi oleh semua pihak.

“Kami (Pemprov, red) punya tanggung jawab moril sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengawasinya,” pungkasnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS