Pemprov Kaltim Percepat Implementasi MBG

POS-KUPANG.COM, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu. Peningkatan dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan di daerah. 

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menyebut percepatan MBG merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Dikutip dari KBRN, Seno menyebut Kaltim masih tertinggal dalam pelaksanaan program ini dibandingkan daerah lain, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengatasinya.

“Kami meminta BGN untuk melakukan percepatan, dan untuk itu kami membantu menyiapkan yayasan serta SPPG-nya. Selain itu, kami juga menyiapkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) karena setiap SPPG harus memiliki SPPI sebagai pengontrol. Setelah semua elemen ini siap dan MoU dengan sekolah-sekolah sudah ditandatangani, baru nanti kami panggil BGN untuk melakukan verifikasi,” kata Seno Aji.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan MBG adalah ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Saat ini, sekitar 70 persen bahan pangan di Kaltim masih didatangkan dari luar provinsi. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap keberlanjutan program MBG, mengingat ketergantungan tersebut dapat menghambat ketersediaan bahan makanan.

“Selama ini, pemerintah belum cukup mendorong petani untuk maju. Maka sekarang, kami ingin mengubah itu. Petani harus kita dorong agar bisa lebih mandiri dan menjadi bagian dari rantai pasok MBG,” ucap Seno Aji.

Sebagai solusi, Fordesa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam pendampingan petani serta penyediaan bahan baku. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pembayaran yang tidak menghambat distribusi MBG.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga menghadapi tantangan keterbatasan lahan pertanian, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya menghidupkan kembali lahan tidur yang masih tersedia.

“Masih ada beberapa lahan tidur yang bisa kita manfaatkan, tetapi kendalanya ada pada sistem pengairan. Untuk itu, kami telah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Pertanian untuk membangun irigasi baru. Targetnya, pada tahun 2026, lahan-lahan tidur ini sudah bisa mulai produktif,” ucapnya.

Pembangunan infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program MBG. Pemerintah saat ini menunggu penyelesaian beberapa bendungan, termasuk Bendungan Marang Kayu di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian.

“Jika semua sudah berfungsi optimal, maka dari 18 ribu hektare lahan yang ada, sekitar 4 ribu hektare bisa segera diberdayakan untuk produksi pangan lokal,” katanya, mengakhiri. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS