Pemerintahan Prabowo Diharapkan Segera Menuntaskan Kasus Pencemaran Laut Timor

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan segera menuntaskan kasus pencemaran Laut Timor yang terjadi  belasan tahun lalu.

Demikian harapan  Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni dalam keterangan tertulisnya di Kupang, Kamis (24/10/2024).

Ferdi Tanoni selaku Representasi dan Otoritas Pemerintah RI Khusus dalam Penyelesaian Kerugian Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Kasus Tumpahan Minyak Montara tahun 2009 hingga kini meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung selama 15 tahun.

Masalah lainnya,  lanjut Ferdi Tanoni, adalah soal jumlah petani rumput laut sebanyak 15.483 orang di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao apakah sudah sesuai atau ada yang dimanipulasi sebagaimana laporan masyarakat kepada pemerintah daerah, pusat dan YPTB,tapi tidak pernah ada tanggapan.

Menurut Ferdi Tanoni, ada 11 kabupaten di NTT yang terdampak tumpahan Minyak Montara. Mereka belum tersentuh perhatian yang memadai. 

Namun demikian, YPTB telah melalui pengacara di London-Inggris telah mengajukan tuntutan ke PBB.

"Tuntutan YPTB ini membuat PBB langsung merespons dengan meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, Pemerintah Thailand dan PTTEP yang telah direspons," tegasnya. 

"Yang kami urus ini adalah menyangkut hidup dan kehidupan rakyat Indonesia di Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

Adapun masalah lain yang tak kalah penting untuk dibahas, ungkap Ferdi Tanoni, selaku Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Timor, Rote, Sabu, Alor yaitu Laut Timor dan Gugusan Pulau Pasir. 

Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri RI, dia meminta segera hentikan berbagai provokasi yang menyatakan bahwa Gugusan Pulau Pasir adalah milik Pemerintah Federal Australia.

"Kita minta Australia harus segera keluar dari Pulau Pasir karena pulau tersebut adalah milik masyarakat adat," ujarnya.

Ferdi Tanoni mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto saat dilantik pada hari Minggu 20 Oktober 2024 lalu.

Dalam pidatonya, Prabowo berjanji menjalankan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan lainnya.

"Ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sung tulodo. Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon, dari semua tingkatan, harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Semua kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat. Bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo Subianto.

Penegasan yang lebih detail disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet pertama di Istana Negara Jakarta,  Rabu (23/10/2024). Presiden meminta kepada semua menterinya untuk jujur dan mengakui bahwa birokrasi di Indonesia terkenal ribet dan lambat.

"Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan, ada pembicaraan di kalangan rakyat bahwa birokrasi pemerintah lebih sering mempersulit, bukan mempermudah urusan masyarakat. "Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibikin sulit,kenaoa dibikin mudah?" ujarnya.  (*)